Kompas.com - 19/06/2017, 16:54 WIB
Posko pengaduan panitia khusus (pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Nusantara III DPR lantai I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPosko pengaduan panitia khusus (pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Nusantara III DPR lantai I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ruangan kecil tidak kurang dari 9 meter persegi kini disediakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan diberi nama Posko Pengaduan Pansus Hak Angket KPK.

Dengan penuh semangat, pimpinan dan anggota Pansus Hak Angket KPK meresmikan posko tersebut. Peresmian dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Posko itu sendiri dibentuk untuk menampung pengaduan masyarakat soal KPK. Nantinya, pengaduan-pengaduan yang masuk diharapkan bisa menjadi bahan untuk memperkaya penyelidikan pansus angket KPK.

"(Pansus) ingin menjalankan mekanisme kerja pansus dengan cara yang akuntabel, transparan dan partisipatif," kata Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa seusai meresmikan posko pengaduan, Senin (19/6/2017).

"Termasuk adanya laporan-laporan pengaduan dari masyarakat," kata Agun.

(Baca: Fahri dan Pimpinan Pansus Resmikan Posko Pengaduan Hak Angket KPK)

Bertempat di lantai I Gedung Nusantara III, posko tersebut terletak tak jauh dari lobi Gedung Nusantara III. Lobi itu merupakan tempat para tamu-tamu negara dan pengunjung lainnya disambut untuk bertemu pimpinan DPR.

Tak sulit untuk menemukan ruangan ini. Sebab, papan pengebal warna cokelat yang terpampang cukup besar di depan posko akan dengan mudah terlihat.

Apalagi ruangan itu berada di tempat banyak orang berlalu-lalang. Dua meja pengaduan disediakan. Nantinya, pengelolaan posko yang dibuka sepanjang umur pansus itu akan dibantu oleh Sekretariat Jenderal DPR.

Menurut Agun, masyarakat diberi tiga opsi jalur pengaduan, yakni pengaduan langsung ke lokasi, melalui pos, atau surat elektronik.

"Bisa menggunakan online dengan email pansus_kpk@dpr.go.id, bisa ke Nusantara III lantai 1 atau melalui surat menyurat," ucap politisi Partai Golkar itu.

Di hari pertama saja, pansus sudah menerima tiga laporan. Namun, pansus akan mengkaji dan meneliti mana yang berkorelasi dengan tujuan kerja pansus.

"Kami sudah menerima tiga laporan. Yang merasa KPK tebang pilih dalam melaksanakan kasus cost recovery, tentang pansel KPK yang dirasakan tidak fair dan tindak lanjut RAPBD di Sumatera Selatan," tuturnya.

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kode Inisiatif: Uji Materi UU yang Baru Disahkan Naik Hampir 5 Kali Lipat pada 2020

Kode Inisiatif: Uji Materi UU yang Baru Disahkan Naik Hampir 5 Kali Lipat pada 2020

Nasional
Soal Jozeph Paul Zhang, PKS: Tak Perlu Panik, Kedudukan Nabi dan Agama Tidak Akan Rendah

Soal Jozeph Paul Zhang, PKS: Tak Perlu Panik, Kedudukan Nabi dan Agama Tidak Akan Rendah

Nasional
Kasus Jozeph Paul Zhang, Pemerintah Diminta Tegas Atasi Narasi Kebencian

Kasus Jozeph Paul Zhang, Pemerintah Diminta Tegas Atasi Narasi Kebencian

Nasional
Kode Inisiatif: UU Cipta Kerja Paling Banyak Diujikan di MK Sepanjang 2020

Kode Inisiatif: UU Cipta Kerja Paling Banyak Diujikan di MK Sepanjang 2020

Nasional
Menag Dorong Aparat Tindak Pelaku Ujaran Kebencian yang Mengarah ke Penistaan Agama

Menag Dorong Aparat Tindak Pelaku Ujaran Kebencian yang Mengarah ke Penistaan Agama

Nasional
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Cegah Perkawinan Anak

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Cegah Perkawinan Anak

Nasional
Kinerja Dianggap Rendah, Wapres Disarankan Perbaiki Komunikasi Publik

Kinerja Dianggap Rendah, Wapres Disarankan Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
Tinjau Vaksinasi Seniman, Mendikbud Nadiem Harap Sektor Seni Budaya Segera Bangkit

Tinjau Vaksinasi Seniman, Mendikbud Nadiem Harap Sektor Seni Budaya Segera Bangkit

Nasional
Sidang Rizieq Shihab Dilanjutkan Kamis Depan, Jaksa Hadirkan 5 Saksi

Sidang Rizieq Shihab Dilanjutkan Kamis Depan, Jaksa Hadirkan 5 Saksi

Nasional
Kasus TPPU di MA, KPK Cegah Satu Orang ke Luar Negeri

Kasus TPPU di MA, KPK Cegah Satu Orang ke Luar Negeri

Nasional
Pimpinan DPR Desak Polisi Segera Tangkap Jozeph Paul Zhang

Pimpinan DPR Desak Polisi Segera Tangkap Jozeph Paul Zhang

Nasional
Mengaku Datang ke Ponpes Megamendung untuk Shalat Jumat, Rizieq Shihab: Itu Kegiatan Internal

Mengaku Datang ke Ponpes Megamendung untuk Shalat Jumat, Rizieq Shihab: Itu Kegiatan Internal

Nasional
Satgas Covid-19: Sebaiknya Masyarakat Tidak Mudik Sebelum 6 Mei 2021

Satgas Covid-19: Sebaiknya Masyarakat Tidak Mudik Sebelum 6 Mei 2021

Nasional
TNI Tegaskan Akan Buru Eks Prajurit yang Membelot ke KKB

TNI Tegaskan Akan Buru Eks Prajurit yang Membelot ke KKB

Nasional
Usulkan Status Bencana Nasional NTT, Pimpinan DPR: Percepat Pemulihan Ekonomi

Usulkan Status Bencana Nasional NTT, Pimpinan DPR: Percepat Pemulihan Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X