Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Kebijakan Sekolah 8 Jam, Ini Penjelasan Sekjen Muhammadiyah

Kompas.com - 21/06/2017, 03:50 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Persyarikatan Muhammadiyah mendukung kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, yaitu program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang rencananya akan diimplementasikan mulai tahun ajaran 2017.

Adapun sekolah delapan jam per hari dengan lima hari dalam sepekan merupakan strategi dari program PPK itu.

"Secara kelembagaan, kami menyetujui kebijakan Mendikbud (Muhadjir Effendy) tentang sekolah lima hari. Muhammadiyah akan melakukan penyesuaian, baik di lingkup sekolahnya maupun pendidikan diniyahnya," kata Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti saat buka puasa bersama Mendikbud di Jakarta, Selasa (20/6/2017).

Mu'ti menyadari kebijakan baru tersebut akan berdampak terhadap amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, baik sekolah, diniyah, maupun madrasahnya.

(baca: Istana: Program Sekolah 8 Jam Sehari Dikaji Ulang, Bukan Dibatalkan)

Dia menyebutkan, dampak dari kebijakan baru ini tentunya akan menyentuh aspek manajerial, finansial, serta kurikuler yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah.

Terhadap aspek manajerial, Mu'ti menjelaskan, kebijakan baru ini nantinya akan berdampak terhadap tenaga pendidik serta pengelolaan sekolah di yayasan Muhammadiyah.

Ia mengatakan, banyak warga Muhammadiyah yang berprofesi sebagai guru, baik di sekolah negeri maupun sekolah milik persyarikatan.

"Terutama menyangkut konsekuensi dari beban tadi," kata Mu'ti.

(baca: Kata Mendikbud, Program Sekolah 8 Jam Tetap Jalan Tahun Ajaran 2017)

Sementara itu, terhadap aspek finansial, Mu'ti menyebutkan, tentu saja ada implikasi dari diterapkannya kebijakan baru, sekolah lima hari.

Sebagai contoh, untuk mendidik cara makan yang benar ke siswa, apakah dengan kebijakan baru ini sekolah harus menyiapkan makan siang?

"Kalau mereka (siswa) makan di kantin, bagaimana unsur edukatifnya? Ini nanti di lapangan masih akan terus berkembang. Tetapi jangan berandai-andai Muhammadiyah terus menaikkan SPP," selorohnya.

(baca: Muhammadiyah Tak Setuju Kebijakan Sekolah 8 Jam Dibatalkan)

Adapun terhadap aspek kurikuler, Mu'ti mengatakan, sebenarnya banyak sekolah Muhammadiyah unggulan, baik di Jawa maupun luar Jawa, yang sudah menerapkan sekolah lima hari, dan justru memiliki prestasi yang bagus.

Begitu juga dengan boarding school yang dimiliki Muhammadiyah.

Kendati banyak implikasinya, Mu'ti menjelaskan, Muhammadiyah paham bahwa sekolah lima hari adalah persoalan strategi.

Sementara itu, penguatan pendidikan karakter adalah persoalan substansinya. Dia pun memastikan, persyarikatan akan menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Karena itu, Muhammadiyah mendukung penuh kebijakan tersebut," kata Mu'ti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com