Tahun 2019, Kemenko PMK Targetkan 86 Juta Pekerja Ikut Jaminan Sosial

Kompas.com - 20/06/2017, 20:25 WIB
Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Satya Sananugraha di acara buka puasa bersama wartawan di kantor Menko PMK, Jakarta. Selasa (20/6/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusSekretaris Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Satya Sananugraha di acara buka puasa bersama wartawan di kantor Menko PMK, Jakarta. Selasa (20/6/2017)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Satya Sananugraha mengatakan kementeriannya menargetkan sebanyak 86 juta pekerja sektor formal dapat mengikuti jaminan sosial atau BPJS Ketenagakerjaan.

Seperti diberitakan sebelumnya, hingga Mei 2017 peserta aktif dan non aktif BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 47 juta pekerja. Jumlah ini dinilai masih jauh dari target pemerintah.

"(Target) 86 juta di 2019," kata Satya, saat ditemui usai acara buka puasa bersama media, di kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2017).

Satya berharap, semakin banyak pekerja yang mengikuti jaminan sosial maka semakin bagus. Namun, dirinya melihat, belum banyak pekerja yang ikut jaminan sosial lantaran belum teredukasi mengenai keuntungan memiliki jaminan sosial.

Tak hanya para pekerja, pengusaha juga dinilai belum punya pemahaman soal hal ini.

(Baca: Tunggakan 3 Daerah Ini ke BPJS Kesehatan Capai Puluhan Miliar)

"Kalau (kendala) kemarin itu literasi tentang sistem jaminan asuransi ketenagakerjaan yang masyarakat belum tahu. Jadi masyarakat belum sadar sepenuhnya bahwa keuntungan ikut program itu seperti apa. Nah, bukan masyarakat aja, termasuk mungkin pemilik perusahaannya atau pimpinan institusi. Mungkin seperti itu," ujar Satya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Karenanya, hari ini Kemenko PMK bersama BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan program penghargaan bagi pengusaha dan pemerintah daerah yang aktif mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Tujuannya agar kedua pihak itu berpartisipasi di dalam mengikuti program perlindungan sosial untuk tenaga kerja mereka.

"Karena, sampai sekarang itu baru dari total 47 juta pekerja sektor formal, (atau) baru 54 persen yang daftar di BPJS tenaga kerja," ujar Satya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 4.608  Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 30 November: Ada 4.608 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

Nasional
UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember

KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember

Nasional
Dengar Kabar Reshuffle 8 Desember, Waketum PAN: Kita Manut Saja

Dengar Kabar Reshuffle 8 Desember, Waketum PAN: Kita Manut Saja

Nasional
Kasus Pelecehan, KPI Pastikan Tak Ada Pemutusan Kerja Selama Proses Hukum Masih Berlangsung

Kasus Pelecehan, KPI Pastikan Tak Ada Pemutusan Kerja Selama Proses Hukum Masih Berlangsung

Nasional
Bentrokan Kopassus-Brimob di Timika, Polri Pastikan Anggota yang Bersalah Akan Ditindak

Bentrokan Kopassus-Brimob di Timika, Polri Pastikan Anggota yang Bersalah Akan Ditindak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.