Kompas.com - 22/06/2017, 16:17 WIB
Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar saat mimpin sidang kasus korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/6/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKetua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar saat mimpin sidang kasus korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/6/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim mengabaikan pencabutan keterangan Miryam S Haryani dalam persidangan kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Jaksa meminta agar hakim tetap menggunakan keterangan Miryam
yang sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Hal itu dijelaskan jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan terhadap dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/6/2017).

"Patut kiranya pencabutan BAP tersebut dikesampingkan," ujar jaksa KPK Riniyati Karnasih.

Menurut jaksa, pencabutan keterangan Miryam bertentangan dengan keterangan mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraini dan mantan staf Ditjen Dukcapil, Yosep Sumartono, serta keterangan para terdakwa.

(Baca: Seberapa Penting Miryam bagi KPK dan Pansus Hak Angket?)

Para saksi dan terdakwa tersebut telah membenarkan adanya aliran uang kepada Miryam. Politisi Hanura itu disebut menerima 1,2 juta dollar AS dari Sugiharto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jaksa juga meyakini pencabutan BAP tersebut karena ada pihak lain yang berkepentingan dalam perkara e-KTP.

"Hal itu diperkuat dengan ditemukannya bukti yang cukup atas perbuatan Markus Nari yang menggerakan Miryam agar mencabut keterangan dalam BAP," kata Rini.

Atas dasar tersebut, jaksa KPK meminta majelis hakim untuk mengesampingkan pencabutan keterangan, dan tetap menggunakan BAP sebagai alat bukti yang sah.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 4.209.403 Kasus Covid-19 dan Klaim Kondisi Membaik

UPDATE: 4.209.403 Kasus Covid-19 dan Klaim Kondisi Membaik

Nasional
Menanti Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Menanti Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Nasional
Risma Kerahkan Tim Kumpulkan Manusia 'Silver' untuk Dibekali Keterampilan Kerja

Risma Kerahkan Tim Kumpulkan Manusia "Silver" untuk Dibekali Keterampilan Kerja

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Nasional
Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

Nasional
Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Nasional
Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Nasional
Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Nasional
Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Nasional
Luhut Sebut 'Tracing' Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Luhut Sebut "Tracing" Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Nasional
Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Nasional
KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.