Wapres Kalla: Program Sekolah 8 Jam Sehari Perlu Dikaji Ulang

Kompas.com - 20/06/2017, 20:05 WIB
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla Ketika Ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Presiden RI, Jusuf Kalla Ketika Ditemui di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah perlu mengkaji ulang penerapan program sekolah 8 jam sehari yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Permendikbud itu mengatur mengenai kebijakan penguatan pendidikan karakter yang mengubah waktu sekolah menjadi 5 hari dan 8 jam per hari.

"Bukan berarti programnya dihilangkan, tapi perlu dikaji pilihan-pilihan apa yang bisa diterapkan dan juga perlu persiapan," ujar Kalla saat memberikan keterangan usai menghadiri acara buka puasa bersama keluarga besar Polri di PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2017).

Kalla menuturkan, secara umum program dari Kemendikbud tersebut memiliki konsep yang baik.

(Baca: Muhammadiyah Harap Jokowi Tak Batalkan Program Sekolah 8 Jam)

Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa penerapan program tersebut harus dipersiapkan lebih dulu. Sebab, kata Kalla, belum semua sekolah siap dalam menjalankan program tersebut.

"Semua langkah-langkah yang melibatkan jutaan orang, kurang lebih 50 juta siswa perlu persiapan yang baik," kata Kalla.

"Secara umum konsepnya baik. Tapi ada hal-hal yang harus disesuaikan hari ini. Kami kaji pokoknya, apa ada perubahan. Perlu dipersiapkan muridnya, gurunya, keluarganya, dan masyarakatnya. Yang sudah siap silakan jalan," ucapnya.

(Baca: stana Benarkan Permen soal Hari Sekolah Dibatalkan)

Sebelumnya, Pihak Istana Kepresidenan membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo telah membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 23 Tahun 2017, yang mengubah jadwal sekolah menjadi 5 hari seminggu dan 8 jam per hari.

"Permen tersebut tidak akan diberlakukan," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi kepada Kompas.com, Senin (19/6/2017).

Rancangan peraturan presiden tengah disiapkan sebagai gantinya. Namun, pihak Istana masih belum bisa memastikan apakah perpres itu nantinya masih mengadopsi program sekolah 8 jam sehari.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

Nasional
UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

Nasional
UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

Nasional
UPDATE 11 Juli: Jumlah ODP Saat Ini 34.887 Orang, PDP 13.752

UPDATE 11 Juli: Jumlah ODP Saat Ini 34.887 Orang, PDP 13.752

Nasional
UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

Nasional
UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Nasional
Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Nasional
Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Nasional
Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Nasional
Virus Corona Penyebab Covid-19 Disebut Dapat Bertahan di Udara 8 Jam

Virus Corona Penyebab Covid-19 Disebut Dapat Bertahan di Udara 8 Jam

Nasional
Ma'ruf Amin Mengaku Tak Pernah Siapkan Putrinya untuk Jadi Wali Kota

Ma'ruf Amin Mengaku Tak Pernah Siapkan Putrinya untuk Jadi Wali Kota

Nasional
Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X