JAKARTA, KOMPAS.com - Persyarikatan Muhammadiyah mendukung kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, yaitu program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang rencananya akan diimplementasikan mulai tahun ajaran 2017.
Adapun sekolah delapan jam per hari dengan lima hari dalam sepekan merupakan strategi dari program PPK itu.
"Secara kelembagaan, kami menyetujui kebijakan Mendikbud (Muhadjir Effendy) tentang sekolah lima hari. Muhammadiyah akan melakukan penyesuaian, baik di lingkup sekolahnya maupun pendidikan diniyahnya," kata Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti saat buka puasa bersama Mendikbud di Jakarta, Selasa (20/6/2017).
Mu'ti menyadari kebijakan baru tersebut akan berdampak terhadap amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, baik sekolah, diniyah, maupun madrasahnya.
(baca: Istana: Program Sekolah 8 Jam Sehari Dikaji Ulang, Bukan Dibatalkan)
Dia menyebutkan, dampak dari kebijakan baru ini tentunya akan menyentuh aspek manajerial, finansial, serta kurikuler yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah.
Terhadap aspek manajerial, Mu'ti menjelaskan, kebijakan baru ini nantinya akan berdampak terhadap tenaga pendidik serta pengelolaan sekolah di yayasan Muhammadiyah.
Ia mengatakan, banyak warga Muhammadiyah yang berprofesi sebagai guru, baik di sekolah negeri maupun sekolah milik persyarikatan.
"Terutama menyangkut konsekuensi dari beban tadi," kata Mu'ti.
(baca: Kata Mendikbud, Program Sekolah 8 Jam Tetap Jalan Tahun Ajaran 2017)
Sementara itu, terhadap aspek finansial, Mu'ti menyebutkan, tentu saja ada implikasi dari diterapkannya kebijakan baru, sekolah lima hari.
Sebagai contoh, untuk mendidik cara makan yang benar ke siswa, apakah dengan kebijakan baru ini sekolah harus menyiapkan makan siang?
"Kalau mereka (siswa) makan di kantin, bagaimana unsur edukatifnya? Ini nanti di lapangan masih akan terus berkembang. Tetapi jangan berandai-andai Muhammadiyah terus menaikkan SPP," selorohnya.
(baca: Muhammadiyah Tak Setuju Kebijakan Sekolah 8 Jam Dibatalkan)
Adapun terhadap aspek kurikuler, Mu'ti mengatakan, sebenarnya banyak sekolah Muhammadiyah unggulan, baik di Jawa maupun luar Jawa, yang sudah menerapkan sekolah lima hari, dan justru memiliki prestasi yang bagus.
Begitu juga dengan boarding school yang dimiliki Muhammadiyah.
Kendati banyak implikasinya, Mu'ti menjelaskan, Muhammadiyah paham bahwa sekolah lima hari adalah persoalan strategi.
Sementara itu, penguatan pendidikan karakter adalah persoalan substansinya. Dia pun memastikan, persyarikatan akan menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
"Karena itu, Muhammadiyah mendukung penuh kebijakan tersebut," kata Mu'ti.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.