Kompas.com - 20/06/2017, 12:26 WIB
Anggota Fraksi PKS Sigit Sosiantomo melayangkan protes rapat paripurna dipimpin oleh Fahri Hamzah KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Fraksi PKS Sigit Sosiantomo melayangkan protes rapat paripurna dipimpin oleh Fahri Hamzah
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu sedianya selesai pada akhir April 2017.

Nyatanya, RUU yang mengatur hajat hidup parpol di Indonesia itu molor dan diperpanjang hingga 20 Juli 2017.

Hingga rapat terakhir pada Senin (19/6/2017), pembahasan antara pemerintah dan DPR masih tersandera di isu syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Pemerintah bersikeras agar presidential threshold tak berubah, yakni 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional. Suara fraksi di DPR pun terbelah.

Begitu pula parpol-parpol pendukung pemerintah. PDI-P bersama Golkar dan Nasdem kompak mendukung pemerintah dengan besaran presidential threshold yang sama.

(baca: Masih Alot, Pansus Pemilu Perpanjang Pembahasan hingga 10 Juli)

Namun, parpol pendukung pemerintah lain seperti PPP, PAN, PKB, dan Hanura menginginkan agar besaran presidential threshold diturunkan berkisar di angka 10-15 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sikap mereka juga didukung oleh dua parpol oposisi, PKS dan Gerindra.

Sementara itu, Demokrat bergeming agar presidential threshold dihapus atau nol persen. Dengan demikian, Demokrat bisa mengusung capres-cawapres tanpa perlu koalisi.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, menilai wajar alotnya pembahasan presidential threshol dalam pembahasan RUU Pemilu.

Menurut dia, besaran presidential threshold sangat memengaruhi konstelasi politik dalam pemilu 2019.

"Iya, ini (presidential threshold) sangat memengaruhi konstelasi politik ke depan, karena ada beberapa partai yang hendak mencalonkan kadernya menjadi capres," ujar Qodari saat dihubungi, Selasa (20/6/2017).

Sebab, beberapa partai memiliki figur yang hendak diusung sebagai capres atau cawapres.

Demokrat, misalnya. Hasil rapat kerja nasional di Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengharuskan mereka mengusung capres atau cawapres dari internal mereka.

(baca: SBY: Pilpres 2019, Demokrat Usung Pasangan Capres dan Cawapres)

Meski belum ada kebulatan suara mengusung kader tertentu, muncul usulan mencalonkan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurto Yudhoyono, sebagai capres.

Demikian pula dengan Gerindra. Sejak awal pencalonan Anies Baswedan - Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta, pencapresan kembali Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menguat.

(baca: Prabowo: Kalau Ingin Saya Jadi Presiden 2019, Kalian Harus Kerja Keras)

Prabowo justru menjawab pencapresannya bisa terwujud jika Anies - Sandi menang di Jakarta.

Demikian pula dengan Presiden Joko Widodo. Meski Jokowi belum mendeklarasikan maju kembali dalam Pilpres 2019, beberapa partai pendukung koalisi pemerintahan seperti Golkar dan Nasdem sudah mengumumkan bakal mengusung Jokowi.

Karena itu, Golkar dan Nasdem juga ngotot agar presidential threshol berada di angka 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional.

(baca: Mendagri Bantah Pemerintah Ingin Calon Tunggal Pilpres 2019)

Qodari menilai, upaya yang dilakukan Golkar dan Nasdem merupakan suatu hal yang realistis agar pemilu berpotensi berlangsung satu putaran.

Dengan presidential threshold saat ini, dipercaya bakal memudahkan Jokowi untuk menang Pilpres 2019.

Sebab, hingga kini elektabilitas Jokowi masih lebih tinggi dibandingkan bakal calon lainnya.

Survei Harian Kompas pada 29 Mei 2017, menunjukan elektabilitas Jokowi berada di posisi pertama dengan angka 41,6 persen, diikuti Prabowo di posisi kedua sebesar 22,1 persen.

(baca: Survei 'Kompas': Elektabilitas Jokowi 41,6 Persen, Prabowo 22,1 persen)

Elektabilitas yang tinggi serta dukungan Golkar dan Nasdem, tentu menjadikan Jokowi di atas angin.

Golkar dengan perolehan kursi di DPR sebesar 16,25 persen dan Nasdem dengan 6,25 persen saja sudah bisa membuat Jokowi melenggang sebagai capres dalam Pilpres 2019.

Jumlah itu belum termasuk Hanura yang juga sudah mendeklarasikan dukungan ke Jokowi di pemilu 2019 dan PDI-P sebagai partai pengusung utama Jokowi di Pemilu 2014.

Sedangkan bagi parpol lain, syarat itu cukup memberatkan karena beberapa partai telah menyatakan sikapnya untuk kembali mengusung Jokowi.

(baca: Golkar Buka Peluang Setya Novanto Jadi Cawapres Dampingi Jokowi)

Kendati demikian, Qodari mengingatkan agar pemerintah dan partai pendukung presidential threshold di angka 20 atau 25 persen, mewaspadai kemungkinan digugatnya usulan tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Biar bagaimanapun, MK telah memutuskan pemilu 2019 berlangsung serentak. Karena itu saya sudah tak melihat lagi perdebatan di antara parpol-parpol di DPR soal usulan presidential threshold, tetapi justru kemungkinannya digugat di MK," lanjut Qodari.

Sebagaimana yang pernah disampaikan mantan Ketua MK, Mahfud MD, meski presidential threshold dalam RUU Pemilu merupakan open legal policy, namun akan lebih aman bila tak ada presidential threshold.

Kompas TV Presiden Joko Widodo tetap pada sikapnya untuk ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Nasional
Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Nasional
Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Nasional
Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Nasional
WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.