Belum Bahas Anggaran Pilkada, Pemda-pemda Ini Akan Dilaporkan Bawaslu kepada Mendagri

Kompas.com - 21/06/2017, 21:43 WIB
KOMPAS/ASWIN RIZAL HARAHAP Ilustrasi pemungutan suara pilkada.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyebutkan, baru satu daerah yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, satu provinsi yang sudah meneken NPHD itu adalah Jawa Barat.

"Jawa Barat yang sudah NPHD, anggaranya Rp 322,12 miliar. Kalau Pemda yang belum teken NPDH kami belum bisa sampaikan anggarannya berapa," kata Abhan kepada Kompas.com, Rabu (21/6/2017).

Abhan mengatakan, ada enam Pemda pada tingkat provinsi yang telah menyetujui anggaran Pilkada 2018, tetapi belum diteken NPHD-nya.

Keenam Provinsi itu yaitu Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Baca: Baru Satu Pemda Teken NPHD, Bawaslu Akan Temui Tjahjo Kumolo

Sementara, yang masih dalam proses pembahasan ada sembilan provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

"Satu provinsi pembahasannya belum jalan yaitu di Papua," ujar Abhan.

Adapun, pada tingkat Kabupaten/Kota belum ada satu pun Pemda yang menandatangani NPHD.

Ada yang anggarannya telah disetujui tetapi belum diteken NPHD-nya yaitu sebanyak 16 kabupaten (dari 116 kabupaten) dan 9 kota (dari 38 kota).

Sementara itu, Pemda Kabupaten/Kota yang tengah melakukan pembahasan anggaran, ada 76 kabupaten (dari 116 kabupaten) dan 23 kota (dari 38 kota).

"Yang belum melakukan pembahasan anggaran itu 24 kabupaten dan 6 kota. Ini sangat memprihatinkan," kata Abhan.

"Harapan kami, Kemendagri bisa mendorong agar Pemda yang saat ini belum dan sedang (melakukan) pembahasan, segera bisa selesai. Sehingga begitu Panwas terbentuk bisa diteken NPHD-nya," kata Abhan.

Baca: Bawaslu Targetkan Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota pada Agustus 2017

Berikut daftar kabupaten/kota yang belum melakukan pembahasan anggaran Pilkada 2018:
1. Kabupaten Jombang
2. Kabupaten Lumajang
3. Kabupaten Tulungagung
4. Kabupaten Nagekeo
5. Kabupaten Rote Ndao
6. Kabupaten Manggarai Timur
7. Kabupaten Alor
8. Kabupaten Ende
9. Kabupaten Barito Timur
10. Kabupaten Gunung Mas
11. Kabupaten Kapuas
12. Kabupaten Katingan
13. Kabupaten Lamandau
14. Kabupaten Murung Raya
15. Kabupaten Pulang Pisau
16. Kabupaten Seruyan
17. Kabupaten Sukamara
18. Kabupaten Biak Numfor
19. Kabupaten Jayawijaya
20. Kabupaten Paniai
21. Kabupaten Deiayi
22. Kabupaten Puncak
23. Kabupaten Mamberamo Tengah
24. Kabupaten Mimika
25. Kota Padangsidempuan
26. Kota Padang
27. Kota Pariaman
28. Kota Padang Panjang
29. Kota Sawahlunto, dan
30. Kota Palangkaraya

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Nasional
Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Nasional
Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Nasional
Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Nasional
Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Nasional
[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

Nasional
Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Nasional
Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

Nasional
Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Nasional
Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Nasional
Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Nasional
Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Nasional
KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

Nasional
Blusukan di 5 Lokasi 'Bali Baru', Jokowi Temukan Sejumlah Masalah Ini

Blusukan di 5 Lokasi "Bali Baru", Jokowi Temukan Sejumlah Masalah Ini

Nasional
Close Ads X