Tahun 2019, Kemenko PMK Targetkan 86 Juta Pekerja Ikut Jaminan Sosial

Kompas.com - 20/06/2017, 20:25 WIB
Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Satya Sananugraha di acara buka puasa bersama wartawan di kantor Menko PMK, Jakarta. Selasa (20/6/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusSekretaris Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Satya Sananugraha di acara buka puasa bersama wartawan di kantor Menko PMK, Jakarta. Selasa (20/6/2017)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Satya Sananugraha mengatakan kementeriannya menargetkan sebanyak 86 juta pekerja sektor formal dapat mengikuti jaminan sosial atau BPJS Ketenagakerjaan.

Seperti diberitakan sebelumnya, hingga Mei 2017 peserta aktif dan non aktif BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 47 juta pekerja. Jumlah ini dinilai masih jauh dari target pemerintah.

"(Target) 86 juta di 2019," kata Satya, saat ditemui usai acara buka puasa bersama media, di kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2017).

Satya berharap, semakin banyak pekerja yang mengikuti jaminan sosial maka semakin bagus. Namun, dirinya melihat, belum banyak pekerja yang ikut jaminan sosial lantaran belum teredukasi mengenai keuntungan memiliki jaminan sosial.

Tak hanya para pekerja, pengusaha juga dinilai belum punya pemahaman soal hal ini.

(Baca: Tunggakan 3 Daerah Ini ke BPJS Kesehatan Capai Puluhan Miliar)

"Kalau (kendala) kemarin itu literasi tentang sistem jaminan asuransi ketenagakerjaan yang masyarakat belum tahu. Jadi masyarakat belum sadar sepenuhnya bahwa keuntungan ikut program itu seperti apa. Nah, bukan masyarakat aja, termasuk mungkin pemilik perusahaannya atau pimpinan institusi. Mungkin seperti itu," ujar Satya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Karenanya, hari ini Kemenko PMK bersama BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan program penghargaan bagi pengusaha dan pemerintah daerah yang aktif mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Tujuannya agar kedua pihak itu berpartisipasi di dalam mengikuti program perlindungan sosial untuk tenaga kerja mereka.

"Karena, sampai sekarang itu baru dari total 47 juta pekerja sektor formal, (atau) baru 54 persen yang daftar di BPJS tenaga kerja," ujar Satya.

(Baca: Riset Prakarsa: Pasien BPJS Kesehatan Merasa Dokter Kurang Peduli)

Sebelumnya, Kemenko PMK dan BPJS Ketenagakerjaan akan memberi penghargaan kepada pemerintah daerah dan pengusaha yang aktif mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Penghargaan ini dinamakan Paritrana yang berasal dari bahasa Sansekerta dan berarti perlindungan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan penilaian akan dilakukan mulai Selasa (20/6/2017) hingga (31/10/2017) mendatang.

"Kami yakin pemberian penghargaan ini akan menambah kepedulian dan literasi masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan kemandirian, apabila terjadi resiko sosial ekonomi. Seperti kecelakaan, kematian, atau memasuki usia tidak produktif," kata Agus, pada acara launching "Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjan Tahun 2017", di Kemenko PMK, Jakarta Pusat.

Dia mengklaim pemberian penghargaan ini akan menumbuhkan antusiasme kepada pemerintah daerah dan pengusaha untuk berperan aktif mendorong seluruh stakeholder pada penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasalnya, seluruh dunia telah menyepakati bahwa jaminan sosial merupakan suatu hak dasar tiap warga negara untuk mendapat jaminan perlindungan jika terjadi resiko sosial.

Dia berharap, pemberian penghargaan ini dilakukan tiap tahunnya. Pemberian penghargaan rencananya akan diberikan kepada pemerintah kota, kabupaten, provinsi, dan pengusaha pada pekan pertama Desember 2017.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan memberi penghargaan tersebut bertepatan dengan ulang tahun BPJS Ketenagakerjaan pada 5 Desember 2017.

Kompas TV Mengenal BPJS Lebih Dalam
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Ketua Panja Targetkan RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna 15 Desember

Nasional
Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Nasional
Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Kementerian KP Apresiasi 20 Pegawai Peserta Tugas Belajar Terbaik

Nasional
Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Menkominfo Paparkan 3 Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah Saja

Nasional
Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Demi Pelayanan Publik Transparan dan Efektif, Pemerintah Hadirkan Sistem e-Government

Nasional
Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Kasus Bupati Nonatif Banjarnegara Budhi Sarwono, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kasus Bupati Nonaktif Bintan, KPK Dalami Penjatahan Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Nasional
KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

KPU Uji Coba 5 Jenis Pemilihan dalam Tiga dan Satu Surat Suara

Nasional
PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

PSI Minta Sahroni Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E, Waketum Nasdem: Lancang

Nasional
KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

KPK Buka Peluang Kembangkan TPPU Terkait Kasus Bupati HSU Abdul Wahid

Nasional
Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Menpan RB Sebut PNS Bisa Pindah Antar-Kementerian Maupun ke BUMN

Nasional
Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Jaksa Agung Resmikan Tim Insiden Siber Kejagung

Nasional
12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

12 Kereta Api Jarak Jauh dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara Antisipasi Arus Dialihkan Terkait Reuni 212

Nasional
Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Kunjungi Bali, Jokowi Tinjau Sejumlah Fasilitas dan Infrastruktur KTT G20

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.