Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3.826 Posko Kesehatan Disiapkan di Jalur Mudik

Kompas.com - 22/06/2017, 16:21 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan menyiagakan 3.826 pos kesehatan di jalur mudik Lebaran tahun ini.

Posko kesehatan tersebut tersebar mulai dari Sumatera, Jawa hingga Bali. 

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan, posko kesehatan tersebut dapat dimanfaatkan para pemudik yang membutuhkan layanan kesehatan selama perjalanan mudik.

"Terdapat 3.826 pos kesehatan di jalur mudik," kata Nila, dalam acara diskusi dengan media yang mengangkat tema "Mudik Bareng Guyub Rukun" di Galeri Nasional, Jakarta, Kamis (22/6/2017).

(Baca: Hingga H-3 Lebaran, 478 Ribu Orang Mudik dari Stasiun Senen)

Acara diskusi ini dihadiri Menteri Koordinantor Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kominfo Rudiantara, Direktur Utama PT Jasa Marga, Desi Aryani, perwakilan Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Nila mengatakan, pos kesehatan tersebut meliputi 3.141 pos kesehatan dari Dinas Kesehatan, 207 pos kesehatan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), 374 rumah sakit rujukan, termasuk layanan gawat darurat sekitar 104 public safety center 119.

Layanan 119 yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika itu bisa dimanfaatkan pemudik bila terjadi sesuatu seperti kecelakaan.

Posko kesehatan akan dijaga dokter, perawat, tenaga medis, dan rumah sakit selama 24 jam. Selain di jalur mudik, Kemenkes menyiapkan posko medis di Pelabuhan Merak, Banten. 

Posko medis didirikan mengingat Merak adalah pelabuhan yang relatif padat pada setiap musim mudik Lebaran.

(Baca: Menhub dan Ketua DPR RI Tinjau Persiapan Mudik di Stasiun Senen

Nila mengimbau, pemudik memastikan kesehatannya sebelum berangkat.

Jangan memaksakan diri untuk berangkat mudik bila dalam kondisi sakit. Selain itu, agar memperhatikan kebersihan makanan yang dibeli dalam perjalanan.

Bagi yang membawa kendaraan diimbau untuk tertib dan menaati peraturan lalu lintas. Jika tidak mengikuti aturan, bisa berujung pada kecelakaan.

Kompas TV Berikut tips mudik aman dari Kompas TV.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com