Pansus Angket KPK Minta Pendapat Pakar Hukum Usai Lebaran

Kompas.com - 21/06/2017, 11:49 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi Agun Gunandjar Sudarsa mengungkapkan, pansus akan meminta pendapat pakar hukum pidana dan pakar hukum tata negara. 

Menurut Agun, pansus angket berupaya obyektif dengan memanggil semua pihak, baik yang kontra maupun pro dengan terhadap keberadaan pansus. Termasuk para pakar hukum. 

"Selesai lebaran kami akan mengundang sejumlah pakar hukum tata negara maupun hukum pidana (korupsi) serta lembaga negara dan tokoh masyarakat lainnya yang sangat diperlukan dalam tugas penyelidikan ini," kata Agun melalui pesan singkat, Rabu (21/6/2017).

(Baca: Siap Dipanggil Pansus Angket KPK, Miryam Mengaku Akan Buka-bukaan)

Ia menyatakan, pemanggilan Miryam di awal kinerja pansus semata untuk meminta keterangan, bukan mengintervensi proses hukum.

Karena itu, seusai lebaran pansus tetap akan memanggil pakar hukum.

Ia menegaskan tak ada kaitannya pansus dengan proses penegakan hukum yang tengah berlangsung di KPK, termasuk dalam pemannggilan Miryam yang kini berstatus tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus korupsi e-KTP.

Politisi Golkar itu juga menegaskan, pansus hanya ingin meminta keterangan Miryam terkait penyebutan sejumlah nama anggota Komisi III DPR yang diduga menekannya dalam memberikan keterangan kepada KPK.

(Baca: Seberapa Penting Miryam bagi KPK dan Pansus Hak Angket?)

"Tidak ada urusannya pansus dengan proses penegakan hukum yang menjadi tupoksi KPK apalagi terhadap sesuatu kasus. Pansus ini tidak ada urusannya dengan sejumlah kasus yang sedang ditangani KPK. DPR sangat mengharagai dan menghormati bahkan mendukung," lanjut dia.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nasional
Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Nasional
Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Nasional
Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Nasional
Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Nasional
Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X