Kompas.com - 16/06/2017, 12:47 WIB
Mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah, mendengar pembacaan tuntutan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (16/6/2017). KOMPAS.COM/ABBA GABRILLINMantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah, mendengar pembacaan tuntutan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (16/6/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah, dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.

Selain denda Rp 250 juta, Atut juga dituntut membayar uang pengganti Rp 3,8 miliar.

"Terhadap terdakwa harus dikenai uang pengganti Rp 3,8 miliar. Jumlah tersebut sudah selayaknya dikompensasi untuk negara sebagai uang pengganti," ujar jaksa KPK Budi Nugraha saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Menurut jaksa, Atut terbukti merugikan negara sebesar Rp 79,7 miliar dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Atut dinilai telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp 3,8 miliar.

(baca: Adik Atut Sebut Rano Karno Terima Uang Rp 11 Miliar)

Namun, menurut jaksa, dalam masa penyidikan Atut telah menyerahkan uang sebesar Rp 3,8 miliar ke rekening KPK. Uang itu kemudian diterima sebagai barang sitaan.

Menurut jaksa, Atut telah melakukan pengaturan dalam proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, dan APBD Perubahan 2012.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Atut diduga melakukan pengaturan pelaksanaan anggaran pada pelelangan pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Rujukan Pemprov Banten.

(baca: Korupsi Alkes Banten, Kode Atut A1, Rano Karno A2)

Atut dinilai memenangkan pihak-pihak tertentu untuk menjadi rekanan Dinas Kesehatan Provinsi Banten. 

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemda Keluhkan Stok Vaksin, Anggota DPR Harap Tak Lama-lama di Gudang Bio Farma

Pemda Keluhkan Stok Vaksin, Anggota DPR Harap Tak Lama-lama di Gudang Bio Farma

Nasional
Banyak Kiai Wafat akibat Covid-19, Wapres Luncurkan Program 'Kita Jaga Kiai'

Banyak Kiai Wafat akibat Covid-19, Wapres Luncurkan Program "Kita Jaga Kiai"

Nasional
Banyak Keluhan soal Stok Vaksin di Daerah, Pemerintah Diminta Gencarkan Lobi ke Produsen

Banyak Keluhan soal Stok Vaksin di Daerah, Pemerintah Diminta Gencarkan Lobi ke Produsen

Nasional
PPKM Level 4 Berakhir Hari Ini, MPR: Pemerintah Harus Ambil Keputusan Terbaik, Saksama, dan Terukur

PPKM Level 4 Berakhir Hari Ini, MPR: Pemerintah Harus Ambil Keputusan Terbaik, Saksama, dan Terukur

Nasional
Kejaksaan Anggap Tak Masalah Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Ada di Rutan

Kejaksaan Anggap Tak Masalah Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Ada di Rutan

Nasional
Untuk Putuskan Kelanjutan PPKM Level 4, Pemerintah Harus Perhatikan Angka Kematian Pasien Covid-19

Untuk Putuskan Kelanjutan PPKM Level 4, Pemerintah Harus Perhatikan Angka Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Ngabalin Bantah Anggapan Pemerintah Tak Punya Target Penanganan Pandemi

Ngabalin Bantah Anggapan Pemerintah Tak Punya Target Penanganan Pandemi

Nasional
Menteri PPPA Nilai Lembaga Keagamaan Berpengaruh Dukung Tumbuh Kembang Anak

Menteri PPPA Nilai Lembaga Keagamaan Berpengaruh Dukung Tumbuh Kembang Anak

Nasional
PPATK Luncurkan Platform Pertukaran Informasi Cegah Pendanaan Terorisme

PPATK Luncurkan Platform Pertukaran Informasi Cegah Pendanaan Terorisme

Nasional
Mengenal Agama Baha'i yang Dilindungi Konstitusi RI...

Mengenal Agama Baha'i yang Dilindungi Konstitusi RI...

Nasional
Wapres: Tingkatkan  Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Smart City

Wapres: Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Smart City

Nasional
Mengevaluasi Kinerja Menteri Kesehatan

Mengevaluasi Kinerja Menteri Kesehatan

Nasional
Vaksin Dosis Ketiga Khusus Nakes, Masyarakat Diminta Tak Memaksakan Kehendak

Vaksin Dosis Ketiga Khusus Nakes, Masyarakat Diminta Tak Memaksakan Kehendak

Nasional
Kejaksaan Berdalih Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Urusan Teknis

Kejaksaan Berdalih Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Urusan Teknis

Nasional
DKI Catat 372 Kasus Covid-19 dengan Variant of Concern, Delta Masih Mendominasi

DKI Catat 372 Kasus Covid-19 dengan Variant of Concern, Delta Masih Mendominasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X