Kompas.com - 20/06/2017, 18:35 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif merespons wacana penyanderaan anggaran 2018 untuk Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wacana itu dilontarkan Anggota Panitia Khusus (Pansus) hak angket KPK Mukhamad Misbakhun lantaran KPK menolak menghadirkan mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani ke pansus angket KPK.

Laode mengatakan, proses penyusunan anggaran dan proses Pansus hak angket KPK memanggil Miryam adalah dua hal yang berbeda.

"Menurut saya, sebenarnya itu tidak ada hubungannya. Itu dua hal yang berbeda antara anggaran KPK dengan proses (Pansus) mendatangkan Miryam," ujar Laode di Kompleks Istana Presiden, Selasa (20/6/2017).

(Baca: Misbakhun Minta Anggaran Polri dan KPK Ditahan)

Laode mengatakan, pimpinan KPK telah berkonsultasi terkait hal itu. Salah satunya dengan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian.

"Kami dengan Kapolri sudah membicarakan itu dan seratus persen tidak ada hubungannya," ujar Laode.

Laode mengatakan, KPK menghormati proses politik yang dilaksanakan DPR RI soal pembentukan Pansus hak angket KPK. Namun, jangan sampai bersinggungan dengan wewenang KPK.

Diberitakan, Misbakhun mengusulkan penahanan anggaran Polri dan KPK untuk 2018 jika tak mematuhi perintah undang-undang untuk membantu kerja pansus dalam menghadirkan mantan Miryam.

(Baca: Misbakhun Usulkan DPR Tahan Anggaran Polri-KPK, Ini Tanggapan KPK)

Hal itu diungkapkan Musbakhun menyusul sikap Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang enggan membantu untuk membawa paksa Miryam ke pansus angket.

Padahal, menurut Misbakhun, aturan mengenai pemanggilan paksa telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Apabila mereka tidak menjalankan apa yang menjadi amanat UU MD3 maka DPR mempertimbangkan, saya meminta komisi III mempertimbangkan pembahasan anggaran untuk Kepolisian dan KPK (tak dilakukan)," kata Misbakhun.

Kompas TV Pansus Angket KPK akan Panggil Miryam S. Haryani
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Usulkan Yudo Margono Calon Tunggal Panglima TNI, Ini Mekanisme Selanjutnya di DPR

Jokowi Usulkan Yudo Margono Calon Tunggal Panglima TNI, Ini Mekanisme Selanjutnya di DPR

Nasional
Puan Pastikan Masa Reses Tak Akan Hambat Proses Pemilihan Panglima TNI

Puan Pastikan Masa Reses Tak Akan Hambat Proses Pemilihan Panglima TNI

Nasional
Pemerintah Harap DPR Bisa Cepat Proses KSAL Yudo Calon Panglima TNI

Pemerintah Harap DPR Bisa Cepat Proses KSAL Yudo Calon Panglima TNI

Nasional
DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI Yudo Margono, Pratikno: Prosesnya Menegangkan

DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI Yudo Margono, Pratikno: Prosesnya Menegangkan

Nasional
Kejagung Lakukan Pemeriksaan Terkait Informasi Oknum Jaksa Peras Pengusaha hingga Miliaran Rupiah

Kejagung Lakukan Pemeriksaan Terkait Informasi Oknum Jaksa Peras Pengusaha hingga Miliaran Rupiah

Nasional
Eks Kabareskrim Ungkap Bawahan hingga Perwira Kecipratan Hasil Tambang Ilegal

Eks Kabareskrim Ungkap Bawahan hingga Perwira Kecipratan Hasil Tambang Ilegal

Nasional
Calon Panglima TNI Yudo Margono Punya Kekayaan Rp 17,9 Miliar

Calon Panglima TNI Yudo Margono Punya Kekayaan Rp 17,9 Miliar

Nasional
Puan Ungkap Alasan Jokowi Usulkan Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI

Puan Ungkap Alasan Jokowi Usulkan Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI

Nasional
Wamenkumham Sebut RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE

Wamenkumham Sebut RKUHP Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE

Nasional
Gandeng UNICEF Indonesia, Tanoto Foundation Gelontorkan Rp 33,5 Miliar untuk Turunkan Stunting

Gandeng UNICEF Indonesia, Tanoto Foundation Gelontorkan Rp 33,5 Miliar untuk Turunkan Stunting

Nasional
Saksi Mengira Ada Teroris di Rumah Sambo, Diperintah Bawa Laras Panjang dan 'Body Face'

Saksi Mengira Ada Teroris di Rumah Sambo, Diperintah Bawa Laras Panjang dan "Body Face"

Nasional
Puan Tegaskan Tak Ada Pergantian Nama Calon Panglima, Baru Terima Surpres Hari Ini

Puan Tegaskan Tak Ada Pergantian Nama Calon Panglima, Baru Terima Surpres Hari Ini

Nasional
Lagi, Eks KSAU Agus Supriatna Mangkir dari Panggilan Jaksa KPK

Lagi, Eks KSAU Agus Supriatna Mangkir dari Panggilan Jaksa KPK

Nasional
Perjalanan Karier Yudo Margono, Anak Petani Jadi Calon Tunggal Panglima TNI

Perjalanan Karier Yudo Margono, Anak Petani Jadi Calon Tunggal Panglima TNI

Nasional
Soal G20, Menlu: 'Gawe' Besarnya Selesai tapi Kita Perlu Tindak Lanjuti

Soal G20, Menlu: "Gawe" Besarnya Selesai tapi Kita Perlu Tindak Lanjuti

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.