Kompas.com - 22/06/2017, 16:21 WIB
Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2017)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan menyiagakan 3.826 pos kesehatan di jalur mudik Lebaran tahun ini.

Posko kesehatan tersebut tersebar mulai dari Sumatera, Jawa hingga Bali. 

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan, posko kesehatan tersebut dapat dimanfaatkan para pemudik yang membutuhkan layanan kesehatan selama perjalanan mudik.

"Terdapat 3.826 pos kesehatan di jalur mudik," kata Nila, dalam acara diskusi dengan media yang mengangkat tema "Mudik Bareng Guyub Rukun" di Galeri Nasional, Jakarta, Kamis (22/6/2017).

(Baca: Hingga H-3 Lebaran, 478 Ribu Orang Mudik dari Stasiun Senen)

Acara diskusi ini dihadiri Menteri Koordinantor Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kominfo Rudiantara, Direktur Utama PT Jasa Marga, Desi Aryani, perwakilan Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Nila mengatakan, pos kesehatan tersebut meliputi 3.141 pos kesehatan dari Dinas Kesehatan, 207 pos kesehatan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), 374 rumah sakit rujukan, termasuk layanan gawat darurat sekitar 104 public safety center 119.

Layanan 119 yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika itu bisa dimanfaatkan pemudik bila terjadi sesuatu seperti kecelakaan.

Posko kesehatan akan dijaga dokter, perawat, tenaga medis, dan rumah sakit selama 24 jam. Selain di jalur mudik, Kemenkes menyiapkan posko medis di Pelabuhan Merak, Banten. 

Posko medis didirikan mengingat Merak adalah pelabuhan yang relatif padat pada setiap musim mudik Lebaran.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

Nasional
BUMDes di Boyolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi

BUMDes di Boyolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi

Nasional
Komnas HAM: Kasus Munir Sangat Potensial Ditetapkan Jadi Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM: Kasus Munir Sangat Potensial Ditetapkan Jadi Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Komnas HAM: Status Kasus Munir Akan Segera Diumumkan, Pelanggaran HAM Berat atau Bukan

Komnas HAM: Status Kasus Munir Akan Segera Diumumkan, Pelanggaran HAM Berat atau Bukan

Nasional
Hasto: PDI-P Bisa Usung Calon Sendiri, Kami Tak Ikut Berdansa Politik

Hasto: PDI-P Bisa Usung Calon Sendiri, Kami Tak Ikut Berdansa Politik

Nasional
Hasil Survei SMRC Warga Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Jadi Motivasi Semakin Baik

Hasil Survei SMRC Warga Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Jadi Motivasi Semakin Baik

Nasional
Luncurkan Transpolitan, Gus Halim: Konsep Transmigrasi Kini Harus Berbasis Ekonomi Digital

Luncurkan Transpolitan, Gus Halim: Konsep Transmigrasi Kini Harus Berbasis Ekonomi Digital

Nasional
Sejarah Pemilu dan Pilpres 2019, dari Peserta hingga Hasil

Sejarah Pemilu dan Pilpres 2019, dari Peserta hingga Hasil

Nasional
Kejagug: Lin Che Wei Terima Upah Miliaran Rupiah Setiap Bulan sebagai Konsultan

Kejagug: Lin Che Wei Terima Upah Miliaran Rupiah Setiap Bulan sebagai Konsultan

Nasional
Kepala BPK Jabar Diperiksa di Kasus Ade Yasin Terkait Pembentukan Tim Auditor

Kepala BPK Jabar Diperiksa di Kasus Ade Yasin Terkait Pembentukan Tim Auditor

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna Terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN

DPR Gelar Rapat Paripurna Terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN

Nasional
PDI-P Gelar Rakernas Kedua 10-13 Juni, Bahas Pemilu 2024?

PDI-P Gelar Rakernas Kedua 10-13 Juni, Bahas Pemilu 2024?

Nasional
Kritik Imbauan agar Terdakwa Tak Pakai Atribut Keagamaan, Komnas HAM: Jaksa Agung Tak Boleh Berprasangka

Kritik Imbauan agar Terdakwa Tak Pakai Atribut Keagamaan, Komnas HAM: Jaksa Agung Tak Boleh Berprasangka

Nasional
Bertemu Ramos Horta, Mahfud: Dia Ingin Hubungan Timor Leste-Indonesia Semakin Baik

Bertemu Ramos Horta, Mahfud: Dia Ingin Hubungan Timor Leste-Indonesia Semakin Baik

Nasional
Hadirkan Toolkit untuk Ukur Transformasi Digital, Kemenkomifo: Sesuai dengan DEWG 2022

Hadirkan Toolkit untuk Ukur Transformasi Digital, Kemenkomifo: Sesuai dengan DEWG 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.