Perbantuan TNI ke Filipina Dinilai Cegah Masuknya ISIS ke Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR, Sukamta, menilai milisi pro ISIS yang kini menguasai Marawi, Filipina Selatan, berpotensi menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Terlebih, ada indikasi keterkaitan ledakan bom yang terjadi di Indonesia terkait dengan kelompok ini.

Oleh sebab itu, Sukamta menyambut baik permintaan Presiden Filipina Rodrigo Duterte agar TNI ikut membantu mengatasi kelompok militan pro ISIS di sana.

"Saya kira ini bukan hanya soal saling bantu sebagai negara tetangga, keterlibatan TNI mengatasi serangan ISIS di Marawi Filipina Selatan juga untuk mencegah berkembangnya kelompok yang berideologi kekerasan ini ke wilayah Indonesia", kata Sukamta, melalui keterangan tertulis, Jumat (23/6/2017).

Menurut Sukamta, ancaman ISIS yang semakin membesar perlu direspons bersama oleh negara ASEAN. Tahun lalu sudah ada pembicaraan kerja sama militer negara ASEAN untuk mengatasi ancaman ISIS.

Ia mengatakan, upaya tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata.

"Saya akan usulkan kepada Bu Menlu dan Pak Menhan agar Indonesia bisa menginisiasi pertemuan ASEAN membahas situasi terkini di Marawi. Jika diperlukan maka setiap negara di ASEAN bisa ikut berpartisipasi dalam mengatasi serangan ISIS di wilayah tersebut," ucap Sukamta.

Selain kesiapan untuk mengirim pasukan TNI ke Marawi, Filipina Selatan, Sukamta juga mengingatkan pentingnya meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan dengan Filipina Selatan.

"Patroli maritim maupun penjagaan pintu-pintu masuk wilayah Indonesia perlu diperketat untuk memastikan keamanan wilayah Indonesia," kata Sukamta, yang merupakan Sekretaris Fraksi PKS di DPR.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengizinkan Indonesia terlibat dalam operasi militer untuk menggempur ISIS di Marawi, Filipina Selatan.

Operasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran kekuatan kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS.

"Presiden Filipina Duterte sudah mengiyakan. Saya sudah bertemu Presiden Filipina dan Menhan Filipina. Dia dukung penuh, silahkan saja katanya," ujar Ryamizard.

(Baca: Menhan sebut Duterte Izinkan RI Ikut Gempur ISIS di Filipina Selatan)

Ryamizard mengatakan, rencana operasi militer tersebut masih menunggu pembentukan payung hukum yang tepat.

Berdasarkan hukum Filipina, operasi militer yang melibatkan negara lain harus mendapatkan persetujuan dari unsur parlemen, meski presiden sudah menyetujui.

"Sedang kami pikirkan karena payung hukumnya belum ada. Walaupun Presiden mengiyakan, tapi itu kan presiden, yang lain kan, seperti kongres belum tentu," kata Ryamizard.

(Baca juga: Wiranto: Indonesia Siap Bantu Filipina Gempur ISIS di Marawi)