Kompas.com - 22/06/2017, 08:16 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengajak Kepolisian RI untuk membahas soal teknis penjemputan paksa mantan Anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani.

Penjemputan paksa ini dilakukan jika Miryam tak memenuhi tiga kali panggilan Pansus Angket karena tak mendapatkan izin dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ini yang harus kami bicarakan dengan pihak Kepolisian soal mekanisme," kata Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Risa Mariska, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2017).

Ia menyebutkan, prosedur penjemputan paksa sudah tercantum dalam tata tertib DPR dan bisa menjadi acuan jika Kepolisian memang membutuhkan panduan mekanismenya.

Selain itu, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang perintah membawa, Kapolri juga bisa menggunakan Peraturan Kapolri.

"Jadi Kapolri bisa menerbitkan Perkap, surat edaran supaya mempermudah anggotanya untuk melakukan atau memanggil, membawa seseorang untuk rapat Pansus," kata Politisi PDI Perjuangan itu.

Baca: Miryam Akui Kirim Surat Bantahan Ditekan Anggota DPR ke Komisi III

"Kami kan enggak cuma panggil Miryam. Mungkin nanti berkembang pihak-pihak lain dan butuh bantuan Polri," ujar dia.

Pansus belum menjadwalkan kapan akan membicarakan hal ini dengan Polri.

Menurut Risa, kemungkinan akan dilaksanakan setelah libur Hari Raya Idul Fitri. 

"Kemudian tidak memperuncing. Ya kami harapkan pihak Kepolisian juga bisa jadi mediator yang baik terhadap pihak KPK," ujar Risa.

Kapolri Jendera Pol Tito Karnavian sebelumnya menyampaikan akan mengutus Wakapolri dan tim hukum kepolisian untuk menemui Komisi III DPR.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjelaskan soal penolakan Polri memanggil secara paksa terhadap Miryam.

"Ada Pak Wakapolri dan tim hukum akan melakukan komunikasi politik untuk menjelaskan mengenai aspek hukum UU MD3 (MPR DPR DPD dan DPRD)," ujar Tito, di Kompleks PTIK, Jakarta, Selasa (20/6/2017) malam.

Baca: Berkas Perkara Lengkap, Miryam Segera Disidangkan

Polri akan membahas interpretasi hukum terkait undang-undang tersebut dan sudah mempersiapkan penjelasan soal kewenangan Pansus untuk meminta bantuan polisi dan kewenangan polisi untuk memenuhinya.

Menurut Kapolri, permintaan itu sulit dipenuhi karena adanya hambatan pada hukum acara.

Upaya menghadirkan paksa dianggap sama dengan upaya penangkapan yang mengacu pada proses pidana atau pro justicia.

Kompas TV Polisi tidak dapat menjemput paksa Miryam S Haryani jika diminta pansus angket KPK.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Wacana Jokowi jadi Cawapresnya, Prabowo: Ya Sebuah Kemungkinan

Soal Wacana Jokowi jadi Cawapresnya, Prabowo: Ya Sebuah Kemungkinan

Nasional
Akun Media Sosial Kru Narasi Diretas, AJI: Serangan Berlapis, kepada Pers dan Publik

Akun Media Sosial Kru Narasi Diretas, AJI: Serangan Berlapis, kepada Pers dan Publik

Nasional
Bertemu Menlu Ethiopia, Menlu Retno Bahas Akses Vaksinasi Global

Bertemu Menlu Ethiopia, Menlu Retno Bahas Akses Vaksinasi Global

Nasional
Bakal Undang Ulang IPW, MKD: Kita Beri Karpet Merah

Bakal Undang Ulang IPW, MKD: Kita Beri Karpet Merah

Nasional
Prabowo Soal Cak Imin yang Mau jadi Cawapres Puan: Kita Sudah Ada Kesepakatan

Prabowo Soal Cak Imin yang Mau jadi Cawapres Puan: Kita Sudah Ada Kesepakatan

Nasional
MKD Bakal Panggil Sekjen DPR Jelaskan Prosedur Masuk Tamu di Kompleks Parlemen

MKD Bakal Panggil Sekjen DPR Jelaskan Prosedur Masuk Tamu di Kompleks Parlemen

Nasional
Kapolres Batang Hari Polda Jambi Dimutasi ke Yanma Polri

Kapolres Batang Hari Polda Jambi Dimutasi ke Yanma Polri

Nasional
Akun Media Sosial Milik 24 Karyawan Narasi Diretas

Akun Media Sosial Milik 24 Karyawan Narasi Diretas

Nasional
Mangkirnya Lukas Enembe dari Panggilan KPK yang Akhirnya Buat Jokowi Angkat Bicara

Mangkirnya Lukas Enembe dari Panggilan KPK yang Akhirnya Buat Jokowi Angkat Bicara

Nasional
Pengacara Sebut Kesehatan Lukas Enembe Menurun, Kakinya Bengkak

Pengacara Sebut Kesehatan Lukas Enembe Menurun, Kakinya Bengkak

Nasional
Elite PKB Sebut Cak Imin Tetap Jadi Capres meski Bilang Minimal Wapres

Elite PKB Sebut Cak Imin Tetap Jadi Capres meski Bilang Minimal Wapres

Nasional
Imbas Ketua IPW Dilarang Masuk DPR, Sekjen Evaluasi Kerja Pamdal: Terlalu Kaku

Imbas Ketua IPW Dilarang Masuk DPR, Sekjen Evaluasi Kerja Pamdal: Terlalu Kaku

Nasional
Jokowi: Kita Punya 65,4 Juta UMKM, Baru 19 Juta yang Masuk Platform Digital

Jokowi: Kita Punya 65,4 Juta UMKM, Baru 19 Juta yang Masuk Platform Digital

Nasional
Giliran Effendi Simbolon Absen saat Panglima TNI dan KSAD Dudung Hadiri Rapat DPR

Giliran Effendi Simbolon Absen saat Panglima TNI dan KSAD Dudung Hadiri Rapat DPR

Nasional
TNI AL Bolehkan Personelnya Gunakan TikTok hingga Smule

TNI AL Bolehkan Personelnya Gunakan TikTok hingga Smule

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.