Sidang E-KTP Agendakan Pembacaan Tuntutan Jaksa

Kompas.com - 22/06/2017, 08:41 WIB
Pemeriksaan terhadap dua terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/6/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPemeriksaan terhadap dua terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/6/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Persidangan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik akan kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/6/2017).

Sidang kali ini mengagendakan pembacaan surat tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua terdakwa dalam kasus ini adalah mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman.

Keduanya didakwa telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,314 triliun. Kerugian tersebut diakibatkan penggelembungan anggaran dalam proyek pengadaan e-KTP.

Menurut jaksa, kedua terdakwa diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013.

Baca: Marzuki Alie: Sumpah Mati, Teganya Ngomong Saya Terima Uang E-KTP

Selain itu, keduanya diduga terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu untuk menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.

Kasus ini diduga tidak hanya dilakukan oleh Irman dan Sugiharto.

Surat dakwaan jaksa KPK menyebut sejumlah anggota DPR, anggota konsorsium, dan pejabat di Kementerian Dalam Negeri, ikut menikmati aliran dana proyek multiyears senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa hampir 300 saksi.

Namun, dalam persidangan, jaksa hanya menghadirkan 106 saksi dari berbagai unsur dan 5 orang ahli.

Sejak proses penyidikan hingga ke tahap penuntutan, kedua terdakwa telah mengajukan permohonan diri sebagai justice collaborator, atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan KPK.

Kedua terdakwa yang merasa telah bersikap kooperatif dan berterus terang berharap permohonan justice collaborator tersebut dikabulkan KPK.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Syarat Karyawan Terima Bantuan Pemerintah | Jokowi Pertanyakan Jumlah Bandara Internasional yang Banyak

[POPULER NASIONAL] Syarat Karyawan Terima Bantuan Pemerintah | Jokowi Pertanyakan Jumlah Bandara Internasional yang Banyak

Nasional
Satgas Covid-19 Akui Kekurangan SDM untuk Tes PCR di Hari Libur

Satgas Covid-19 Akui Kekurangan SDM untuk Tes PCR di Hari Libur

Nasional
Ini 7 Kandidat Vaksin yang Sedang Uji Klinis Tahap Ketiga

Ini 7 Kandidat Vaksin yang Sedang Uji Klinis Tahap Ketiga

Nasional
Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X