Kompas.com - 19/06/2017, 16:54 WIB
Posko pengaduan panitia khusus (pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Nusantara III DPR lantai I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPosko pengaduan panitia khusus (pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Nusantara III DPR lantai I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ruangan kecil tidak kurang dari 9 meter persegi kini disediakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan diberi nama Posko Pengaduan Pansus Hak Angket KPK.

Dengan penuh semangat, pimpinan dan anggota Pansus Hak Angket KPK meresmikan posko tersebut. Peresmian dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Posko itu sendiri dibentuk untuk menampung pengaduan masyarakat soal KPK. Nantinya, pengaduan-pengaduan yang masuk diharapkan bisa menjadi bahan untuk memperkaya penyelidikan pansus angket KPK.

"(Pansus) ingin menjalankan mekanisme kerja pansus dengan cara yang akuntabel, transparan dan partisipatif," kata Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa seusai meresmikan posko pengaduan, Senin (19/6/2017).

"Termasuk adanya laporan-laporan pengaduan dari masyarakat," kata Agun.

(Baca: Fahri dan Pimpinan Pansus Resmikan Posko Pengaduan Hak Angket KPK)

Bertempat di lantai I Gedung Nusantara III, posko tersebut terletak tak jauh dari lobi Gedung Nusantara III. Lobi itu merupakan tempat para tamu-tamu negara dan pengunjung lainnya disambut untuk bertemu pimpinan DPR.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tak sulit untuk menemukan ruangan ini. Sebab, papan pengebal warna cokelat yang terpampang cukup besar di depan posko akan dengan mudah terlihat.

Apalagi ruangan itu berada di tempat banyak orang berlalu-lalang. Dua meja pengaduan disediakan. Nantinya, pengelolaan posko yang dibuka sepanjang umur pansus itu akan dibantu oleh Sekretariat Jenderal DPR.

Menurut Agun, masyarakat diberi tiga opsi jalur pengaduan, yakni pengaduan langsung ke lokasi, melalui pos, atau surat elektronik.

"Bisa menggunakan online dengan email pansus_kpk@dpr.go.id, bisa ke Nusantara III lantai 1 atau melalui surat menyurat," ucap politisi Partai Golkar itu.

Di hari pertama saja, pansus sudah menerima tiga laporan. Namun, pansus akan mengkaji dan meneliti mana yang berkorelasi dengan tujuan kerja pansus.

"Kami sudah menerima tiga laporan. Yang merasa KPK tebang pilih dalam melaksanakan kasus cost recovery, tentang pansel KPK yang dirasakan tidak fair dan tindak lanjut RAPBD di Sumatera Selatan," tuturnya.

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Nasional
Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Nasional
Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Nasional
Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Nasional
Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Nasional
KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Nasional
Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X