Soal Pembatalan Perda, Mendagri Disarankan Jalin Komunikasi dengan Kepala Daerah

Kompas.com - 17/06/2017, 20:19 WIB
KOMPAS.com/Putra Prima Perdana Asep Warlan Yusuf, Pengamat politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung,

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo disarankan lebih aktif menjalin komunikasi dengan para kepala daerah.

Hal ini disampaikan pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut kewenangan Mendagri Membatalkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Dengan berkomunikasi, kata Asep, Mendagri tidak harus mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) jika ingin mengubah atau membatalkan perda.

(Baca: Gubernur Sulut: Mendagri Tak Perlu Turun Tangan Tangani Perda Bermasalah)


"Jadi, sekarang Mendagri bisa lebih aktif melakukan upaya, meminta kepada kepala daerah untuk mengubah perda-perda yang dianggap bertentangan dengan perundang-undangan atau peraturan undang-undang yang lebih tinggi," ujar Asep saat dihubungi, Sabtu (17/6/2017).

"Teknisnya, Komunikasi bisa kordinasi dengan daerah (memberitahukan) bahwa dengan penilian Mendagri, (ada) perda-perda ini bermasalah sehingga meminta kepala daerah mengubah atau mencabutnya," tambah dia.

Cara ini, menurut Asep, merupakan celah hukum dan langkah baik yang bisa dimanfaatkan Mendagri agar perda yang telah berlaku bisa disesuaikan dengan program pemerintah pusat.

"Terserah langkah berikutnya (kepala daerah) mau mengubah atau mencabut. Usul perubahan tidak sampai membatalkan ini merupakan jalan hukum yang tersedia sekarang dan tidak perlu regulasi baru," kata Asep.

Sementara itu, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Suhadi mengatakan, mau tidak mau MA harus siap jika nantinya Kemendagri mengajukan uji materi terhadap perda-perda yang dinilai bermasalah.

Hal ini merupakan dampak dari keputusan MK tersebut.

"Siap atau tidak itu kan risikonya," kata Suhadi.

Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang diterbitkan pada Rabu 15 Juni 2017 mencabut kewenangan Mendagri membatalkan perda provinsi.

(Baca: Putusan MK Disebut Persulit Kemendagri Tertibkan Perda)

MK dalam pertimbangannya mengacu pada Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang diterbitkan pada 5 April 2017 lalu.

Dalam putusan Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 itu disebutkan bahwa pencabutan Perda Kabupaten/Kota oleh gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam putusan itu juga MK menyatakan, demi kepastian hukum dan sesuai dengan UUD 1945 menurut Mahkamah, pengujian atau pembatalan Perda menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung.



EditorKrisiandi

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X