Dampak RUU Pemilu Tak Kunjung Rampung, KPU Terkendala Anggaran - Kompas.com

Dampak RUU Pemilu Tak Kunjung Rampung, KPU Terkendala Anggaran

Kompas.com - 19/06/2017, 21:00 WIB
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman menyatakan pihaknya kesulitan merealisasikan tahapan pemilu bila pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tak kunjung selesai.

Menurut Arief, kendala yang dihadapi KPU dengan molornya pembahasan RUU Pemilu bukanlah soal waktu, melainkan anggaran.

Ia mengatakan, semestinya jika Undang-Undang Pemilu yang baru terbit, KPU sudah bisa menyelesaikan Peraturan KPU (PKPU) yang pertama, yakni PKPU Tahapan Pemilu.

Sebab PKPU tahapan lah yang akan mengatur jalannya pemilu.

"Itu (tahapan) mengatur semua kegiatan kepemiluan, kapan dimulai tahapannya, kapan pencalonan, kapan verifikasi, dan seterusnya semua tahapan itu," ujar Arief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

"Kalau tidak ada tahapannya, yang mau mencairkan uang pun tanya kamu tuh butuh uangnya kapan, kegiatannya kapan, enggak ngerti juga, itu (kendalanya)," lanjut Arief.

Ia pun mencontohkan saat hendak melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu hingga ke tingkat kecamatan, KPU membutuhkan dana untuk melakukan rekrutmen hingga tingkat kecamatan.

"Itu anggarannya sudah harus tersedia, sekarang belum. Kami sudah melakukan pembahasan (PKPU Verifikasi Parpol) tapi anggarannya belum juga finish pembahasan dan pencairannya," tutur Arief.

(Baca: Pembahasan RUU Pemilu Molor, KPU Siapkan Dua Draf PKPU Tahapan Pemilu)

Forum lobi panitia khusus (pansus) pemilu kembali gagal menemukan titik temu dalam pembahasan lima isu krusial, khususnya presidential threshold.

Akibatnya, pembahasan diperpanjang hingga 10 Juli 2017. Pada 10 Juli, pansus akan mengambil keputusan tingkat pertama, yakni membawanya ke rapat paripurna.

Baru pada 20 Juli 2017, keputusan final di rapat paripurna akan diambil.

"Hasil lobi-lobi kita akan menempuh jalur musyawarah mufakat sampai titik darah penghabisan. Pansus sudah menyampaikan ke rapat Bamus (Badan Musyawarah), Bamus menjadwalkan rapat paripurna 20 Juli," kata Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy, di Ruang Rapat Pansus, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Kompas TV Lalu apakah sudah ada hasil kesepakatan soal presidential threshold di pansus RUU pemilu?


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorKrisiandi
Komentar

Terkini Lainnya

Israel Ancam Bakal Serang Sistem Pertahanan Milik Suriah

Israel Ancam Bakal Serang Sistem Pertahanan Milik Suriah

Internasional
Kerahkan Ratusan Polisi di Pulau Bocaray, Duterte Dianggap Berlebihan

Kerahkan Ratusan Polisi di Pulau Bocaray, Duterte Dianggap Berlebihan

Internasional
PKB Nilai Belum Ada Figur Capres yang Tepat Diusung Poros Ketiga

PKB Nilai Belum Ada Figur Capres yang Tepat Diusung Poros Ketiga

Nasional
Kalla Jamin Indonesia Tampung 76 Orang Rohingya yang Terdampar di Aceh

Kalla Jamin Indonesia Tampung 76 Orang Rohingya yang Terdampar di Aceh

Nasional
Ledakan Tiga Bom Bunuh Diri di Pakistan, Enam Polisi Tewas

Ledakan Tiga Bom Bunuh Diri di Pakistan, Enam Polisi Tewas

Internasional
ICW Nilai Setya Novanto Sepatutnya Divonis Seumur Hidup

ICW Nilai Setya Novanto Sepatutnya Divonis Seumur Hidup

Nasional
Sandiaga: Karena Teledor, Banyak Aset DKI Dipermasalahkan secara Hukum

Sandiaga: Karena Teledor, Banyak Aset DKI Dipermasalahkan secara Hukum

Megapolitan
Polisi Serahkan Pencabutan Izin Usaha Diskotek Old City ke Pemprov DKI

Polisi Serahkan Pencabutan Izin Usaha Diskotek Old City ke Pemprov DKI

Megapolitan
PBB Tegaskan Kota Raqa Belum Aman Bagi Para Pengungsi Suriah

PBB Tegaskan Kota Raqa Belum Aman Bagi Para Pengungsi Suriah

Internasional
Kakaknya Diancam Akan Dibunuh, Adik Kwik Kian Gie Transfer Rp 50 Juta kepada Pelaku

Kakaknya Diancam Akan Dibunuh, Adik Kwik Kian Gie Transfer Rp 50 Juta kepada Pelaku

Megapolitan
Pengemudi Ojek Online Minta Kenaikan Tarif, Begini Tanggapan Grab

Pengemudi Ojek Online Minta Kenaikan Tarif, Begini Tanggapan Grab

Megapolitan
Sambutan Amien Rais di Balai Kota Bernada Politis, Ini Kata Sandiaga

Sambutan Amien Rais di Balai Kota Bernada Politis, Ini Kata Sandiaga

Megapolitan
Go-Jek Siap Berdiskusi dengan Pengemudi Ojek 'Online' soal Kenaikan Tarif

Go-Jek Siap Berdiskusi dengan Pengemudi Ojek "Online" soal Kenaikan Tarif

Megapolitan
Amien Rais: Jangan Menggunakan KPK untuk Menghantam Lawan Politik

Amien Rais: Jangan Menggunakan KPK untuk Menghantam Lawan Politik

Megapolitan
Sandiaga: Mungkin Ada Benarnya Apa yang Dikatakan Pak Amien Rais...

Sandiaga: Mungkin Ada Benarnya Apa yang Dikatakan Pak Amien Rais...

Megapolitan

Close Ads X