Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Mulai Disusun

Kompas.com - 21/06/2017, 13:47 WIB
Direktur Jenderal Kebudayaan Mendikbud Hilmar Farid, di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Rabu (21/6/2017). Pemerintah tengah mulai langkah-langkah menyusun Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan usai disahkannya UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIDirektur Jenderal Kebudayaan Mendikbud Hilmar Farid, di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Rabu (21/6/2017). Pemerintah tengah mulai langkah-langkah menyusun Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan usai disahkannya UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan disahkan, pemerintah mulai menyusun Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang Pemajuan Kebudayaan disahkan 27 April 2017 lalu.

Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hilmar Farid mengatakan, waktu untuk menyusun Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan ditargetkan dua tahun.

"Pertengahan 2019 kita sudah punya Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, yang akan digunakan untuk menyusun RPJMN 2020-2024. Itu harapannya," kata Hilmar dalam sebuah diskusi, di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Rabu (21/7/2017).

Hilmar mengatakan langkah awal penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan ini dimulai dari penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota.

Ini adalah dokumen yang disusun oleh pemerintah dan masyarakat di tingkat kabupaten/kota yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan solusinya.

(Baca: Cara NU Menjaga Nilai-nilai Islam Melalui Jalan Kebudayaan)

Pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota ini kemudian disatukan ke tingkat provinsi untuk dilakukan kompilasi. Hilmar mengatakan, proses di kabupaten/kota kemungkinan tidak akan sesulit di tingkat provinsi karena sifatnya hanya perumusan.

"Yang memakan waktu itu penetapan (di Provinsi). Gubernur maju-mundur teken atau tidak, jadi Pergub atau enggak. Karena ada tanggungjawab di lokal," kata Hilmar.

"Misalnya, APBD harus sekian untuk pemajuan kebudayaan. Pasti akan mikir itu Gubernurnya. Yang lama mungkin di situ," imbuh Hilmar.

Namun, dia berharap proses sampai provinsi itu bisa selesai dalam satu tahun, sehingga pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi bisa diajukan dalam Kongres Kebudayaan.

Hilmar mengatakan, Kongres Kebudayaan yang diperkirakan akan berlangsung paruh kedua tahun 2018 itu akan menghasilkan Strategi Kebudayaan.

"Kemudian Strategi Kebudayaan inilah yang menjadi dasar Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan," kata Hilmar.

Dalam UU Pemajuan Kebudayaan ada 10 objek pemajuan kebudayaan antara lain tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

Nasional
Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Nasional
Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Nasional
Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X