TNI Dikhawatirkan Jadi Sasaran Teror jika Ikut Gempur ISIS di Filipina

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pengerahan TNI di Filipina bagian selatan untuk menggempur kelompok ISIS, tidak selalu berdampak positif bagi Indonesia jika direalisasikan.

Pengamat terorisme dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan bahwa kebijakan itu juga bisa berdampak negatif.

"Dalam konteks domestik, keterlibatan militer Indonesia bisa saja memberi dampak psikologis terhadap kelompok-kelompok pendukung ISIS di Indonesia," ujar Harits kepada Kompas.com, Sabtu (24/6/2017).

Secara kongkret, bisa saja kelompok pendukung ISIS yang ada di Indonesia memperluas target sasarannya tidak hanya kepada Polri, melainkan juga kepada tentara.

"Mereka bisa menjadikan aparat TNI sebagai bagian dari daftar target teror seperti halnya kepolisian," ujar Harits.

(baca: Wiranto: Indonesia Siap Bantu Filipina Gempur ISIS di Marawi)

Diketahui, kelompok teroris selama ini selalu mengincar polisi dengan berbagai alasan, salah satunya balas dendam.

Oleh sebab itu, Harits meminta pemerintah betul-betul memikirkan apakah pengerahan personel ke Filipina itu merupakan satu-satunya jalan terbaik mengalahkan pendukung ISIS di sana atau tidak.

"Keputusan itu perlu didasarkan atas kajian mendalam tentang segala aspek, baik politik, sosial, ekonomi dan hal strategis lainnya, termasuk pada konteks domestik," ujar Harits.

Milisi pendukung ISIS di Filipina Selatan menyerang Kota Marawi, Mindanao, Filipina. Ratusan orang baik warga atau militer menjadi korban atas serangan itu.

(baca: Ini yang Akan Dilakukan TNI Terkait Teror ISIS di Marawi)

Demi mencegah meluasnya serangan itu ke negara-negara sekitar, Indonesia mengambil inisiatif untuk membantu Filipina menggempur ISIS.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, Indonesia akan menjalin kerja sama terlebih dulu dengan Australia, Selandia Baru, Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina terkait bantuan itu.

"Indonesia akan melakukan koordinasi dengan lima negara itu, koordinasi multilateral untuk mem-back up Filipina dalam rangka menghabisi basis ISIS di sana," ujar Wiranto di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (13/6/2017). 

"Kerja sama itu dilakukan supaya mereka (ISIS) tidak hidup di Asia Tenggara. Tidak hidup di wilayah regional kita," lanjut dia.

Untuk merancang strategi, perwakilan enam negara tersebut berencana bertemu pada Juli 2017 mendatang. Indonesia akan menjadi 'host'. Sementara, Australia akan menjadi 'co-host'.

(baca: Menhan sebut Duterte Izinkan RI Ikut Gempur ISIS di Filipina Selatan)

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengizinkan Indonesia terlibat dalam operasi militer untuk menggempur ISIS yang bercokol di Marawi, Filipina Selatan.

Ryamizad mengakui opsi operasi militer tersebut menjadi salah satu poin yang dibicarakan dalam pertemuan trilateral antara Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia dan Filipina di Tarakan, Kalimantan Utara pada 19 Juni 2017 lalu.

Operasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran kekuatan kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS.

Meski demikian, lanjut Ryamizard, rencana operasi militer tersebut masih menunggu pembentukan payung hukum yang tepat.

Selain itu, berdasarkan hukum Filipina, operasi militer yang melibatkan negara lain harus mendapatkan persetujuan dari unsur parlemen, meski presiden sudah menyetujui.

"Sedang kami pikirkan karena payung hukumnya belum ada. Walaupun Presiden mengiyakan, tapi itu kan presiden, yang lain kan, seperti kongres belum tentu," kata Ryamizard.