Muhammadiyah Harap Jokowi Tak Batalkan Program Sekolah 8 Jam

Kompas.com - 19/06/2017, 21:45 WIB
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir usai menemui Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/2/2017). Kompas.com/IhsanuddinKetua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir usai menemui Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/2/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap Presiden Joko Widodo tak membatalkan program sekolah 8 jam per hari dan 5 hari per minggu yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Muhammadiyah menilai program ini penting untuk pendidikan karakter anak sekolah. Haedar sudah mendengar langkah Jokowi yang mengganti Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2017 menjadi peraturan presiden.

Namun, Haedar berharap perpres yang disusun Jokowi tidak bertentangan dengan substansi permen yang dibuat oleh Mendikbud.

"Jika ada wacana atau rencana menaikkan Permendikbud menjadi Perpres, maka seyogyanya untuk menyempurnakan dan memperkuat kebijakan yang telah diambil Mendikbud, sebaliknya tidak mengaburkan, memperlemah, dan membatalkan," kata Haedar dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/6/2017).

Haedar yakin Mendikbud telah mengambil kebijakan yang benar dan tepat dalam mengimplementasikan kebijakan Presiden untuk keberhasilan pendidikan karakter.

Mendikbud juga dikenal sebagai ahli pendidikan yang basis akademiknya kuat dan pengalamannya di dunia pendidikan luas, sehingga berada di jalur kebijakan yg kuat, taat asas, dan konstitusional.

(Baca: Istana Benarkan Permen soal Hari Sekolah Dibatalkan)

"Berharap agar Presiden memberikan penguatan, memback-up, melindungi, dan mendukung sepenuhnya kepada Mendikbud atas kebijakan yang telah diambil karena pada dasarnya kebijakan tersebut menjalankan kebijakan pendidikan karakter yang menjadi komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk diimplementasikan," ucap Haedar.

Haedar menekankan, kebijakan pendidikan di Indonesia perlu lebih dinamis dan progresiif untuk penguatan pendidikan karakter dan membangun daya saing bangsa agar tidak kalah oleh bangsa-bangsa lain.

Karenanya, kebijakan yang diambil oleh Mendikbud tersebut dapat menjadi bagian dari revitalisasi pendidikan nasional menghadapi era persaingan global.

Haedar pun menganggap Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah memiliki dasar aturan serta pertimbangan yang kuat sebagai salah satu cara melaksanakan kebijakan presiden.

(Baca: Mendikbud Sebut Presiden Setuju Program Penguatan Pendidikan Karakter Saat Ratas)

Pihak Istana Kepresidenan membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo telah membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 23 Tahun 2017, yang mengubah jadwal sekolah menjadi 5 hari seminggu dan 8 jam per hari.

"Permen tersebut tidak akan diberlakukan," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi kepada Kompas.com, Senin (19/6/2017).

Rancangan peraturan presiden tengah disiapkan sebagai gantinya. Namun, pihak Istana masih belum bisa memastikan apakah perpres itu nantinya masih mengadopsi program sekolah 8 jam sehari.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

Nasional
Mendagri: Daerah Tak Siap Pilkada Langsung Perlu Dipikirkan Mekanisme Lain

Mendagri: Daerah Tak Siap Pilkada Langsung Perlu Dipikirkan Mekanisme Lain

Nasional
Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Nasional
Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Nasional
Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Nasional
Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Nasional
2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

Nasional
Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Nasional
Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Nasional
Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Nasional
Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Nasional
Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Nasional
Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X