Ketum PGRI Apresiasi Jokowi Tunda Program Sekolah 8 Jam Sehari

Kompas.com - 20/06/2017, 15:17 WIB
Suasana peringatan Hari Guru dan HUT ke 69 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014). Indra Akunto/KOMPAS.comSuasana peringatan Hari Guru dan HUT ke 69 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rasyidi mengatakan, penundaan pelaksanaan program lima hari sekolah sangat tepat.

"PGRI menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo yang telah menunda pelaksanaan lima hari sekolah," ujar Unifah di Jakarta, Selasa (20/6/2017), seperti dikutip Antara.

Penundaan tersebut, lanjut dia, sangat positif terhadap keberlangsungan proses pembelajaran di semua jenjang pendidikan.

"Setiap kebijakan sejatinya memang mempertimbangkan kesiapan berbagai faktor yang mendukung suksesnya kebijakan tersebut, sehingga sekolah yang akan melaksanakan peraturan tersebut harus memenuhi kesiapan berbagai faktor pendukungnya," kata dia.


(baca: Jokowi Batalkan Program Sekolah 8 Jam Sehari)

Seharusnya, kata Unifah, sebelum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan, seharusnya melibatkan pemerintah daerah dan juga para kepala sekolah.

"Sebenarnya, bagaimana niat baik dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, karena pendidikan agama juga bagian dari pendidikan karakter," kata dia.

Menurut dia, untuk kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan lima hari sekolah itu, maka harus diserahkan kepada daerah dan masing-masing sekolah.

(baca: Muhammadiyah Tak Setuju Kebijakan Sekolah 8 Jam Dibatalkan)

"Jangan sampai satu anak pun dirugikan dengan kebijakan ini,' imbuh dia.

Presiden Joko Widodo telah membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 23 Tahun 2017 terkait Penguatan Pendidikan Karakter.

Rancangan peraturan presiden tengah disiapkan sebagai gantinya. Namun, pihak Istana masih belum bisa memastikan apakah perpres itu nantinya masih mengadopsi program sekolah 8 jam sehari.

Keputusan ini diambil Jokowi usai memanggil Muhadjir dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ma'ruf Amin ke Istana, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Presiden akan mengundang berbagai elemen masyarakat untuk meminta masukan dalam menyusun aturan itu. Termasuk ormas Islam seperti MUI, PBNU dan Muhammadiyah.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber ANTARA
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X