Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelibatan TNI di Marawi Bisa Cegah Penyebaran ISIS ke Indonesia

Kompas.com - 24/06/2017, 12:53 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, menilai wacana pembantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengatasi konflik bersenjata di Marawi, Filipina selatan, akan berkontribusi mencegah penyebaran ancaman terorisme ke Indonesia.

Sejak lima pekan silam, militer Filipina terlibat kontak senjata dengan kelompok teroris yang disebut berafiliasi dengan Negara Islam Irak Suriah (ISIS).

Hingga saat ini pun militer Filipina belum bisa mengakhiri misi menangani kelompok Maute, yang berafiliasi dengan ISIS itu, yang semula ditargetkan untuk dihabisi dalam minggu ini sebelum Hari Raya Idul Fitri.

"Bantun TNI untuk mengatasi ISIS di Marawi merupakan peran positif TNI, jika memang ada permintaan dari pemerintah Filipina. Melalui peran itu, TNI bisa berperan mengatasi ancaman nyata terorisme di tingkat regional yang bisa berimplikasi ke Indonesia. Apalagi wilayah Marawi sendiri berbatasan dengan wilayah Indonesia," ujar Gufron saat dihubungi, Sabtu (24/6/2017).

Baca: Siap Kirim TNI ke Marawi, Pemerintah Diminta Antisipasi Reaksi ISIS

Gufron menjelaskan, Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan dasar legalitas pembantuan militer.

Pembantuan militer dapat dilakukan dengan sebuah keputusan politik negara.

Artinya, jika Pemerintah Filipina sudah mengeluarkan permintaan perbantuan secara resmi dan Indonesia menyetujui, maka Presiden Joko Widodo perlu mengeluarkan kebijakan atau otorisasi berupa Keppres.

"Karena hal itu (pembantuan militer) menyangkut kebijakan politik dan juga hubungan antar negara maka pelibatan itu harus menjadi keputusan politik presiden. Pukan Panglima TNI," ucap Gufron.

Sementara itu, menurut Gufron, yang penting dilakukan saat ini dalam mengantisipasi ancaman ISIS adalah penguatan penjagaan wilayah perbatasan.

Hal itu dilakukan untuk mencegah masuknya anasir ISIS dari Marawi ke wilayah Indonesia.

Baca: Ini yang Akan Dilakukan TNI Terkait Teror ISIS di Marawi

Terkait munculnya wacana pembantuan militer Indonesia, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menuturkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum berencana terlibat dalam operasi militer untuk menggempur basis ISIS di Marawi.

Menurut dia, Polri dan TNI sudah memperketat pengawasan di kawasan perbatasan, dari daerah Marawi sampai ke Bitung, Morotai dan Tarakan.

“Tidak ada (rencana operasi militer darat). Kepolisian Indonesia bersama TNI sudah menebalkan pulau-pulau yang menghubungkan dari daerah Marawi sampai ke Bitung, Morotai dan Tarakan, kemudian juga Patroli Angkatan Laut dan Angkatan Udara bersama-sama juga dengan Kepolisian. Ini yang kita dilakukan,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan sejumlah daerah di Filipina Selatan masih dalam kondisi darurat.

Militer Filipina masih belum memukul mundur sayap kelompok ISIS di Asia Tenggara yang masih melancarkan serangan.

Baca: Panglima TNI Sebut Kelompok ISIS di Marawi Berpotensi Masuk ke Indonesia

TNI, lanjut Ryamizard, direncanakan diterjunkan ke Filipina selatan untuk membantu militer setempat untuk menggempur sayap ISIS di sana.

"Karena itu musuh bersama. Kalau dia masuk ke Indonesia bagaimana? Repot nanti. Makanya kami bantu blok agar tidak ke mana-mana. Alasan (TNI bantu Filipina) itu semata-mata pertahanan negara kita juga," ujar Ryamizard.

Meski demikian, operasi TNI di Filipina masih menunggu keputusan Kongres Filipina. Namun Ryamizard menegaskan bahwa pada dasarnya, Jokowi dan Duterte setuju soal bantuan personel TNI di Filipina.

"Kalau Presiden Jokowi sudah boleh. Presiden Duterte juga sudah boleh. Tapi kan enggak segampang itu. Harus ada keputusan kongres dulu. Kami siap saja," ujar Ryamizard.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com