Kompas.com - 19/06/2017, 16:54 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ruangan kecil tidak kurang dari 9 meter persegi kini disediakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan diberi nama Posko Pengaduan Pansus Hak Angket KPK.

Dengan penuh semangat, pimpinan dan anggota Pansus Hak Angket KPK meresmikan posko tersebut. Peresmian dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Posko itu sendiri dibentuk untuk menampung pengaduan masyarakat soal KPK. Nantinya, pengaduan-pengaduan yang masuk diharapkan bisa menjadi bahan untuk memperkaya penyelidikan pansus angket KPK.

"(Pansus) ingin menjalankan mekanisme kerja pansus dengan cara yang akuntabel, transparan dan partisipatif," kata Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa seusai meresmikan posko pengaduan, Senin (19/6/2017).

"Termasuk adanya laporan-laporan pengaduan dari masyarakat," kata Agun.

(Baca: Fahri dan Pimpinan Pansus Resmikan Posko Pengaduan Hak Angket KPK)

Bertempat di lantai I Gedung Nusantara III, posko tersebut terletak tak jauh dari lobi Gedung Nusantara III. Lobi itu merupakan tempat para tamu-tamu negara dan pengunjung lainnya disambut untuk bertemu pimpinan DPR.

Tak sulit untuk menemukan ruangan ini. Sebab, papan pengebal warna cokelat yang terpampang cukup besar di depan posko akan dengan mudah terlihat.

Apalagi ruangan itu berada di tempat banyak orang berlalu-lalang. Dua meja pengaduan disediakan. Nantinya, pengelolaan posko yang dibuka sepanjang umur pansus itu akan dibantu oleh Sekretariat Jenderal DPR.

Menurut Agun, masyarakat diberi tiga opsi jalur pengaduan, yakni pengaduan langsung ke lokasi, melalui pos, atau surat elektronik.

"Bisa menggunakan online dengan email pansus_kpk@dpr.go.id, bisa ke Nusantara III lantai 1 atau melalui surat menyurat," ucap politisi Partai Golkar itu.

Di hari pertama saja, pansus sudah menerima tiga laporan. Namun, pansus akan mengkaji dan meneliti mana yang berkorelasi dengan tujuan kerja pansus.

"Kami sudah menerima tiga laporan. Yang merasa KPK tebang pilih dalam melaksanakan kasus cost recovery, tentang pansel KPK yang dirasakan tidak fair dan tindak lanjut RAPBD di Sumatera Selatan," tuturnya.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buntut Panjang Acara Temu Relawan Jokowi, Dinilai Sarat Politik hingga Tuai Kecurigaan PDI-P

Buntut Panjang Acara Temu Relawan Jokowi, Dinilai Sarat Politik hingga Tuai Kecurigaan PDI-P

Nasional
Ada Makna Politis di Balik Ganjar yang Tak Lagi Berambut Putih...

Ada Makna Politis di Balik Ganjar yang Tak Lagi Berambut Putih...

Nasional
KPK Resmi Umumkan Hakim Agung Gazalba Saleh dan Bawahannya Jadi Tersangka

KPK Resmi Umumkan Hakim Agung Gazalba Saleh dan Bawahannya Jadi Tersangka

Nasional
Momen Puan Coba Bikin Penasaran Saat Umumkan Nama Calon Panglima TNI

Momen Puan Coba Bikin Penasaran Saat Umumkan Nama Calon Panglima TNI

Nasional
PRIMA Akan Gugat KPU ke PTUN

PRIMA Akan Gugat KPU ke PTUN

Nasional
Agus Nurpatria Ragukan Keterangan Bharada E: Ngaku Nembak 5 Kali, tapi Lukanya Yosua Ada 7

Agus Nurpatria Ragukan Keterangan Bharada E: Ngaku Nembak 5 Kali, tapi Lukanya Yosua Ada 7

Nasional
Pratikno Ungkap Rotasi Matra Salah Satu Perimbangan Jokowi Pilih Yudo Jadi Calon Panglima TNI

Pratikno Ungkap Rotasi Matra Salah Satu Perimbangan Jokowi Pilih Yudo Jadi Calon Panglima TNI

Nasional
Atas Perintah Sambo, Surat Izin Bawa Senjata Yosua dan Richard Diterbitkan meski Tak Lengkap

Atas Perintah Sambo, Surat Izin Bawa Senjata Yosua dan Richard Diterbitkan meski Tak Lengkap

Nasional
Jadi Calon Tunggal Panglima TNI, Ini Prestasi Yudo Margono di Angkatan Laut

Jadi Calon Tunggal Panglima TNI, Ini Prestasi Yudo Margono di Angkatan Laut

Nasional
Mensesneg: Jokowi Secepatnya Tunjuk KSAL Baru Pengganti Yudo Margono

Mensesneg: Jokowi Secepatnya Tunjuk KSAL Baru Pengganti Yudo Margono

Nasional
Organisasi Kedokteran Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan, Menkes: Tunggu Dulu Drafnya Belum Ada

Organisasi Kedokteran Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan, Menkes: Tunggu Dulu Drafnya Belum Ada

Nasional
Jokowi Usulkan Yudo Margono Calon Tunggal Panglima TNI, Ini Mekanisme Selanjutnya di DPR

Jokowi Usulkan Yudo Margono Calon Tunggal Panglima TNI, Ini Mekanisme Selanjutnya di DPR

Nasional
Puan Pastikan Masa Reses Tak Akan Hambat Proses Pemilihan Panglima TNI

Puan Pastikan Masa Reses Tak Akan Hambat Proses Pemilihan Panglima TNI

Nasional
Pemerintah Harap DPR Bisa Cepat Proses KSAL Yudo Calon Panglima TNI

Pemerintah Harap DPR Bisa Cepat Proses KSAL Yudo Calon Panglima TNI

Nasional
DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI Yudo Margono, Pratikno: Prosesnya Menegangkan

DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI Yudo Margono, Pratikno: Prosesnya Menegangkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.