Indonesia Bisa Bantu Filipina Gempur ISIS Asalkan...

Kompas.com - 24/06/2017, 17:17 WIB
Sejumlah kendaraan lapis baja dari pasukan pemerintah melintas di sebuah perkampungan di Kota Marawi, Filipina, Minggu (4/6/2017). Pertempuran berdarah terjadi antara militer Filipina dengan pasukan Maute di Marawi dalam upaya menangkap pemimpin kelompok Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon. AFP PHOTO / NOEL CELISSejumlah kendaraan lapis baja dari pasukan pemerintah melintas di sebuah perkampungan di Kota Marawi, Filipina, Minggu (4/6/2017). Pertempuran berdarah terjadi antara militer Filipina dengan pasukan Maute di Marawi dalam upaya menangkap pemimpin kelompok Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon.
|
EditorErvan Hardoko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat terorisme dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya menilai, wajar jika Filipina meminta bantuan militer Indonesia untuk menggempur ISIS di Filipina Selatan.

Alasannya, kualitas militer Indonesia memang diakui berada di atas militer Filipina.

Baca: Pelibatan TNI di Marawi Bisa Cegah Penyebaran ISIS ke Indonesia

"Kekuatan militer Filipina jauh di bawah Indonesia. Ya selama ini mereka kan bergantung sekali kepada AS," ujar Harits kepada Kompas.com, Sabtu (24/6/2017).

Alat utama sistem persenjataan Filipina pun jauh kualitasnya di bawah Indonesia. Filipina belum mempunyai jet tempur di angkatan udara dan belum memiliki kapal fregat untuk angkatan lautnya.

Artileri militer Filipina, lanjut Harits, menggunakan persenjataan produksi 1970-an, bahkan 1960-an.

Sementara di sisi lain kelompok Maute yang berafiliasi dengan ISIS memiliki sistem persenjataan yang lumayan modern. Belum lagi mereka sangat menguasai medan Filipina Selatan.

Meski demikian, Harits meminta pemerintah Indonesia tidak serta merta memenuhi permintaan Filipina hanya atas dasar kategorisasi kelompok Maute adalah kelompok teroris.

Harits mengingatkan agar pemerintah Indonesia jangan melupakan fakta soal konflik di Marawi merupakan residu dari konflik panjang masyarakat minoritas Muslim terhadap pemerintah Filipina.

"Bahwa afiliasi sebagian faksi perlawanan di Mindanao dengan ISIS, itu adalah isu belakangan saja," ujar Harits.

"Jadi, pemerintah Indonesia perlu hati-hati dan cermat. Jangan sampai Indonesia tanpa sadar terseret konflik berkepanjangan di kawasan Asia Tenggara yang sejak lama memang dikehendaki kekuatan global dengan kepentingan strategis di baliknya," lanjut dia.

Baca: Seberapa Penting Keterlibatan Indonesia Menggempur ISIS di Marawi?

Harits juga meminta pemerintah betul-betul memikirkan apakah pengerahan personel ke Filipina merupakan jalan terbaik mengalahkan pendukung ISIS di sana.

"Keputusan itu perlu didasarkan atas kajian mendalam tentang segala aspek, baik politik, sosial, ekonomi dan hal strategis lainnya, termasuk pada konteks domestik," ujar Harits.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Nasional
Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Nasional
Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Nasional
Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Nasional
Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Nasional
Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Nasional
Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Nasional
Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Nasional
Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X