Kapolri Tak Akan Panggil Paksa Miryam, Ini Kata Pansus Angket KPK - Kompas.com

Kapolri Tak Akan Panggil Paksa Miryam, Ini Kata Pansus Angket KPK

Kompas.com - 19/06/2017, 19:45 WIB
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunandjar Sudarsa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agun Gunandjar Sudarsa enggan menanggapi terlalu jauh soal sikap Kapolri Pol Jenderal Tito Karnavian yang tak akan membawa mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani kepada pansus.

Menurutnya, pansus hanya menjalani sesuai mekanisme dalam Undang-Undang Nonor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Kami tidak ingin mengomentari terlalu jauh, hanya menjalani sesuai mekanisme MD3," kata Agun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

Dalam UU MD3, kata Agun, disebutkan bahwa pansus dapat melakukan panggilan hingga tiga kali terhadap pihak yang akan dimintai keterangan.

Jika pihak tersebut tak memenuhi panggilan sebanyak tiga kali, maka pansus dapat melakukan panggilan paksa dengan bantuan Kepolisian. Namun, Agun berharap Miryam dapat dihadirkan dalam panggilan kedua.

(Baca: Kapolri Tak Akan Bawa Miryam ke Pansus Angket KPK, Ini Alasannya)

"Yang kedua juga belum tahu (hadir atau tidak). Mudah-mudahan yang kedua hadir," tuturnya.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya menanggapi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang mengatur soal kewenangan DPR meminta Polri untuk memanggil paksa saksi yang diundang oleh panitia khusus.

Hal ini terkait dengan rencana Pansus Hak Angket KPK yang akan meminta Polri menghadirkan paksa Miryam dalam rapat jika tak hadir setelah panggilan ketiga. Tito mengakui bahwa dalam undang-undang itu diatur hak DPR meminta bantuan polisi.

"Namun, persoalannya kita lihat hukum acaranya dalam undang-undang itu tidak jelas," ujar Tito di gedung KPK, Jakarta, Senin (19/6/2017).

(Baca: Lewat Surat, KPK Beri Alasan Tolak Hadirkan Miryam di Pansus Angket)

Tito tak memungkiri, beberapa kali dalam kasus terdahulu, Polri memenuhi permintaan pansus untuk menghadirkan paksa seseorang yang mangkir dari panggilan di DPR. Namun, kata Tito, upaya menghadirkan paksa seseorang sama saja dengan perintah membawa atau penangkapan.

"Penangkapan dan penahanan dilakukan secara pro justicia untuk peradilan. Sehingga di sini terjadi kerancuan hukum," kata Tito.

"Kalau ada permintaan dari DPR untuk hadirkan paksa, kemungkinan besar Polri tidak bisa karena ada hambatan hukum. Hukum acara tidak jelas," ucap dia.

Kompas TV Pansus Angket KPK akan Panggil Miryam S. Haryani


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSabrina Asril
Komentar

Terkini Lainnya

13 Mei, PKS Akan Umumkan Keputusan Resmi Terkait Pilpres 2019

13 Mei, PKS Akan Umumkan Keputusan Resmi Terkait Pilpres 2019

Nasional
Gerindra Yakin Elektabilitas Sudrajat-Syaikhu Meningkat Drastis Jelang Coblosan

Gerindra Yakin Elektabilitas Sudrajat-Syaikhu Meningkat Drastis Jelang Coblosan

Nasional
Politisi PKS Tak Rela jika Prabowo Pilih Anies daripada Kader PKS

Politisi PKS Tak Rela jika Prabowo Pilih Anies daripada Kader PKS

Nasional
Survei Cyrus Network: Anies Paling Cocok Dampingi Prabowo di Pilpres

Survei Cyrus Network: Anies Paling Cocok Dampingi Prabowo di Pilpres

Nasional
Elektabilitas Masih Rendah, Golkar Yakin Bisa Bangkit Pasca Pilkada 2018

Elektabilitas Masih Rendah, Golkar Yakin Bisa Bangkit Pasca Pilkada 2018

Nasional
Seorang Kepala Dinas Konsumsi Sabu, Bupati Aceh Utara Akan Periksa Pejabat Lainnya

Seorang Kepala Dinas Konsumsi Sabu, Bupati Aceh Utara Akan Periksa Pejabat Lainnya

Regional
Berkali-kali Hasil Survei Di Bawah Jokowi, Prabowo Tetap Tegar

Berkali-kali Hasil Survei Di Bawah Jokowi, Prabowo Tetap Tegar

Nasional
Transfer Rp 1,2 Miliar secara Ilegal ke Sejumlah Rekening, 'Teller' Bank Ditangkap Polisi

Transfer Rp 1,2 Miliar secara Ilegal ke Sejumlah Rekening, "Teller" Bank Ditangkap Polisi

Regional
50 Tahun Merdeka, Swaziland Resmi Berganti Nama Jadi eSwatini

50 Tahun Merdeka, Swaziland Resmi Berganti Nama Jadi eSwatini

Internasional
Sekjen PKS dan Gerindra Bertemu, Bahas Kegiatan Teknis Perkuat Koalisi

Sekjen PKS dan Gerindra Bertemu, Bahas Kegiatan Teknis Perkuat Koalisi

Nasional
Tak Terima Diputus Pacar, Seorang ABG Lompat dari Jembatan Ampera

Tak Terima Diputus Pacar, Seorang ABG Lompat dari Jembatan Ampera

Regional
Survei Cyrus Network: Elektabilitas PDI-P Ungguli Parpol Peserta Pemilu Lain

Survei Cyrus Network: Elektabilitas PDI-P Ungguli Parpol Peserta Pemilu Lain

Nasional
Ikuti Tes Masuk Polisi, Empat Pemuda Kedapatan Curi Boneka

Ikuti Tes Masuk Polisi, Empat Pemuda Kedapatan Curi Boneka

Regional
Musim Hujan Tiba, Pengungsi Rohingya di Bangladesh Khawatir Banjir

Musim Hujan Tiba, Pengungsi Rohingya di Bangladesh Khawatir Banjir

Internasional
Di Kediri, Warga Miskin yang Sakit Tak Perlu Repot, Dokter Akan Datang ke Rumah

Di Kediri, Warga Miskin yang Sakit Tak Perlu Repot, Dokter Akan Datang ke Rumah

Regional

Close Ads X