KPK: Tak Ada Hubungannya Anggaran dengan Proses Mendatangkan Miryam

Kompas.com - 20/06/2017, 18:35 WIB
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif saat menggelar konferensi pers terkait operasi tangkap tangan pejabat Pemprov Jawa Timur di Gedung KPK Jakarta, Selasa (6/6/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif saat menggelar konferensi pers terkait operasi tangkap tangan pejabat Pemprov Jawa Timur di Gedung KPK Jakarta, Selasa (6/6/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif merespons wacana penyanderaan anggaran 2018 untuk Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wacana itu dilontarkan Anggota Panitia Khusus (Pansus) hak angket KPK Mukhamad Misbakhun lantaran KPK menolak menghadirkan mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani ke pansus angket KPK.

Laode mengatakan, proses penyusunan anggaran dan proses Pansus hak angket KPK memanggil Miryam adalah dua hal yang berbeda.

"Menurut saya, sebenarnya itu tidak ada hubungannya. Itu dua hal yang berbeda antara anggaran KPK dengan proses (Pansus) mendatangkan Miryam," ujar Laode di Kompleks Istana Presiden, Selasa (20/6/2017).

(Baca: Misbakhun Minta Anggaran Polri dan KPK Ditahan)

Laode mengatakan, pimpinan KPK telah berkonsultasi terkait hal itu. Salah satunya dengan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian.

"Kami dengan Kapolri sudah membicarakan itu dan seratus persen tidak ada hubungannya," ujar Laode.

Laode mengatakan, KPK menghormati proses politik yang dilaksanakan DPR RI soal pembentukan Pansus hak angket KPK. Namun, jangan sampai bersinggungan dengan wewenang KPK.

Diberitakan, Misbakhun mengusulkan penahanan anggaran Polri dan KPK untuk 2018 jika tak mematuhi perintah undang-undang untuk membantu kerja pansus dalam menghadirkan mantan Miryam.

(Baca: Misbakhun Usulkan DPR Tahan Anggaran Polri-KPK, Ini Tanggapan KPK)

Hal itu diungkapkan Musbakhun menyusul sikap Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang enggan membantu untuk membawa paksa Miryam ke pansus angket.

Padahal, menurut Misbakhun, aturan mengenai pemanggilan paksa telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Apabila mereka tidak menjalankan apa yang menjadi amanat UU MD3 maka DPR mempertimbangkan, saya meminta komisi III mempertimbangkan pembahasan anggaran untuk Kepolisian dan KPK (tak dilakukan)," kata Misbakhun.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X