Kompas.com - 17/06/2017, 16:59 WIB
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pendidikan lima hari sekolah dalam seminggu dengan durasi delapan jam sehari atau full day school dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai sebagai kemunduran pemerintah dalam menanggapi persoalan bidang pendidikan.

"Sentralisasi kebijakan ini adalah langkah mundur," kata psikolog pendidikan, Karina Adistiana, dalam diskusi bertajuk "Full Day School, Jadi?" di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2017).

Baca juga: Full Day School Disebut Resahkan Guru

Ia berpendapat, jika mengacu pada otonomi daerah maka pelaksanaan sistem pendidikan sedianya diserahkan kepada masing-masing daerah. Jalannya sistem pendidikan harus disesuaikan dengan kultur serta sarana dan prasarana yang telah tersedia.

"Full day school cocok mungkin di daerah tertentu, daerah-daerah urban," kata kata Karina.

Dia mengatakan, saat ini kebijakan jam belajar di sekolah yang panjang justru mulai ditinggalkan oleh sejumlah negara. Sebab, semakin lama berada di sekolah justru mengurangi waktu untuk berinteraksi dengan keluarga maupun lingkungan tempat tinggal.

"Banyak kajian yang berkaitan dengan jam belajar anak. Korea bilang jangan tiru jam belajar kami, karena panjang sekali (jam belajarnya)," kata Karina.

"China walaupun tidak menyatakan demikian, tetapi China bilang salah satu yang bakal dilakukan dalam reformasi pendidikan adalah mengurangi jam belajarnya," tambah dia.

Karena itu, kebijakan penambahan jam belajar sedianya ditunda dan sebaiknya Kemendikbud lebih banyak lagi melakukan kajian.

Karina berharap, kalau nanti sistem pendidikan disesuaikan kultur masing-masing daerah, mata pelajaran yang akan diajarkan sedianya dikontekstualkan dengan hal yang terkait dengan kearifan lokal. Misalnya, sekolah yang berada tak jauh dari laut, murid seharusnya diajarkan bagaimana memanfaatkan, menjaga dan melestarikan laut.

Lihat juga: Tolak Full Day School, Ketum PPP Segera Ajukan Judicial Review

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi

KPAI: Tugas, Wewenang dan Struktur Organisasi

Nasional
Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Nasional
Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Nasional
Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Nasional
Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Nasional
Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Nasional
Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Nasional
Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin 'KPK' Khusus Penegak Hukum

Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin "KPK" Khusus Penegak Hukum

Nasional
Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Nasional
Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Nasional
Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.