Sibuk di Pansus Angket KPK, Bagaimana Anggota DPR Fokus Tugas Lain?

Kompas.com - 21/06/2017, 05:45 WIB
Suasana rapat paripurna pengambilan keputusan atas usulan hak angket yang ditujukan Komisi III DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (28/4/2017). Usulan hak angket tersebut disetujui dalam paripurna tersebut, meski sejumlah fraksi menolaknya. KOMPAS.com / DANI PRABOWOSuasana rapat paripurna pengambilan keputusan atas usulan hak angket yang ditujukan Komisi III DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (28/4/2017). Usulan hak angket tersebut disetujui dalam paripurna tersebut, meski sejumlah fraksi menolaknya.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota panitia khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tergabung pada Pansus lainnya di DPR, baik revisi undang-undang maupun rancangan undang-undang.

Sebut saja revisi UU Pemilu atau revisi UU Tindak Pidana Terorisme yang kerap menjadi perbincangan dalam beberapa waktu terakhir.

Dengan kesibukan di Pansus Angket KPK, bagaimana kerja para anggota Dewan yang juga bertugas di Pansus lainnya?

Terkait hal tersebut, anggota Pansus Angket KPK sekaligus anggota Pansus RUU Anti-Terorisme, Arsul Sani menuturkan, rangkap tugas tersebut hanya membutuhkan manajemen waktu sesuai dengan fokus yang sedang dibicarakan.

"Seperti saya misalnya, saat ini lebih fokus di Pansus RUU Terorisme, baru sekali ikut rapat Pansus Angket KPK, karena kebetulan di RUU Terorisme itu DIM yang lagi dibahas adalah hal yang PPP memandang krusial, yakni soal perpanjangan jangka waktu penahanan," kata Arsul melalui pesan singkat, Selasa (20/6/2017).

(baca: Empat Mahasiswa Ajukan Uji Materi ke MK Terkait Hak Angket DPR)

Arsul membantah jika kerja Pansus Angket KPK dianggap lebih kencang ketimbang Pansus lainnya. Hal itu hanya karena pemberitaan media yang banyak menyoroti hak angket.

Menurut dia, produk legislasi DPR tak bisa hanya diukur dari kuantitatif, namun juga dari kualitas dan nilai strategis yang terkandung dalam suatu UU atau RUU yang sedang dibahas. Ia mencontohkan RKUHP atau RUU Anti-Terorisme.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Risa Mariska berpendapat serupa.

Menurut dia, kinerja para anggota Dewan yang rangkap tugas tersebut bisa dilacak apakah menjalankan kerjanya atau tidak.

 

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD: Maria Pauline Tunjuk Kuasa Hukum dari Kedubes Belanda

Mahfud MD: Maria Pauline Tunjuk Kuasa Hukum dari Kedubes Belanda

Nasional
Kemendikbud: Pembelajaran Berbasis Teknologi Bakal Terus Digunakan

Kemendikbud: Pembelajaran Berbasis Teknologi Bakal Terus Digunakan

Nasional
Mahfud Sebut Penangkapan Buron 17 Tahun Maria Pauline Dilakukan secara Senyap

Mahfud Sebut Penangkapan Buron 17 Tahun Maria Pauline Dilakukan secara Senyap

Nasional
Yasonna Sebut Ada Upaya Suap dari Pengacara Maria Pauline Lumowa Gagalkan Ekstradisi

Yasonna Sebut Ada Upaya Suap dari Pengacara Maria Pauline Lumowa Gagalkan Ekstradisi

Nasional
Gugus Tugas: Komorbid Jadi Penyebab Tingginya Kasus Fatal Covid-19

Gugus Tugas: Komorbid Jadi Penyebab Tingginya Kasus Fatal Covid-19

Nasional
Maria Pauline Lumowa Langsung Dibawa ke Bareskrim Polri

Maria Pauline Lumowa Langsung Dibawa ke Bareskrim Polri

Nasional
Kasus PT Dirgantara Indonesia, KPK Panggil Deputi Bappenas

Kasus PT Dirgantara Indonesia, KPK Panggil Deputi Bappenas

Nasional
Tiba di Bandara, Buron 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Jalani Rapid Test

Tiba di Bandara, Buron 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Jalani Rapid Test

Nasional
PKPU Pilkada, Kampanye Akbar Nonvirtual Digelar di Daerah Bebas Covid-19

PKPU Pilkada, Kampanye Akbar Nonvirtual Digelar di Daerah Bebas Covid-19

Nasional
KPU Atur Metode Kampanye Pilkada dengan Protokol Covid-19, Ini Rincinya

KPU Atur Metode Kampanye Pilkada dengan Protokol Covid-19, Ini Rincinya

Nasional
KPU Longgarkan Batasan Jumlah Maksimal Alat Peraga Kampanye Pilkada

KPU Longgarkan Batasan Jumlah Maksimal Alat Peraga Kampanye Pilkada

Nasional
UPDATE: RSKI Pulau Galang Rawat 16 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: RSKI Pulau Galang Rawat 16 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Buron Tersangka Pembobolan BNI Maria Pauline Lumowa Tiba di Bandara Soekarno-Hatta

Buron Tersangka Pembobolan BNI Maria Pauline Lumowa Tiba di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Ditanya Isu Reshuffle oleh Politisi PKB dan Demokrat, Jokowi Tertawa

Ditanya Isu Reshuffle oleh Politisi PKB dan Demokrat, Jokowi Tertawa

Nasional
Kasus ABK WNI Meninggal di Kapal China Kembali Terjadi, Kapolri Diminta Bertindak

Kasus ABK WNI Meninggal di Kapal China Kembali Terjadi, Kapolri Diminta Bertindak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X