Kompas.com - 17/06/2017, 11:22 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menganggap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi tepat untuk melarang mantan anggota DPR Miryam S Haryani memenuhi panggilan panitia khusus hak angket di DPR RI, sudah tepat. Menurut dia, kehadiran Miryam nantinya justru bisa memengaruhi proses hukum di KPK.

"Upaya untuk menghadirkan Miryam S. Haryani di Pansus Hak Angket merupakan proses politik yang dapat mengaburkan proses penegakan hukum," ujar Miko melalui keterangan tertulis, Sabtu (17/6/2017).

Apalagi status Miryam merupakan tahanan KPK. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

"Artinya, KPK berwenang untuk menempatkan seseorang pada tempat tertentu dalam pengawasannya sepanjang untuk alasan pemeriksaan penegakan hukum," kata Miko.

Saat ini, pemeriksaan Miryam di KPK tengah berlangsung. Apalagi gugatannya lewat praperadilan telah ditolak. Miko meyakini tak lama lagi berkas perkara Miryam rampung dan segera dibawa ke pengadilan.

"Patut diperkirakan tidak lama lagi, terhadap perkara ini akan dilakukan penuntutan di muka persidangan," kata Miko.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak membiarkan pemeriksaan berjalan sesuai koridor penegakan hukum, yaitu di muka persidangan. Keterangan yang bersangkutan dapat digali secara mendalam di muka persidangan dalam koridor penegakan hukum.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo melarang Miryam hadir dalam rapat tersebut. Namun, ia tidak mengungkapkan alasannya. DPR sebelumnya telah mengirim surat ke KPK pada 15 Juni 2017.

Surat terkait permintaan menghadirkan Miryam pada Senin (19/6/2017), pukul 14.00. Miryam akan dimintai keterangan terkait surat yang dikirim kepada anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu. Dalam surat tersebut, Miryam membantah telah ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III saat memberi keterangan kepada KPK.

Baca juga: KPK Tak Akan Izinkan Miryam Hadiri Pansus Angket

Kompas TV Pansus KPK di DPR Tetap Bersikukuh Hadirkan Miryam

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Hapus Pasal Penghinaan Kekuasaan Umum di RKUHP

Pemerintah Hapus Pasal Penghinaan Kekuasaan Umum di RKUHP

Nasional
Survei Indopol: Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Trennya Negatif di Akhir Tahun

Survei Indopol: Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Trennya Negatif di Akhir Tahun

Nasional
Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Nasional
Soal Tambang Ilegal, Sambo: Itu Melibatkan Perwira Tinggi, Sudah Dilaporkan ke Pimpinan Polri

Soal Tambang Ilegal, Sambo: Itu Melibatkan Perwira Tinggi, Sudah Dilaporkan ke Pimpinan Polri

Nasional
Pecat Terduga Pemerkosa Pegawai, Teten Tegaskan Tak Tolerir Kekerasan Seksual

Pecat Terduga Pemerkosa Pegawai, Teten Tegaskan Tak Tolerir Kekerasan Seksual

Nasional
Eks KSAU Agus Supriatna Nilai Pemanggilannya sebagai Saksi Kasus AW-101 Tidak Benar, Singgung UU Peradilan Militer

Eks KSAU Agus Supriatna Nilai Pemanggilannya sebagai Saksi Kasus AW-101 Tidak Benar, Singgung UU Peradilan Militer

Nasional
Manfaatkan Momentum G20, Demer Minta UMKM Bali Bisa Naik Kelas

Manfaatkan Momentum G20, Demer Minta UMKM Bali Bisa Naik Kelas

Nasional
Survei Indopol: Kepercayaan Publik ke Polri Naik Jadi 60,98 Persen, 3 Bulan Lalu di Bawah 60 Persen

Survei Indopol: Kepercayaan Publik ke Polri Naik Jadi 60,98 Persen, 3 Bulan Lalu di Bawah 60 Persen

Nasional
Ferdy Sambo Jawab Sindiran Kabareskrim Agus soal Tambang Ilegal Ismail Bolong

Ferdy Sambo Jawab Sindiran Kabareskrim Agus soal Tambang Ilegal Ismail Bolong

Nasional
Kemenkes Targetkan 95.603 Anak di Pidie Dapat Vaksin Polio Putaran I

Kemenkes Targetkan 95.603 Anak di Pidie Dapat Vaksin Polio Putaran I

Nasional
Kesalnya Hendra dan Agus Begitu Tahu Kena Tipu, Mengumpat dan Sebut Ferdy Sambo Sangat Tega

Kesalnya Hendra dan Agus Begitu Tahu Kena Tipu, Mengumpat dan Sebut Ferdy Sambo Sangat Tega

Nasional
Jokowi: Penggunaan Produk Impor Harus Semakin Kecil dan Dihilangkan

Jokowi: Penggunaan Produk Impor Harus Semakin Kecil dan Dihilangkan

Nasional
RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura Disetujui DPR, Prabowo: Alhamdulillah, Sudah 15 Tahun...

RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura Disetujui DPR, Prabowo: Alhamdulillah, Sudah 15 Tahun...

Nasional
Polri Sebut Ismail Bolong Akan Masuk DPO jika Tak Kooperatif

Polri Sebut Ismail Bolong Akan Masuk DPO jika Tak Kooperatif

Nasional
RKUHP Atur Hukuman Mati sebagai Alternatif dengan Percobaan

RKUHP Atur Hukuman Mati sebagai Alternatif dengan Percobaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.