Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Telepon Duterte Semalam, Bahas Perbantuan TNI ke Marawi?

Kompas.com - 22/06/2017, 19:40 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menelepon Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Rabu (21/6/2017) malam.

"Betul. Ada pembicaraan antara Presiden Jokowi dan Presiden Duterte, semalam," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Presiden, Kamis (22/6/2017).

Meski demikian, Pramono enggan merinci apa isi komunikasi di antara Jokowi dan Duterte tersebut.

Diwawancarai terpisah, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, komunikasi Indonesia dan Filipina memang sedang mesra.

(Baca: Butuh 69.000 Tenda di Marawi, Otoritas Filipina Sediakan Rp 175 Miliar)

Sejumlah daerah di Filipina Selatan masih dalam kondisi darurat. Militer Filipina masih belum memukul mundur Sayap kelompok Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Asia Tenggara masih melancarkan serangan  

TNI, lanjut Ryamizard, direncanakan diterjunkan ke Filipina selatan untuk membantu militer setempat untuk menggempur sayap ISIS di sana.

"Karena itu musuh bersama. Kalau dia masuk ke Indonesia bagaimana? Repot nanti. Makanya kami bantu blok agar tidak ke mana-mana. Alasan (TNI bantu Filipina) itu semata-mata pertahanan negara kita juga," ujar Ryamizard.

(Baca: Wiranto: Indonesia Siap Bantu Filipina Gempur ISIS di Marawi)

Meski demikian, operasi TNI di Filipina masih menunggu keputusan Kongres Filipina. Namun Ryamizard menegaskan bahwa pada dasarnya, Jokowi dan Duterte setuju soal bantuan personel TNI di Filipina.

"Kalau Presiden Jokowi sudah boleh. Presiden Duterte juga sudah boleh. Tapi kan enggak segampang itu. Harus ada keputusan kongres dulu. Kami siap saja," ujar Ryamizard.

(Baca: Menhan sebut Duterte Izinkan RI Ikut Gempur ISIS di Filipina Selatan)

Kompas TV Ancaman masuknya kelompok ekstrimis ke wilayah Asia Tenggara semakin tinggi, semenjak ISIS menduduki Marawi.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com