Kompas.com - 22/06/2017, 13:20 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretraris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku telah menginstruksikan Fraksi PDI-P di DPR agar menolak usul pembekuan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Usulan tersebut disampaikan anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK Fraksi Golkar, Muhammad Misbakhun.

Ia menyampaikan, sejak awal PDI-P ingin memperbaiki kekurangan KPK melalui hak angket ini.

Karena itu, ia menginstruksikam seluruh kader PDI-P di DPR untuk menolak upaya pelemahan KPK.

"Jadi upaya-upaya boikot, mencoret anggaran sebaiknya tidak diperlukan karena DPR dalam melaksanakan hak budgeting itu pada dasarnya menjalankan amanat dan kehendak rakyat," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jalarta Selatan, Kamis (22/6/2017).

(baca: Seberapa Penting Miryam bagi KPK dan Pansus Hak Angket?)

Ia menambahkan, jangan sampai ada ketegangan yang tidak diperlukan dalam berjalannya Pansus Angket di DPR.

"Tapi sebaliknya, siapapun yang diundang panitia angket, itu wajib memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya untuk hadir dan memberi keterangan yang diperlukan. Sehingga panitia yang melakukan penyelidikan tersebut dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," lanjut Hasto.

Anggota Pansus dari Fraksi Golkar, M Misbakhun sebelumnya menilai KPK dan Polri tidak menghormati DPR terkait menghadirkan anggota DPR, Miryam S Haryani, ke Pansus Angket KPK.

(baca: KPK: Pembekuan Anggaran Penegak Hukum Sangat Diinginkan Koruptor)

Menurut Misbakhun, pembekuan anggaran Polri dan KPK telah dibicarakan di panitia angket dan mayoritas anggota panitia yang terdiri atas 23 orang menyetujuinya.

Anggota panitia angket ini berasal dari tujuh fraksi di DPR, yaitu Fraksi PDI-P, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Sebagian besar anggota panitia angket adalah anggota Komisi III DPR yang merupakan mitra kerja Polri dan KPK dan setiap tahun bertugas membahas anggaran untuk kedua institusi itu.

(baca: Pimpinan Pansus Angket Setuju Usulan Tahan Anggaran KPK dan Polri)

Misbakhun melontarkan wacana itu setelah KPK menolak permintaan Pansus untuk menghadirkan Miryam.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga menyebut bahwa polisi tidak bisa membawa paksa Miryam untuk dihadirkan di Pansus.

Kompas TV Sudah tepatkah langkah yang dilakukan KPK?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buntut Tewasnya 3 Siswa MTsN 19 Jakarta, Kemenag Akan Audit Bangunan Semua Madrasah

Buntut Tewasnya 3 Siswa MTsN 19 Jakarta, Kemenag Akan Audit Bangunan Semua Madrasah

Nasional
Bertemu AHY, Anies Singgung Aliran Baru Demokrat, Nasdem, dan PKS

Bertemu AHY, Anies Singgung Aliran Baru Demokrat, Nasdem, dan PKS

Nasional
Bertemu Anies Baswedan, AHY: Chemistry yang Terjadi Begitu Kuat

Bertemu Anies Baswedan, AHY: Chemistry yang Terjadi Begitu Kuat

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Muncul Petisi Berhenti Gunakan Gas Air Mata

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Muncul Petisi Berhenti Gunakan Gas Air Mata

Nasional
Partai Masyumi Gugat KPU, Minta Diikutkan Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Partai Masyumi Gugat KPU, Minta Diikutkan Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
AHY Soal Pertemuan dengan Anies: Semoga Bisa Menjadi Awal untuk Kebersamaan

AHY Soal Pertemuan dengan Anies: Semoga Bisa Menjadi Awal untuk Kebersamaan

Nasional
Bertemu dengan AHY, Anies: Ini Baru Awalan, Nanti Ada Lanjutannya

Bertemu dengan AHY, Anies: Ini Baru Awalan, Nanti Ada Lanjutannya

Nasional
Pertemuan dengan Anies Baswedan, AHY Nostalgia Persaingan pada Pilkada DKI 2017

Pertemuan dengan Anies Baswedan, AHY Nostalgia Persaingan pada Pilkada DKI 2017

Nasional
Soal Tragedi Kanjuruhan, Fadli Zon: Dunia Menyoroti Perihal Gas Air Mata

Soal Tragedi Kanjuruhan, Fadli Zon: Dunia Menyoroti Perihal Gas Air Mata

Nasional
Sudah 32.000 Orang Tanda Tangani Petisi Desak Iwan Bule Mundur dari PSSI

Sudah 32.000 Orang Tanda Tangani Petisi Desak Iwan Bule Mundur dari PSSI

Nasional
PKR Gugat Putusan Bawaslu, Minta Diikutkan Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

PKR Gugat Putusan Bawaslu, Minta Diikutkan Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
KSAD Dudung Ziarah ke Makam Bung Karno dan Kunjungi Istana Gebang

KSAD Dudung Ziarah ke Makam Bung Karno dan Kunjungi Istana Gebang

Nasional
Kemenag Bakal Renovasi Total MTsN 19 Jakarta

Kemenag Bakal Renovasi Total MTsN 19 Jakarta

Nasional
7 Catatan Kontras untuk Komisioner Komnas HAM yang Baru Terpilih

7 Catatan Kontras untuk Komisioner Komnas HAM yang Baru Terpilih

Nasional
KPK: Ada 210 Kasus Korupsi di Sektor Kesehatan, Kerugian Negara Rp 821 Miliar

KPK: Ada 210 Kasus Korupsi di Sektor Kesehatan, Kerugian Negara Rp 821 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.