Indonesia Bisa Bantu Filipina Gempur ISIS Asalkan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat terorisme dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya menilai, wajar jika Filipina meminta bantuan militer Indonesia untuk menggempur ISIS di Filipina Selatan.

Alasannya, kualitas militer Indonesia memang diakui berada di atas militer Filipina.

Baca: Pelibatan TNI di Marawi Bisa Cegah Penyebaran ISIS ke Indonesia

"Kekuatan militer Filipina jauh di bawah Indonesia. Ya selama ini mereka kan bergantung sekali kepada AS," ujar Harits kepada Kompas.com, Sabtu (24/6/2017).

Alat utama sistem persenjataan Filipina pun jauh kualitasnya di bawah Indonesia. Filipina belum mempunyai jet tempur di angkatan udara dan belum memiliki kapal fregat untuk angkatan lautnya.

Artileri militer Filipina, lanjut Harits, menggunakan persenjataan produksi 1970-an, bahkan 1960-an.

Sementara di sisi lain kelompok Maute yang berafiliasi dengan ISIS memiliki sistem persenjataan yang lumayan modern. Belum lagi mereka sangat menguasai medan Filipina Selatan.

Meski demikian, Harits meminta pemerintah Indonesia tidak serta merta memenuhi permintaan Filipina hanya atas dasar kategorisasi kelompok Maute adalah kelompok teroris.

Harits mengingatkan agar pemerintah Indonesia jangan melupakan fakta soal konflik di Marawi merupakan residu dari konflik panjang masyarakat minoritas Muslim terhadap pemerintah Filipina.

"Bahwa afiliasi sebagian faksi perlawanan di Mindanao dengan ISIS, itu adalah isu belakangan saja," ujar Harits.

"Jadi, pemerintah Indonesia perlu hati-hati dan cermat. Jangan sampai Indonesia tanpa sadar terseret konflik berkepanjangan di kawasan Asia Tenggara yang sejak lama memang dikehendaki kekuatan global dengan kepentingan strategis di baliknya," lanjut dia.

Baca: Seberapa Penting Keterlibatan Indonesia Menggempur ISIS di Marawi?

Harits juga meminta pemerintah betul-betul memikirkan apakah pengerahan personel ke Filipina merupakan jalan terbaik mengalahkan pendukung ISIS di sana.

"Keputusan itu perlu didasarkan atas kajian mendalam tentang segala aspek, baik politik, sosial, ekonomi dan hal strategis lainnya, termasuk pada konteks domestik," ujar Harits.