MA Siap Terima Dampak Putusan MK terkait Pembatalan Perda

Kompas.com - 15/06/2017, 15:28 WIB
Fachri Fachrudin Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi dalam konfrensi pers di gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (6/4/2017).q

JAKARTA, KOMPAS.com - Kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membatalkan perda tingkat kabupaten maupun provinsi telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Apabila ada perda yang dianggap mesti dibatalkan, harus melalui mekanisme pengajuan uji materi di Mahkamah Agung (MA).

Menangapi itu, MA menyatakan, harus siap jika Kemendagri mengajukan uji materi terhadap perda-perda yang dinilai bermasalah.

"Kalau MA berdasarkan permohonan, berdasarkan gugatan, kami enggak bisa mencegah," ujar Juru Bicara MA, Suhadi saat dihubungi, Rabu (15/6/2017).


(Baca: Putusan MK Cabut Kewenangan Mendagri Batalkan Perda Provinsi)

Menurut Suhadi, ini merupakan dampak dari putusan MK. "Siap atau tidak itu kan risikonya," kata Suhadi.

Suhadi menyampaikan, permohonan uji materi akan ditanggapi sesuai prosedur yang berlaku.

Nantinya, uji materi itu masuk pada kamar Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Setiap permohonan uji materi yang diajukan akan diproses. 

Adapun proses uji materi akan memakan waktu selama tiga bulan.

"Penyelesaian perkara harus putus tiga bulan sejak diajukan. Apakah nanti bisa terlaksana, kalau ini ribuan ya kita lihat saja nanti," ujar dia.

Sebelum adanya putusan MK, sekira 3.153 perda bermasalah sudah dibatalkan Kemendagri. Namun demikian, masih banyak perda bermasalah yang hingga kini belum dihapus.

"Itu saja batalinnya lama, enggak bisa cepat," ujar Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Widodo Sigit Pudjianto, saat dikonfirmasi, Rabu.

(Baca: Fadli Zon Terima Banyak Protes Pembatalan Perda)

Sebelumnya, Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang diterbitkan pada Rabu 15 Juni 2017 mencabut kewenangan Mendagri membatalkan perda provinsi.

MK dalam pertimbangannya mengacu pada Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang diterbitkan pada 5 April 2017 lalu.

Dalam putusan Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 itu disebutkan bahwa pencabutan Perda Kabupaten/Kota oleh gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam putusan itu juga MK menyatakan, demi kepastian hukum dan sesuai dengan UUD 1945 menurut Mahkamah, pengujian atau pembatalan Perda menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung.

Kompas TV Menteri Dalam Negeri akan berkonsultasi kembali dengan Mahkamah Konstitusi terkait hasil keputusan MK.

 

 



EditorKrisiandi

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X