Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/06/2017, 15:10 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memberi izin mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani untuk memenuhi panggilan panitia khusus (pansus) hak angket KPK, Senin (19/6/2017).

Surat resmi dari KPK disampaikan kepada pansus dan dibacakan oleh Wakil Ketua Pansus KPK Taufiqulhadi.

Surat tertanggal 19 Juni 2017 itu ditandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Bahwa sesuai permintaan DPR kepada KPK untuk menghadirkan saudari Miryam S Haryani guna mengklarifikasi surat saudari Miryam S Haryani maka KPK tidak dapat memenuhi permintaan tersebut," kata Taufiqulhadi dalam rapat pansus angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

TRIBUNNEWS / HERUDIN Tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang dugaan korupsi e-KTP, Miryam S Haryani, keluar dari Gedung KPK, Jakarta, memakai baju tahanan usai menjalani pemeriksaan, Senin (1/5/2017). Miryam langsung ditahan KPK usai ditangkap oleh tim dari Polda Metro Jaya saat berada di Hotel Grand Kemang.
Dalam surat itu, KPK memaparkan sejumlah alasan mengapa Miryam tak diberi izin.

(baca: Fahri: Jangankan Miryam, Presiden Pun Bisa Dipanggil Pansus Angket)

Alasan tersebut di antaranya berdasarkan ekspos yang dilakukan Penyidik KPK terhadap perkara Miryam, surat permintaan menghadirkan Miryam hanya ditandatangani wakil ketua DPR, bukan ketua pansus angket, serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

"Berdarkan Pasal 3 UU 30/2002 tentang KPK, KPK adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang kemudian dalam penjelasan Pasal 3 disebutkan bahwa ketentuan yang dimaksud adalah kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang KPK," tutur Politisi Partai Nasdem itu.

Di samping itu, KPK berpendapat upaya untuk menghadirkan Miryam dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

(baca: Pansus Angket KPK Akan Minta Bantuan Polisi untuk Panggil Miryam)

"Berdasarkan Pasal 21 UU 31/1999 jo UU 20/2001 dan tersangka Miryam S Haryani sedang menjadi tahanan KPK," ucap Taufiqulhadi membacakan surat dari KPK.

KPK juga mengaku belum menerima pemberitahuan tetang materi substansi yang akan menjadi objek pemeriksaan oleh pansus angket.

Karena adanya surat tersebut, pansus berencana melakukan pemanggilan kedua.

"Kita memanggil kembali saudara Miryam S Haryani. Mengenai waktunya kita rapatkan kembali," kata Wakil Ketua Pansus Angket KPK Dossy Iskandar selaku pimpinan rapat.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengatakan, semua pihak bisa mendengarkan keterangan Miryam di persidangan. Kasus Miryam akan segera disidangkan.

Pansus angket ini muncul pascapengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP yang ditangani KPK. Sejumlah anggota DPR disebut menerima aliran dana proyek tersebut.

(baca: 5 Anggota DPR Ini Disebut Ancam Miryam S Haryani terkait Korupsi E-KTP)

Berdasarkan pernyataan penyidik KPK Novel Baswedan, Miryam mengaku ditekan oleh lima anggota Komisi III DPR saat diperiksa KPK terkait kasus e-KTP.

Kelima nama anggota Komisi III yang disebut Novel menekan Miryam ialah Bambang Soesatyo, Desmond Junaidi Mahesa, Sarifuddin Sudding, Aziz Syamsuddin, dan Masinton Pasaribu.

Lima anggota DPR itu kemudian membantah. Penggunaan hak angket DPR lalu digulirkan.

Kompas TV Pansus Angket KPK akan Panggil Miryam S. Haryani
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Jokowi, Teten Masduki Laporkan soal Rencana Revisi UU Koperasi

Bertemu Jokowi, Teten Masduki Laporkan soal Rencana Revisi UU Koperasi

Nasional
Pimpinan DPR Harap Hakim MK Dengarkan Pertimbangan Berbagai Pihak yang Tetap Ingin Sistem Proporsional Terbuka

Pimpinan DPR Harap Hakim MK Dengarkan Pertimbangan Berbagai Pihak yang Tetap Ingin Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
TII Tanggapi Mahfud soal IPK: Sejak Zaman SBY Jadi Panduan Pemberantasan Korupsi

TII Tanggapi Mahfud soal IPK: Sejak Zaman SBY Jadi Panduan Pemberantasan Korupsi

Nasional
Tanggapi Mahfud MD soal IPK 2022, TII: Survei Pemilu Juga Persepsi

Tanggapi Mahfud MD soal IPK 2022, TII: Survei Pemilu Juga Persepsi

Nasional
Jokowi Perintahkan Semua Puskesmas Miliki USG dan Antropometri Kit

Jokowi Perintahkan Semua Puskesmas Miliki USG dan Antropometri Kit

Nasional
Sampaikan Duplik, Kubu Baiquni Wibowo Tak Mau Disamakan dengan Kondisi Ricky Rizal

Sampaikan Duplik, Kubu Baiquni Wibowo Tak Mau Disamakan dengan Kondisi Ricky Rizal

Nasional
Menanti Langkah Cepat TNI-Polri Selamatkan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

Menanti Langkah Cepat TNI-Polri Selamatkan Pilot Susi Air yang Disandera KKB

Nasional
KKB Bakar Pesawat-Sandera Pilot Susi Air, Dasco: Cukup, Ambil Langkah Tegas!

KKB Bakar Pesawat-Sandera Pilot Susi Air, Dasco: Cukup, Ambil Langkah Tegas!

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Menurun Cermin Strategi Jokowi yang Tak Efektif

Indeks Persepsi Korupsi Menurun Cermin Strategi Jokowi yang Tak Efektif

Nasional
Kemenkes Bilang Sudah Berkomunikasi dengan WHO Terkait Transisi Pandemi Covid-19 Menjadi Endemi

Kemenkes Bilang Sudah Berkomunikasi dengan WHO Terkait Transisi Pandemi Covid-19 Menjadi Endemi

Nasional
KPK Sebut Tak Logis Firli Beri Janji ke Lukas Saat Penangkapan: Itu Upaya Paksa

KPK Sebut Tak Logis Firli Beri Janji ke Lukas Saat Penangkapan: Itu Upaya Paksa

Nasional
Pengamat: Ganjar Dicapreskan atau Tidak Bukan Ditentukan Relawan, tapi Keputusan Megawati

Pengamat: Ganjar Dicapreskan atau Tidak Bukan Ditentukan Relawan, tapi Keputusan Megawati

Nasional
MAKI Minta Dewas KPK Teliti Perkara Surat Lukas Enembe Tagih Janji ke Firli Bahuri

MAKI Minta Dewas KPK Teliti Perkara Surat Lukas Enembe Tagih Janji ke Firli Bahuri

Nasional
Tolak Replik JPU, Baiquni Wibowo Minta Dibebaskan

Tolak Replik JPU, Baiquni Wibowo Minta Dibebaskan

Nasional
Eks Spri Ferdy Sambo, Chuck Putranto Divonis pada 24 Februari

Eks Spri Ferdy Sambo, Chuck Putranto Divonis pada 24 Februari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.