Survei SMRC: Mayoritas Publik Yakin DPR dan Pejabat Pemerintah Terlibat Korupsi E-KTP

Kompas.com - 15/06/2017, 19:10 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) menunjukkan, mayoritas publik yakin anggota DPR RI dan pejabat pemerintah terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Sebanyak 53,8 persen responden menyatakan yakin anggota DPR dan pejabat pemerintah terlibat.

Hanya 9,1 persen yang menyatakan tidak yakin. Sementara 37,1 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.

"Temuan ini menunjukkan mayoritas publik yakin anggota DPR dan pejabat terlibat dalam kasus e-KTP," kata Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas, dalam pemaparan hasil survei bertema "Hak Angket DPR Untuk KPK Sebuah Penilaian Publik Nasional", di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).

Baca: Survei SMRC: 65 Persen Publik Tolak DPR Gunakan Hak Angket untuk KPK

Abbas mengatakan, tingkat pengetahuan publik sidang kasus e-KTP lewat pemberitaan juga tinggi.

Sebanyak 62,8 persen responden menjawab "tahu", sisanya 37,2 persen menyatakan "tidak tahu".

Selain itu, menurut survei ini, publik lebih percaya dengan KPK dibandingkan DPR dalam menjalankan wewenang masing-masing.

Mayoritas responden atau sebanyak 64,4 persen menjawab "percaya KPK", dan hanya 6,1 persen yang "percaya dengan DPR".

Sementara, yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 29,5 persen.

Survei SMRC dilakukan pada 14-20 Mei 2017. Metodologi yang digunakan yakni multistage random sampling, dengan responden sebanyak 1.350 responden.

Margin of error survei ini kurang lebih 2,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Kompas TV JK Yakin Hak Angket ke KPK Tak Ganggu Kasus E-KTP
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR dan Pemerintah Diminta Buka Partisipasi Publik, Jangan Buru-Buru Sahkan RKUHP

DPR dan Pemerintah Diminta Buka Partisipasi Publik, Jangan Buru-Buru Sahkan RKUHP

Nasional
UPDATE 26 Mei: 3.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Mei: 3.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Mei: 2.204 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Mei: 2.204 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Mei 2022: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.556

UPDATE 26 Mei 2022: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.556

Nasional
Salurkan Bansos di Denpasar, Jokowi: Boleh untuk Beli Minyak

Salurkan Bansos di Denpasar, Jokowi: Boleh untuk Beli Minyak

Nasional
UPDATE 26 Mei: Bertambah 243, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 5.894.103

UPDATE 26 Mei: Bertambah 243, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 5.894.103

Nasional
Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Nasional
Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Nasional
Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Nasional
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.