Kompas.com - 21/06/2017, 22:07 WIB
Pakar Hukum Tata NegaraYusril Ihza Mahendra di sela acara buka puasa bersama DPP Partai Bulan Bintang yang dilaksanakan di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta, Rabu (21/6/2017) Fachri FachrudinPakar Hukum Tata NegaraYusril Ihza Mahendra di sela acara buka puasa bersama DPP Partai Bulan Bintang yang dilaksanakan di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta, Rabu (21/6/2017)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata NegaraYusril Ihza Mahendra mengatakan, perlu dilakukan rekonsiliasi antara pemerintah dan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab serta sejumlah aktivis yang dituduh melakukan upaya makar.

Menurut dia, hal ini untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

"Saya berkeyakinan bahwa para tokoh itu semuanya beritikad baik untuk memajukan umat, bangsa dan negara. Bahwa mereka sering berbeda pendapat dengan pemerintah merupakan sesuatu yang wajar dalam berdemokrasi," kata Yusril, seusai acara buka puasa bersama DPP Partai Bulan Bintang, di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta, Rabu (21/6/2017).

Sebelum rekonsiliasi, menurut Yusril, Presiden Joko Widodo terlebih dulu menggunakan hak abolisinya terhadap kasus yang menjerat Rizieq beserta tokoh lainnya.

Abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara.

Yusril menilai, cara ini lebih baik daripada meminta polisi menghentikan kasus yang tengah ditanganinya.

Baca: Rizieq Surati Jokowi Minta Kasusnya Dihentikan, Ini Komentar Polri

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Melalui abolisi, kata Yusril, pemerintah telah mengambil langkah yang baik karena tidak mempermalukan pihak manapun.

"Kalau SP3 (penghentian penyidikan) berarti Polri (bisa diartikan) salah tangkap karena alat bukti tidak cukup. Tapi kalau abolisi, Polri berkeyakinan alat bukti cukup tapi Presiden punya kebesaran jiwa tidak melakukan penuntutan terhadap mereka, malah keluarkan abolisi," kata Yusril.

Yusril mengatakan, saran ini ia lontarkan agar pemerintah lebih fokus menangani persoalan ekonomi dan beban politik yang terjadi saat ini bisa berkurang.

"Tapi kalau pemerintah tidak bersedia melakukan itu, bagi saya tidak ada masalah. Saya kan berada ditengah-tengah. Anda tahu saya tidak ikut aksi damai di mana pun juga, saya tidak berada di posisi pemerintah, saya berada di tengah-tengah," ujar Ketua Umum PBB tersebut.

Kompas TV Petinggi PKS Bertemu Rizieq Shihab
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Pemerintah Diharapkan Segera Kirim Surpres Pembahasan RUU TPKS

Nasional
Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Kementerian PPPA: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Paling Banyak Kekerasan Seksual

Nasional
Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Dua Tahun Dikhawatirkan Terlalu Cepat untuk Perbaikan UU Cipta Kerja

Nasional
Tindak Lanjuti Laporan soal Fadli Zon, MKD Bakal Gelar Rapat Pleno

Tindak Lanjuti Laporan soal Fadli Zon, MKD Bakal Gelar Rapat Pleno

Nasional
UPDATE 8 Desember: 378.197 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,09 Persen

UPDATE 8 Desember: 378.197 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,09 Persen

Nasional
UPDATE 8 Desember: Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jabar

UPDATE 8 Desember: Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jabar

Nasional
Eijkman: Belum Ada Laboratorium WGS yang Laporkan Varian Omicron

Eijkman: Belum Ada Laboratorium WGS yang Laporkan Varian Omicron

Nasional
KSP: 4 Orang di Kabupaten Bekasi Terinfeksi Varian Delta, Bukan Omicron

KSP: 4 Orang di Kabupaten Bekasi Terinfeksi Varian Delta, Bukan Omicron

Nasional
UPDATE 8 Desember: Ada 5.861 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Desember: Ada 5.861 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Desember: Bertambah 351, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.109.068

UPDATE 8 Desember: Bertambah 351, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.109.068

Nasional
UPDATE 8 Desember: Ada 5.363 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Desember: Ada 5.363 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Desember 2021: Bertambah 16, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Kini 143.909

UPDATE 8 Desember 2021: Bertambah 16, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Kini 143.909

Nasional
UPDATE: Bertambah 264, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.340

UPDATE: Bertambah 264, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.340

Nasional
Kata Farmalab soal Kabar Varian Corona Omicron Terdeteksi di Kabupaten Bekasi

Kata Farmalab soal Kabar Varian Corona Omicron Terdeteksi di Kabupaten Bekasi

Nasional
Baleg Setujui Draf RUU TPKS, Ketua Panja: Kita Punya Satu Etape Lagi

Baleg Setujui Draf RUU TPKS, Ketua Panja: Kita Punya Satu Etape Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.