Kompas.com - 15/06/2017, 10:04 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Migrant Care meminta Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu membentuk daerah pemilihan luar negeri yang terpisah dari dapil DKI II, agar buruh migran dan diaspora memiliki kesempatan untuk dipilih.

Sebab, kata Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, sejak pemilih luar negeri dimasukkan dalam dapil DKI II, tidak pernah ada anggota parlemen yang terpilih dari dapil DKI II benar-benar memperjuangkan aspirasi buruh migran dan diaspora Indonesia.

Pembentukan dapil luar negeri diyakini dapat mewakili dan membawa aspirasi buruh migran dan diaspora Indonesia yang berada di luar negeri.

"Mengakomodasi suara buruh migran dan diaspora Indonesia akan membuat pemilu dan demokrasi Indonesia benar-benar berkualitas dan tidak meninggalkan mereka yang selama ini dilupakan, no one left behind," kata Wahyu melalui keterangan pers diterima Kompas.com, Kamis (15/6/2017).

Saat ini Pansus sedang berdebat untuk menyelesaikan pasal-pasal krusial dalam RUU Pemilu yang ditargetkan selesai dalam Juni 2017 ini.

Salah satu isu krusial yang diperdebatkan adalah penambahan jumlah kursi DPR dari 560 kursi menjadi 575 kursi.

Menurut Wahyu, penambahan jumlah kursi ini baru dikatakan bermakna dan bermanfaat apabila mencerminkan perluasan dan pendalaman representasi.

(Baca juga: Menimbang Urgensi Pembentukan Dapil Luar Negeri)

Dengan demikian dapat mencerminkan keragaman aspirasi politik warga negara dan bukan sekedar bagi-bagi jatah kursi kekuasaan.

"Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri yang menjadi pemilih saat ini hanya bisa menikmati hak politik untuk memilih, namun belum memiliki hak untuk dipilih," kata Wahyu.

Padahal, dengan jumlah mencapai 6,5 juta orang, mereka setiap tahun menyumbang remitansi tidak kurang dari Rp 100 triliun.

Namun ironisnya, kata Wahyu, hingga saat ini, mereka tidak bisa mengartikulasi ekspresinya sebagai entitas politik di parlemen.

(Baca juga: Menimbang Urgensi Pembentukan Dapil Luar Negeri)

Kompas TV Jika dihitung, anggaran penambahan kursi di DPR membebani APBN mencapai Rp 38 miliar rupiah.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Nasional
Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Nasional
Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Nasional
Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Nasional
Bareskrim Temukan 25 Hektar Ladang Ganja di Aceh, Bakal Dimusnahkan

Bareskrim Temukan 25 Hektar Ladang Ganja di Aceh, Bakal Dimusnahkan

Nasional
PPATK Proses Informasi Adanya Transaksi dari Rekening Brigadir J Setelah Meninggal

PPATK Proses Informasi Adanya Transaksi dari Rekening Brigadir J Setelah Meninggal

Nasional
UPDATE 17 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,11 Persen

UPDATE 17 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,11 Persen

Nasional
UPDATE 17 Agustus: Kasus Covid-19 Tambah 5.253, Total Mencapai 6.297.484

UPDATE 17 Agustus: Kasus Covid-19 Tambah 5.253, Total Mencapai 6.297.484

Nasional
Bendera Merah Putih Berkibar Tandai Peresmian Museum Batu Bara MIND ID di Tanjung Enim

Bendera Merah Putih Berkibar Tandai Peresmian Museum Batu Bara MIND ID di Tanjung Enim

Nasional
Ragam Baju Adat Para Menteri di Acara Upacara Kemerdekaan RI dan Alasan di Baliknya

Ragam Baju Adat Para Menteri di Acara Upacara Kemerdekaan RI dan Alasan di Baliknya

Nasional
Cerita Farel Prayoga Menyanyi di Istana Merdeka: Persiapan hanya Sehari

Cerita Farel Prayoga Menyanyi di Istana Merdeka: Persiapan hanya Sehari

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka

Jokowi Pimpin Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka

Nasional
BERITA FOTO: Meriahnya Rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka

BERITA FOTO: Meriahnya Rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka

Nasional
KSAD Jenderal Dudung: 'Founding Father' Berjuang Pakai Bambu Runcing, Kalau Kita dengan Cara Bersatu

KSAD Jenderal Dudung: "Founding Father" Berjuang Pakai Bambu Runcing, Kalau Kita dengan Cara Bersatu

Nasional
Kesan Kolonel Andike Saat Tahu Akan Jadi Komandan Upacara di Istana: Ini Tanggung Jawab Berat

Kesan Kolonel Andike Saat Tahu Akan Jadi Komandan Upacara di Istana: Ini Tanggung Jawab Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.