Kompas.com - 21/06/2017, 03:50 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Persyarikatan Muhammadiyah mendukung kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, yaitu program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang rencananya akan diimplementasikan mulai tahun ajaran 2017.

Adapun sekolah delapan jam per hari dengan lima hari dalam sepekan merupakan strategi dari program PPK itu.

"Secara kelembagaan, kami menyetujui kebijakan Mendikbud (Muhadjir Effendy) tentang sekolah lima hari. Muhammadiyah akan melakukan penyesuaian, baik di lingkup sekolahnya maupun pendidikan diniyahnya," kata Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti saat buka puasa bersama Mendikbud di Jakarta, Selasa (20/6/2017).

Mu'ti menyadari kebijakan baru tersebut akan berdampak terhadap amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, baik sekolah, diniyah, maupun madrasahnya.

(baca: Istana: Program Sekolah 8 Jam Sehari Dikaji Ulang, Bukan Dibatalkan)

Dia menyebutkan, dampak dari kebijakan baru ini tentunya akan menyentuh aspek manajerial, finansial, serta kurikuler yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah.

Terhadap aspek manajerial, Mu'ti menjelaskan, kebijakan baru ini nantinya akan berdampak terhadap tenaga pendidik serta pengelolaan sekolah di yayasan Muhammadiyah.

Ia mengatakan, banyak warga Muhammadiyah yang berprofesi sebagai guru, baik di sekolah negeri maupun sekolah milik persyarikatan.

"Terutama menyangkut konsekuensi dari beban tadi," kata Mu'ti.

(baca: Kata Mendikbud, Program Sekolah 8 Jam Tetap Jalan Tahun Ajaran 2017)

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyebab Rasisme dan Cara Mencegahnya

Penyebab Rasisme dan Cara Mencegahnya

Nasional
Hubungan PDI-P dan Nasdem Dinilai Bakal Renggang Usai Usulan Pencapresan Ganjar

Hubungan PDI-P dan Nasdem Dinilai Bakal Renggang Usai Usulan Pencapresan Ganjar

Nasional
PSI Kritik Anies soal Kualitas Udara DKI, Sebut Tak Ada Rasa Kedaruratan

PSI Kritik Anies soal Kualitas Udara DKI, Sebut Tak Ada Rasa Kedaruratan

Nasional
Di Sela-sela KTT G7, Jokowi dan PM India Narendra Modi Bahas Kerja Sama Pangan

Di Sela-sela KTT G7, Jokowi dan PM India Narendra Modi Bahas Kerja Sama Pangan

Nasional
Jokowi Bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz, Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Jokowi Bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz, Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Redam Keterbelahan Publik, Demokrat Minta Pilpres 2024 Fokus pada Pertarungan Gagasan

Redam Keterbelahan Publik, Demokrat Minta Pilpres 2024 Fokus pada Pertarungan Gagasan

Nasional
Rangkulan Biden ke Jokowi Saat Sesi Foto KTT G7

Rangkulan Biden ke Jokowi Saat Sesi Foto KTT G7

Nasional
Partai Nasdem dan PDI-P Diprediksi Pecah Kongsi pada Pilpres 2024

Partai Nasdem dan PDI-P Diprediksi Pecah Kongsi pada Pilpres 2024

Nasional
Ganjar-Anies Disebut Jadi Solusi Keterbelahan, Demokrat: Sama dengan Menuduh Pendukungnya

Ganjar-Anies Disebut Jadi Solusi Keterbelahan, Demokrat: Sama dengan Menuduh Pendukungnya

Nasional
UPDATE 27 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 81,08 Persen, Ketiga 24.08 Persen

UPDATE 27 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 81,08 Persen, Ketiga 24.08 Persen

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

Nasional
Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

Nasional
Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

Nasional
Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

Nasional
Prabowo: Tugas Tentara Siap Perang, Tidak Bisa Buang Waktu!

Prabowo: Tugas Tentara Siap Perang, Tidak Bisa Buang Waktu!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.