PDI-P Tolak Usul Misbakhun Bekukan Anggaran Polri-KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretraris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku telah menginstruksikan Fraksi PDI-P di DPR agar menolak usul pembekuan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Usulan tersebut disampaikan anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK Fraksi Golkar, Muhammad Misbakhun.

Ia menyampaikan, sejak awal PDI-P ingin memperbaiki kekurangan KPK melalui hak angket ini.

Karena itu, ia menginstruksikam seluruh kader PDI-P di DPR untuk menolak upaya pelemahan KPK.

"Jadi upaya-upaya boikot, mencoret anggaran sebaiknya tidak diperlukan karena DPR dalam melaksanakan hak budgeting itu pada dasarnya menjalankan amanat dan kehendak rakyat," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jalarta Selatan, Kamis (22/6/2017).

(baca: Seberapa Penting Miryam bagi KPK dan Pansus Hak Angket?)

Ia menambahkan, jangan sampai ada ketegangan yang tidak diperlukan dalam berjalannya Pansus Angket di DPR.

"Tapi sebaliknya, siapapun yang diundang panitia angket, itu wajib memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya untuk hadir dan memberi keterangan yang diperlukan. Sehingga panitia yang melakukan penyelidikan tersebut dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," lanjut Hasto.

Anggota Pansus dari Fraksi Golkar, M Misbakhun sebelumnya menilai KPK dan Polri tidak menghormati DPR terkait menghadirkan anggota DPR, Miryam S Haryani, ke Pansus Angket KPK.

(baca: KPK: Pembekuan Anggaran Penegak Hukum Sangat Diinginkan Koruptor)