Kompas.com - 15/06/2017, 13:09 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berharap pemerintah mengurungkan niatnya untuk menarik diri dari pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu.

"Harapan kami pemerintah dan DPR tetap duduk bersama menyelesaikan agenda pembahasan," kata Ketua Bawaslu RI Abhan kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Abhan mengatakan, rencana pemerintah keluar dari pembahasan RUU Pemilu akan memberikan dampak terhadap penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu.

"Kalau pembahasan makin molor maka berimplikasi pada ketidakpastian dan akan berdampak pada persiapan penyelenggara," kata dia.

Abhan menambahkan, Undang-Undang Pemilu yang lama tidak mengatur mekanisme keserentakan pemilu legislatif dan pemilu presiden.

"Padahal ini amanat putusan MK, (bahwa) pileg-pilpres harus serentak," ucap Abhan.

Abhan juga memandang ada yang perlu direvisi dari Undang-Undang Pemilu lama, salah satunya soal pengaturan politik uang (money politic). Dalam UU Pemilu lama, money politic tidak bisa efektif diatasi karena ada pembagian masa, yaitu dalam masa kampanye, masa tenang, dan hari pencoblosan.

"Dan yang paling berpengaruh bagi Bawaslu kalau kembali ke UU Pemilu lama, pengawas di TPS tidak diatur," ujar Abhan.

Sebelumnya, pemerintah mengancam menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu yang tengah berlangsung di DPR RI.

Ancaman ini terkait perdebatan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin Sebut Pernikahan Beda Agama Bertentangan dengan Fatwa MUI

Ma'ruf Amin Sebut Pernikahan Beda Agama Bertentangan dengan Fatwa MUI

Nasional
Wapres Sebut Baru 11 Persen Daerah yang Punya Mal Pelayanan Publik

Wapres Sebut Baru 11 Persen Daerah yang Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
Mengenal Pasal tentang Larangan Ganja Medis di UU Narkotika yang Digugat ke MK

Mengenal Pasal tentang Larangan Ganja Medis di UU Narkotika yang Digugat ke MK

Nasional
Tim Peneliti Rekomendasikan Kapolri Bentuk Komisi Banding Putusan Sidang Etik AKBP Brotoseno

Tim Peneliti Rekomendasikan Kapolri Bentuk Komisi Banding Putusan Sidang Etik AKBP Brotoseno

Nasional
KPK Usut Kasus Suap Pengalokasian Anggaran Bantuan Keuangan Jawa Timur untuk Tulungagung

KPK Usut Kasus Suap Pengalokasian Anggaran Bantuan Keuangan Jawa Timur untuk Tulungagung

Nasional
Akrabnya Jokowi dan Pemimpin Dunia di KTT G7: Dirangkul Biden, 'Ditinju' Boris Johnson

Akrabnya Jokowi dan Pemimpin Dunia di KTT G7: Dirangkul Biden, "Ditinju" Boris Johnson

Nasional
Danpaspampres Mayjen Budi Utomo Dapat Promosi Jadi Pangdam Mulawarman

Danpaspampres Mayjen Budi Utomo Dapat Promosi Jadi Pangdam Mulawarman

Nasional
Sunny Tanuwidjaja Mundur karena Beda Jalan Politik, Grace Tegaskan PSI Tak Dukung Anies

Sunny Tanuwidjaja Mundur karena Beda Jalan Politik, Grace Tegaskan PSI Tak Dukung Anies

Nasional
Tiga Ibu Kota Provinsi DOB Papua Ditetapkan: Nabire, Merauke, dan Jaya Wijaya

Tiga Ibu Kota Provinsi DOB Papua Ditetapkan: Nabire, Merauke, dan Jaya Wijaya

Nasional
KPK Duga Ada Pihak yang Rintangi Penyidikan Kasus Suap Dana PEN Kolaka Timur

KPK Duga Ada Pihak yang Rintangi Penyidikan Kasus Suap Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Menkominfo: Indonesia Peringkat Ketiga Negara dengan Platform Edukasi Digital Terbesar di Dunia

Menkominfo: Indonesia Peringkat Ketiga Negara dengan Platform Edukasi Digital Terbesar di Dunia

Nasional
Yenny Wahid Ungkap Lagi Sejarah Konflik PKB Gus Dur Vs Muhaimin

Yenny Wahid Ungkap Lagi Sejarah Konflik PKB Gus Dur Vs Muhaimin

Nasional
Brigjen Wahyu Hidayat Dapat Promosi Jabatan Danpaspampres Gantikan Budi Utomo

Brigjen Wahyu Hidayat Dapat Promosi Jabatan Danpaspampres Gantikan Budi Utomo

Nasional
Beda Jalan Politik, Sunny Tanuwidjaja Mundur dari Dewan Pembina PSI

Beda Jalan Politik, Sunny Tanuwidjaja Mundur dari Dewan Pembina PSI

Nasional
Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulhas, Yandri Susanto Punya Kekayaan Rp 15,4 Miliar

Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulhas, Yandri Susanto Punya Kekayaan Rp 15,4 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.