Kompas.com - 21/06/2017, 16:36 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK, Dossy Iskandar, menyambut baik usulan anggota pansus Angket, Muhammad Misbakhun, terkait pemboikotan pembahasan anggaran KPK dan Polri.

Misbakhun mengusulkan agar DPR memboikot pembahasan anggaran KPK dan Polri karena menolak membantu menghadirkan tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus korupsi e-KTP, Miryam S. Haryani.

"Terlepas dari itu, saya sepakat dengan Pak Misbakhun tapi bukan mengancam, itu yang disampaikan Misbakhun mengungkapkan yang dimiliki DPR dalam menegakkan konstitusi. Jadi, wajar saja," ujar Dossy saat dihubungi, Rabu (21/6/2017).

Ia menegaskan pansus memang berhak mendatangkan seseorang untuk dimintai keterangan untuk kepentingan penyelidikan.

Sehingga, sikap KPK dan Polri yang sejak awal menolak untuk koperatif terhadap pansus, menurutnya, tidak menghormati eksistensi DPR sebagai lembaga pengawas tertinggi di Indonesia.

(Baca: Seberapa Penting Miryam bagi KPK dan Pansus Hak Angket?)

Ia mengatakan, semestinya Polri dan KPK mengkaji terlebih dahulu aturan yang berlaku terkait upaya menghadirkan Miryam.

"Apakah usulan Pak Misbakhun tepat? Sangat tepat, ini menginspirasi karena DPR memiliki fungsi lain seperti fungsi budgeting, itu bisa saja karena prosesnya di DPR, supaya masing-masing (lembaga) menghargai peran yang dilakukan (sesuai) konstitusi," tutur politisi Hanura itu.

Misbakhun sebelumnya menilai KPK dan Polri tidak menghormati DPR terkait menghadirkan Miryam ke Pansus Angket KPK.

Menurut Misbakhun, pembekuan anggaran Polri dan KPK telah dibicarakan di panitia angket dan mayoritas anggota panitia yang terdiri atas 23 orang menyetujuinya.

(Baca: Siap Dipanggil Pansus Angket KPK, Miryam Mengaku Akan Buka-bukaan)

Anggota panitia angket ini berasal dari tujuh fraksi di DPR, yaitu Fraksi PDI-P, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Sebagian besar anggota panitia angket adalah anggota Komisi III DPR yang merupakan mitra kerja Polri dan KPK dan setiap tahun bertugas membahas anggaran untuk kedua institusi itu.

Misbakhun melontarkan wacana itu setelah KPK menolak permintaan Pansus untuk menghadirkan Miryam. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga menyebut bahwa polisi tidak bisa membawa paksa Miryam untuk dihadirkan di Pansus.

Kompas TV Sudah tepatkah langkah yang dilakukan KPK?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lembaga yang Berperan Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim

Lembaga yang Berperan Menjaga Kehormatan dan Keluhuran Hakim

Nasional
Tanggal 28 September Hari Memperingati Apa?

Tanggal 28 September Hari Memperingati Apa?

Nasional
IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

IPW Duga Pelecehan Putri Candrawathi untuk Ringankan Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

IPW Ungkap Dugaan Aliran Uang Konsorsium 303 ke Oknum Polisi

Nasional
Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Poros Koalisi PKB-Gerindra-PDI-P dinilai Tak Mudah Terwujud

Nasional
Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Ribuan Massa Akan Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR Besok, Peringati Hari Tani Nasional

Nasional
KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

KSAL Lepas 90 Prajurit dan PNS TNI AL Berangkat Umrah

Nasional
Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Tanggapi Eksepsi Surya Darmadi, Jaksa Sebut Kerugian Negara Masuk dalam UU Tipikor

Nasional
KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

KPK Wanti-wanti Kuasa Hukum Lukas Enembe, Tak Segan Pidanakan bila Rintangi Penyidikan

Nasional
'Pesona' PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

"Pesona" PKB dan Cak Imin, Pilih Puan atau Prabowo?

Nasional
Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Jubir Kementerian ATR: Konflik Tanah Suku Anak Dalam Berlangsung 22 Tahun Diselesaikan Hadi Tjahjanto

Nasional
Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Nasional
KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.