Kompas.com - 16/06/2017, 06:24 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Risa Mariska di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Risa Mariska di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/6/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana mengundang para mantan koruptor berkembang dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Risa Mariska menyampaikan, hal itu dilakukan untuk menggali soal pemeriksaan yang dilakukan KPK hingga jatuhnya putusan berkekuatan hukum tetap terhadap sebuah kasus.

"Pasien-pasien KPK kan banyak ya, mantan-mantan koruptor banyak. Prinsipnya kami ingin menggali sejauh mana proses pemeriksaan KPK berjalan dengan SOP-nya," tutur Risa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Pansus juga ingin mendalami apakah ada penyimpangan dalam proses hukum di KPK dan apakah perlakuan KPK terhadap para "pasiennya" melanggar hak asasi manusia.

Hal ini, menurut Risa, adalah bagian dari proses bersih-bersih KPK.

"Kan informasi yang begitu di kami banyak tapi tidak pernah dibuktikan," tuturnya.

"Kalau lembaga yang lain dibersihkan, kenapa KPK juga enggak dibersihkan dari hal-hal seperti itu," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski begitu, Risa mengaku gagasan tersebut masih sebatas usulan dalam rapat dan belum diambil keputusan. Pansus juga belum mengetahui mengenai siapa mantan koruptor yang akan dihadirkan.

"Nanti kami minta pendapat dari seluruh anggota pansus. Mereka punya data kan," kata dia.

(Baca juga: Bukan Aspirasi Masyarakat, Untuk Siapa Hak Angket KPK?)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Nasional
UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Nasional
Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Nasional
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi, Panglima TNI Ingatkan Petugas Mesti Paham Tugas Pengendalian Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

UPDATE: Tambah 7.465, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.901.490 Orang

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Presiden Jokowi: Kita Tunjukkan, Bali Destinasi Sangat Aman Dikunjungi

Nasional
Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Pengamat Nilai Pemberantasan Pungli Era Jokowi Lama Tak Terdengar

Nasional
Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Soal Rencana Sembako Kena PPN, Stafsus Menkeu: Pemerintah Satu Barisan dengan Pedagang Pasar

Nasional
Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Mengingat Pembentukan Saber Pungli dan Sejarah Pemberantasan Pungutan Liar di Indonesia...

Nasional
Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Polemik PPN Sembako, DPR: Kita Tak Tahu Itu Draf RUU KUP atau Bukan

Nasional
Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Stafsus Menkeu: Penolakan Sembako Kena PPN Terjadi karena Penyampaian Informasi Belum Utuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X