Kompas.com - 16/06/2017, 13:33 WIB
Massa yang manamakan Indonesia Waras menggelar aksi tolak hak angket DPR di Gedung KPK Jakarta, Kamis (15/6/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMassa yang manamakan Indonesia Waras menggelar aksi tolak hak angket DPR di Gedung KPK Jakarta, Kamis (15/6/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi "Indonesia Waras" yang digelar sejumlah seniman dan budayawan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Pelapor yang merupakan tenaga ahli Majelis Kehormatan Dewan DPR RI, Dasril, menganggap peserta aksi tersebut mengeluarkan pernyataan yang bermuatan fitnah dan pencemaran nama baik.

"Benar, atas nama Dasril melapor ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul saat dikonfirmasi, Jumat (16/6/2017).

Dalam laporan polisi yang beredar, Dasril menerima LP dengan Nomor LP/634/VI/2017/Bareskrim.

Ia melaporkan sejumlah seniman terkait pemberitaan di media online Galaberita.com berjudul "Bela KPK, Ratusan Seniman Bikin Aksi Indonesia Waras".

Baca: Budayawan dan Seniman Gelar Aksi Tolak Hak Angket di Gedung KPK

Adapun peserta aksi tersebut yaitu Sys NS, Addie MS, Arswendo, Roy Marten, Butet Kertaradjasa, Keenan Nasution, Renny Djajoesman, Once, dan lainnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, tidak disebutkan siapa pihak yang dilaporkan Dasril.

Dalam kolom terlapor, tertulis "dalam lidik".

Pelapor mencantumkan dua saksi yang juga merupakan tenaga ahli MKD DPR RI, yaitu Nikosa Yamin Bachtiar dan Beny Pangbin.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X