Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seberapa Penting Keterlibatan Indonesia Menggempur ISIS di Marawi?

Kompas.com - 23/06/2017, 18:42 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan wacana pelibatan TNI dalam operasi militer mengemuka seiring perkembangan situasi konflik bersenjata antara militer Filipina dan kelompok teroris yang disebut berafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Marawi, Filipina Selatan.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengizinkan Indonesia terlibat dalam operasi militer untuk menggempur kelompok militan tersebut.

Operasi militer bertujuan untuk mencegah penyebaran kekuatan kelompok yang didukung ISIS itu.

Direktur Eksekutif Institute for Defence, Security, and Peace Studies (IDSPS), Mufti Makaarim mengatakan, pelibatan TNI dalam operasi militer di Marawi bisa dilakukan jika pemerintah Filipina mengirim permintan resmi.

(Baca: Perbantuan TNI ke Filipina Dinilai Cegah Masuknya ISIS ke Indonesia)

Di sisi lain, menurut Mufti, militer Indonesia dinilai memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan operasi di Marawi.

Kristian Erdianto Kontras, Imparsial dan Pusat Kajian Keamanan Migrasi dan Perbatasan menggelar jumpa pers di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2016. Mereka menyoroti persoalan privilese dalam militer yang berpotensi mengancam kebebasan sipil dan HAM.
"Perbantuan atas permintaan resmi pemerintah Filipina mungkin bisa dilakukan. Militer kita siap saja," ujar Mufti saat dihubungi, Jumat (23/6/2017).

Secara terpisah, Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, pelibatan TNI dalam operasi militer di Marawi bisa dilakukan dengan memenuhi dua syarat.

Pertama, operasi militer tersebut dilakukan melalui keputusan Presiden Jokowi Widodo berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI.

Kedua, prinsip pelibatan TNI juga harus didasarkan pada permintaan bantuan Pemerintah Filipina, sebagai bentuk penghormatan atas kedaulatan negara Filipina.

"Jika memang Pemerintah Filipina meminta bantuan ke TNI maka Presiden perlu membuat keputusan presiden untuk pengerahan kekuatan TNI ke Filipina," kata Al Araf kepada Kompas.com, Jumat (23/6/2017).

Meski demikian, Al Araf berpendapat bahwa untuk mengantisipasi pergeseran kekuatan ISIS dari Marawi ke Indonesia, jauh lebih penting jika pemerintah memperketat dan menjaga wilayah perbatasan.

Selain itu, kerja sama intelijen dengan Filipina perlu dioptimalkan guna mendeteksi dini, mencegah dan mengantisipasi masuknya teroris ke Indonesia.

(Baca: Fahri Hamzah Ingatkan TNI Tidak Gegabah Langsung Gempur ISIS di Marawi)

"Yang lebih penting presiden bisa perintahkan operasi intelijen di suriah untuk menangkap Bahrun Naim karena sepanjang krisis Suriah terus berlangsung dan teroris asal Indonesia di Suriah terus ada di bawah pimpinan Bahrun Naim, maka potensi kerawanan serangan teroris di indonesia akan terus terjadi," ujar dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com