Kompas.com - 19/06/2017, 19:27 WIB
Pengacara CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Adi Dharma Wicaksono melaporkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo ke Bareskrim Polri, Senin (19/6/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAPengacara CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Adi Dharma Wicaksono melaporkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo ke Bareskrim Polri, Senin (19/6/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo soal status hukum CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo dianggap politis.

Ketua Umum DPP Badan Advokasi Rakyat (Bara) Perindo Adi Dharma Wicaksono mengatakan ada maksud tertentu di balik ucapan Prasetyo yang menyebut Hary sudah menjadi tersangka dalam kasus pesan singkat bernada ancaman kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto.

"Kami yakin bapak Hary Tanoe kalau bukan sebagai Ketum Perindo tidak akan ada persoalan ini," ujar Adi di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (19/6/2017).

"Sehingga ini sudah di politisasi oleh Jaksa Agung," lanjut dia.

(Baca: Jaksa Agung Sebut Hary Tanoe Tersangka, Ini Kata Kabareskrim)

Adi mengatakan, Partai Perindo tengah melesat popularitasnya. Apalagi, Prasetyo pernah menjadi politisi Nasdem, yang secara politik berseberangan dengan partai yang digagas Hary.

Adi mengatakan, Prasetyo tidak berwenang mengumumkan status tersangka seseorang yang kasusnya bukan ditangani di Kejaksaan Agung. Karena itulah pihaknya mewakili Hary melaporkan Prasetyo ke polisi.

"Tentunya akan menimbulkan sesuatu pressure apabila ini di sampaikan oleh seolah Jaksa Agung. Politisnya sangat besar," kata Agung.

Saat ini, status Hary masih sebagai saksi terlapor. Bahkan kasus tersebut masih berada di tingkat penyelidikan.

(Baca: Sebut Hary Tanoe Tersangka, Jaksa Agung Dilaporkan ke Polisi)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Nasional
UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 6.327 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

ICW Soroti Beda Sikap Hakim MK Saldi Isra soal Bukti Uji Formil UU KPK

Nasional
LIPI: Pelabelan KKB Teroris Tingkatkan Eskalasi Konflik, Sulit Ada Dialog

LIPI: Pelabelan KKB Teroris Tingkatkan Eskalasi Konflik, Sulit Ada Dialog

Nasional
Busyro Muqoddas: Selama Ini Tak Pernah Ada Fanatisme Kelompok Agama Apa Pun di KPK

Busyro Muqoddas: Selama Ini Tak Pernah Ada Fanatisme Kelompok Agama Apa Pun di KPK

Nasional
UPDATE: 8.456.259 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 8.456.259 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X