"Full Day School" Dinilai sebagai Langkah Mundur

Kompas.com - 17/06/2017, 16:59 WIB
Psikolog Pendidikan Karina Adistiana, Host Acara Ichan Loulembah, Penekun Kajian Pendidikan dan Anggota The James Coleman Associations Tatang Muttaqin, dan Pengelola Sekolah Highscope Indonesia Antarina F Amir dalam diskusi bertajuk Full Day School, Jadi? di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2017). Kompas.com/Fahcri FachrudinPsikolog Pendidikan Karina Adistiana, Host Acara Ichan Loulembah, Penekun Kajian Pendidikan dan Anggota The James Coleman Associations Tatang Muttaqin, dan Pengelola Sekolah Highscope Indonesia Antarina F Amir dalam diskusi bertajuk Full Day School, Jadi? di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2017).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pendidikan lima hari sekolah dalam seminggu dengan durasi delapan jam sehari atau full day school dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai sebagai kemunduran pemerintah dalam menanggapi persoalan bidang pendidikan.

"Sentralisasi kebijakan ini adalah langkah mundur," kata psikolog pendidikan, Karina Adistiana, dalam diskusi bertajuk "Full Day School, Jadi?" di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6/2017).

Baca juga: Full Day School Disebut Resahkan Guru

Ia berpendapat, jika mengacu pada otonomi daerah maka pelaksanaan sistem pendidikan sedianya diserahkan kepada masing-masing daerah. Jalannya sistem pendidikan harus disesuaikan dengan kultur serta sarana dan prasarana yang telah tersedia.

"Full day school cocok mungkin di daerah tertentu, daerah-daerah urban," kata kata Karina.

Dia mengatakan, saat ini kebijakan jam belajar di sekolah yang panjang justru mulai ditinggalkan oleh sejumlah negara. Sebab, semakin lama berada di sekolah justru mengurangi waktu untuk berinteraksi dengan keluarga maupun lingkungan tempat tinggal.

"Banyak kajian yang berkaitan dengan jam belajar anak. Korea bilang jangan tiru jam belajar kami, karena panjang sekali (jam belajarnya)," kata Karina.

"China walaupun tidak menyatakan demikian, tetapi China bilang salah satu yang bakal dilakukan dalam reformasi pendidikan adalah mengurangi jam belajarnya," tambah dia.

Karena itu, kebijakan penambahan jam belajar sedianya ditunda dan sebaiknya Kemendikbud lebih banyak lagi melakukan kajian.

Karina berharap, kalau nanti sistem pendidikan disesuaikan kultur masing-masing daerah, mata pelajaran yang akan diajarkan sedianya dikontekstualkan dengan hal yang terkait dengan kearifan lokal. Misalnya, sekolah yang berada tak jauh dari laut, murid seharusnya diajarkan bagaimana memanfaatkan, menjaga dan melestarikan laut.

Lihat juga: Tolak Full Day School, Ketum PPP Segera Ajukan Judicial Review

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wasekjen DPP Golkar: Kartu Prakerja Beri Peluang Peningkatan Keterampilan

Wasekjen DPP Golkar: Kartu Prakerja Beri Peluang Peningkatan Keterampilan

Nasional
Pilkada Saat Pandemi: Anggaran Membengkak dan Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Pilkada Saat Pandemi: Anggaran Membengkak dan Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Nasional
Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Nasional
Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X