Kepada Hakim, Patrialis Minta Ditahan di Rumah atau Tahanan Kota

Kompas.com - 19/06/2017, 16:56 WIB
Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/1/2017). KPK menetapkan empat orang tersangka dalam operasi tangkap tangan yakni hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, pengusaha swasta yang diduga penyuap Basuki Hariman, dan sekretarisnya NG Fenny serta Kamaludin sebagai perantara terkait dugaan suap uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.  KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOHakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/1/2017). KPK menetapkan empat orang tersangka dalam operasi tangkap tangan yakni hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, pengusaha swasta yang diduga penyuap Basuki Hariman, dan sekretarisnya NG Fenny serta Kamaludin sebagai perantara terkait dugaan suap uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, memohon kepada majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, untuk mengizinkan pemindahan status tahanan.

Patrialis meminta agar majelis hakim mengizinkan dirinya menjadi tahanan kota atau tahanan rumah.

Hal itu dikatakan Patrialis saat menjalani persidangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/6/2017).

Menurut Patrialis, permintaan itu disampaikan terkait kondisi kesehatannya.

"Mengingat alasan kesehatan, kalau bisa saya menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Kami sudah baca KUHAP, tapi kami serahkan pada kebijakan yang mulia," ujar Patrialis kepada majelis hakim.

(baca: Disebut Ditangkap Bersama Wanita, Patrialis Merasa Dibunuh Karakternya)

Ketua Majelis Hakim Nawawi Pamulango memberikan kebebasan bagi Patrialis untuk mengajukan permohonan, apabila itu diatur dalam undang-undang.

Namun, atas permohonan itu, majelis hakim akan melakukan pertimbangan.

Nawawi juga mempersilakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan tanggapan atas permohonan Patrialis.

(baca: Voucher Uang Rp 2 Miliar untuk Patrialis Ditulis Inisial MK)

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: ASN, TNI-Polri, Pegawai BUMN Dilarang Mudik!

Jokowi: ASN, TNI-Polri, Pegawai BUMN Dilarang Mudik!

Nasional
Wakil Ketua DPR: Anggota Dewan Iuran Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Wakil Ketua DPR: Anggota Dewan Iuran Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Nasional
Ada 81 Kasus Hoaks terkait Virus Corona, Polisi Tahan 12 Tersangka

Ada 81 Kasus Hoaks terkait Virus Corona, Polisi Tahan 12 Tersangka

Nasional
DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19, Siap Distribusikan Bantuan dan APD

DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19, Siap Distribusikan Bantuan dan APD

Nasional
Tito: Gugus Tugas Covid-19 Perbatasan Bekerja Selama 7 Bulan

Tito: Gugus Tugas Covid-19 Perbatasan Bekerja Selama 7 Bulan

Nasional
Pemda yang Ingin Ajukan PSBB Diminta Siapkan Sejumlah Syarat Ini

Pemda yang Ingin Ajukan PSBB Diminta Siapkan Sejumlah Syarat Ini

Nasional
Kemenag Imbau Umat Kristen Ikuti Tri Hari Suci Lewat Online

Kemenag Imbau Umat Kristen Ikuti Tri Hari Suci Lewat Online

Nasional
Terbukti Terima Suap, Gubernur Nonaktif Kepri Nurdin Basirun Wajib Bayar Uang Pengganti Rp 4,2 Miliar

Terbukti Terima Suap, Gubernur Nonaktif Kepri Nurdin Basirun Wajib Bayar Uang Pengganti Rp 4,2 Miliar

Nasional
FOTO: Sederhananya Upacara HUT ke-74 TNI AU di Tengah Pandemi Covid-19

FOTO: Sederhananya Upacara HUT ke-74 TNI AU di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Gubernur Nonaktif Kepri Divonis 4 Tahun Penjara

Gubernur Nonaktif Kepri Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE: Bertambah 5 Orang, Total 42 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19

UPDATE: Bertambah 5 Orang, Total 42 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19

Nasional
Pemerintah Minta Ketua RT dan RW Ajak Masyarakat Disiplin Cegah Penularan Covid-19

Pemerintah Minta Ketua RT dan RW Ajak Masyarakat Disiplin Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Sore Ini, Pemerintah Gelar Rapat Bahas Pergeseran Jadwal Cuti Bersama Lebaran

Sore Ini, Pemerintah Gelar Rapat Bahas Pergeseran Jadwal Cuti Bersama Lebaran

Nasional
Napi yang Bebas Berkat Asimilasi Bisa Dijebloskan Lagi ke Penjara, Jika...

Napi yang Bebas Berkat Asimilasi Bisa Dijebloskan Lagi ke Penjara, Jika...

Nasional
Ribuan Napi Dikeluarkan dari Penjara, Ditjen Pemasyarakatan Pastikan Berkelakuan Baik

Ribuan Napi Dikeluarkan dari Penjara, Ditjen Pemasyarakatan Pastikan Berkelakuan Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X