Kompas.com - 19/06/2017, 13:20 WIB
Posko pengaduan panitia khusus (pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Nusantara III DPR lantai I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPosko pengaduan panitia khusus (pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Nusantara III DPR lantai I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meresmikan posko pengaduan Panitia Khusus (Pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pembukaan posko diresmikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, pimpinan pansus serta anggota pansus hak angket KPK.

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar menuturkan, pihaknya ingin menjalankan mekanisme kerja pansus dengan cara yang akuntabel, transparan dan partisipatif.

"Oleh karena itu, seluruh kegiatan pansus tidak boleh ada yang ditutup-tutupi termasuk adanya laporan-laporan pengaduan dari masyarakat," ujar Agun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).

(baca: Fahri: Jangankan Miryam, Presiden Pun Bisa Dipanggil Pansus Angket)

Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan langsung dapat mendatangi Posko yang terletak di Gedung Nusantara III, DPR.

Agun menjelaskan, posko pengaduan hak angket KPK juga telah dilengkapi pengaduan secara online.

Masyarakat, kata dia, bisa menyampaikan laporan pengaduan melalui surat elektronik (email) pansus_angketkpk@dpr.go.id.

Adapun pada hari pertama dibukanya posko, pansus telah menerima tiga laporan, yakni terkait cost recovery minyak, aduan mengenai ketidakadilan pansel KPK dan tindaklanjut kasus suap RAPBD di Sumatera Selatan.

(baca: 132 Pakar Hukum Tata Negara Nilai Cacat Pembentukan Pansus Angket KPK)

 

Namun, Politisi Partai Golkar itu menegaskan, posko tersebut bukan untuk penyelesaian kasus.

"Laporan akan kami kaji dan teliti mana yang ada korelasi dengan pansus," tuturnya.

Sementara itu, Fahri Hamzah yang juga memberikan sambutan meminta Sekretariat Jenderal mendukung penuh inisiatif pansus untuk membentuk posko pengaduan tersebut.

"Ini adalah ikhtiar mulia yang akan menjadi tonggak sejarah besar dalam tubuh bangsa kita dimana di masa-masa yang akan datang Indonesia akan bebas korupsi termasuk negara yang menggapai kemajuan tinggi karena indeks persepsi korupsi kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang," kata Fahri.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan

Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan

Nasional
Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap Perempuan yang Kerap Dilupakan

Retrospeksi Tragedi Mei 1998: Kekerasan terhadap Perempuan yang Kerap Dilupakan

Nasional
Wapres: Mari Lanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi dengan Kurangi Mobilitas

Wapres: Mari Lanjutkan Perjuangan Keluar dari Pandemi dengan Kurangi Mobilitas

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Kasus Covid-19 Meningkat, Seluruh Gubernur di Sumatera Diminta Antisipasi Arus Balik Idul Fitri

Nasional
Ingat! Larangan Mudik Masih Berlaku hingga 17 Mei 2021

Ingat! Larangan Mudik Masih Berlaku hingga 17 Mei 2021

Nasional
Idul Fitri 1442 Hijriah, Megawati Minta Kader Teladani Pesan Soekarno

Idul Fitri 1442 Hijriah, Megawati Minta Kader Teladani Pesan Soekarno

Nasional
Kasus Covid-19 di Jawa Cenderung Menurun tetapi di Sumatera Meningkat

Kasus Covid-19 di Jawa Cenderung Menurun tetapi di Sumatera Meningkat

Nasional
Kemenhub: Puncak Arus Balik Diprediksi pada 16 dan 20 Mei

Kemenhub: Puncak Arus Balik Diprediksi pada 16 dan 20 Mei

Nasional
Kemenhub: 1,5 Juta Orang Keluar dari Jabodetabek sejak 22 April

Kemenhub: 1,5 Juta Orang Keluar dari Jabodetabek sejak 22 April

Nasional
Update 13 Mei: 8.919.557 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 13 Mei: 8.919.557 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 87.578 Orang

UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 87.578 Orang

Nasional
UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 dalam Sehari Mencapai 31.550 Sampel

UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 dalam Sehari Mencapai 31.550 Sampel

Nasional
Update 13 Mei: Ada 94.857 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 13 Mei: Ada 94.857 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 99, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 47.716 Orang

UPDATE: Bertambah 99, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 47.716 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.201, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.589.079 Orang

UPDATE: Bertambah 4.201, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.589.079 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X