Kompas.com - 15/06/2017, 12:49 WIB
Anggota DPR RI, Markus Nari saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAnggota DPR RI, Markus Nari saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Markus Nari hari ini dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politisi Partai Golkar tersebut dipanggil untuk diperiksa KPK sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan Markus Nari terkait dengan kasus dugaan merintangi penyidikan, persidangan, dan memberi keterangan tidak benar pada sidang kasus e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

"MN diperiksa sebagai tersangka," kata Febri, saat dikonfirmasi, Kamis (15/6/2017).

Selain Markus Nari, KPK juga memanggil Muhamad Gunadi alias Gugun, sopir Markus Nari untuk kasus yang sama. Namun, sang sopir diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MN," ujar Febri.

(Baca: Markus Nari Diduga Pengaruhi Miryam Sebelum Bersaksi di Sidang E-KTP)

Markus Nari sebelumnya diduga memengaruhi Irman dan Sugiharto, yang merupakan dua terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Markus juga diduga memengaruhi anggota DPR Miryam S Haryani untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya saat bersaksi di pengadilan.

KPK sudah menggeledah kediaman pribadi milik Markus di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian, di rumah dinas di Kompleks Perumahan Anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan.

Dari dua lokasi tersebut, penyidik menemukan copy berkas berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama Markus Nari dan ponsel serta USB.

(Baca: Harta Markus Nari yang Dilaporkan ke KPK Lebih dari Rp 20 Miliar)

Barang-barang tersebut kemudian disita sebagai barang bukti. Markus Nari yang merupakan politisi Partai Golkar itu disebut menerima uang sekitar Rp 4 miliar dalam pengadaan e-KTP.

Namun, Markus membantah hal itu saat memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Atas perbuatannya, Markus disangka melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengurusan Jatah Kuota Rokok Terkait Dugaan Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengurusan Jatah Kuota Rokok Terkait Dugaan Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Nasional
Data Pemerintah Ungkap 12,6 Persen Anak Indonesia Positif Covid-19

Data Pemerintah Ungkap 12,6 Persen Anak Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Nakes Pertama di Wisma Atlet Gugur akibat Covid-19, Ketua DPR: Indonesia Kehilangan Insan Terbaik

Nakes Pertama di Wisma Atlet Gugur akibat Covid-19, Ketua DPR: Indonesia Kehilangan Insan Terbaik

Nasional
Kemenkes Diskusi dengan ITAGI Soal Vaksinasi Covid-19 pada Anak

Kemenkes Diskusi dengan ITAGI Soal Vaksinasi Covid-19 pada Anak

Nasional
154 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19, 19 di Antaranya Anggota Dewan

154 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19, 19 di Antaranya Anggota Dewan

Nasional
Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPK, Jokowi: Capaian Baik di Tahun Berat

Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPK, Jokowi: Capaian Baik di Tahun Berat

Nasional
Menlu Sebut Pengembangan Vaksin PT Kalbe Farma dan Genexine Uji Coba Bulan Juli di Indonesia

Menlu Sebut Pengembangan Vaksin PT Kalbe Farma dan Genexine Uji Coba Bulan Juli di Indonesia

Nasional
11 dari 16 Mobil Sitaan Kasus Asabri Terjual Rp 17,23 Miliar

11 dari 16 Mobil Sitaan Kasus Asabri Terjual Rp 17,23 Miliar

Nasional
Upaya Pemerintah Tambah Kapasitas RS akibat Lonjakan Covid-19 , Gunakan Asrama Haji hingga RSJ

Upaya Pemerintah Tambah Kapasitas RS akibat Lonjakan Covid-19 , Gunakan Asrama Haji hingga RSJ

Nasional
Pemerintah-DPR Diminta Beri Jaminan Bahas RKUHP, Tidak Langsung Mengesahkan

Pemerintah-DPR Diminta Beri Jaminan Bahas RKUHP, Tidak Langsung Mengesahkan

Nasional
Hari Ini, Presiden Jokowi Dijadwalkan Bertemu Menlu Korsel Chung Eui-yong

Hari Ini, Presiden Jokowi Dijadwalkan Bertemu Menlu Korsel Chung Eui-yong

Nasional
Profil Singkat Laksda Anwar Saadi, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Profil Singkat Laksda Anwar Saadi, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Nasional
The Harvest dan Dompet Dhuafa Berkolaborasi untuk Penanganan Covid-19

The Harvest dan Dompet Dhuafa Berkolaborasi untuk Penanganan Covid-19

Nasional
LPSK: Laporan Korban atau Saksi Tindak Penyiksaan Tidak Banyak, tapi...

LPSK: Laporan Korban atau Saksi Tindak Penyiksaan Tidak Banyak, tapi...

Nasional
Wapres: Banyak yang Jadi Korban, Tidak Percaya Covid-19 karena Teori Konspirasi

Wapres: Banyak yang Jadi Korban, Tidak Percaya Covid-19 karena Teori Konspirasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X