"Full Day School" Disebut Resahkan Guru

Kompas.com - 15/06/2017, 22:17 WIB
Ilustrasi sekolah KOMPAS.com/JunaediIlustrasi sekolah
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) Arifin Junaidi mengatakan, kebijakan sekolah selama lima hari dengan durasi delapan jam setiap harinya tidak hanya memicu kekhawatiran di kalangan siswa, tetapi juga para pengajar.

Menurut Arifin, jika kebijakan yang diatur dalam Peraturan Mendikbud nomor 23 tahun 2017 itu tak segera dicabut akan timbul aksi penolakan secara massal.

"Kalau (kebijakan) ini dipaksakan, barangkali saja nanti murid dan guru seluruh Indonesia akan datang ke Jakarta (untuk protes)," ujar Arifin di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU), Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).

(Baca: Tanggapi Kebijakan Sekolah Lima Hari, PBNU akan Kirim Surat Ke Jokowi)

Jika dihitung dari jumlah sekolah yang dimiliki Maarif NU saja, ada sekira 48 ribu sekolah dan madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Belum lagi sekolah lainnya yang juga keberatan dengan kebijakan tersebut. Beberapa waktu lalu, Arifin mengaku menyambangi Makassar dan Banjarmasin untuk melihat respons para guru di sana.

"Ada keresahan luar biasa (dari para pendidik) dengan lontaran dari Mendikbud soal penerapan kebijakan Full Day School," kata Arifin.

Sebab, kebijakan tersebut mengharuskan murid berada disekolah selama delapan jam. Di sisi lain, di Indonesia ada model pendikan pesantren.

Biasanya, pada sore hari pesantren dikunjungi anak-anak untuk memperdalam ilmu agamanya.

Kebijakan ini dikhawatirkan akan menghilangkan budaya tersebut. Hal ini juga akan berdampak pada perkembangan karakter anak.

(Baca: Sekolah Lima Hari, Wacana Usang yang Ditolak Para Ulama)

"Bahkan guru-guru pelajaran agama Islam itu resah dengan kebijakan ini," kata Arifin.

PBNU, kata Arifin, akan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta agar kebijakan itu cabut dan Mendikbud Muhadjir Effendy dicopot.

"Karena Mendikbud bikin gaduh, minta untuk diganti," kata Arifin.

Kompas TV Mendikbud Wacanakan Sekolah 5 Hari Dalam Sepekan

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Nasional
Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

Nasional
Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Nasional
Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Nasional
KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

Nasional
Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Nasional
Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Nasional
Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X