JAKARTA, KOMPAS.com - Persyarikatan Muhammadiyah mendukung kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, yaitu program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang rencananya akan diimplementasikan mulai tahun ajaran 2017.
Adapun sekolah delapan jam per hari dengan lima hari dalam sepekan merupakan strategi dari program PPK itu.
"Secara kelembagaan, kami menyetujui kebijakan Mendikbud (Muhadjir Effendy) tentang sekolah lima hari. Muhammadiyah akan melakukan penyesuaian, baik di lingkup sekolahnya maupun pendidikan diniyahnya," kata Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti saat buka puasa bersama Mendikbud di Jakarta, Selasa (20/6/2017).
Mu'ti menyadari kebijakan baru tersebut akan berdampak terhadap amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, baik sekolah, diniyah, maupun madrasahnya.
(baca: Istana: Program Sekolah 8 Jam Sehari Dikaji Ulang, Bukan Dibatalkan)
Dia menyebutkan, dampak dari kebijakan baru ini tentunya akan menyentuh aspek manajerial, finansial, serta kurikuler yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah.
Terhadap aspek manajerial, Mu'ti menjelaskan, kebijakan baru ini nantinya akan berdampak terhadap tenaga pendidik serta pengelolaan sekolah di yayasan Muhammadiyah.
Ia mengatakan, banyak warga Muhammadiyah yang berprofesi sebagai guru, baik di sekolah negeri maupun sekolah milik persyarikatan.
"Terutama menyangkut konsekuensi dari beban tadi," kata Mu'ti.
(baca: Kata Mendikbud, Program Sekolah 8 Jam Tetap Jalan Tahun Ajaran 2017)
Sementara itu, terhadap aspek finansial, Mu'ti menyebutkan, tentu saja ada implikasi dari diterapkannya kebijakan baru, sekolah lima hari.
