Dalam Waktu Dekat, KPK Sampaikan Sikap Resmi Terkait Hak Angket

Kompas.com - 14/06/2017, 20:42 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (11/4/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKetua KPK Agus Rahardjo saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (11/4/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menyampaikan sikap resmi terkait hak angket.

Ia mengatakan KPK telah mendapat banyak masukan dari banyak pakar hukum tata negara terkait kedudukan hukum hak angket.

"Kami pelajari dulu, besok pagi kami berlima pimpinan sudah sepakat mengenai sikap kami. Karena sudah dua hari kami mendapatkan masukan dari para ahli," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Ia menambahkan jika sekiranya dari hasil kajian KPK didapati hak angket cacat secara hukum, maka akan ada sikap yang disampaikan KPK.

"Jikalau saran ahli ini cacat hukum, kami akan tentukan sikap dulu. Karena misalkan, kami misalkan, (merasa) cacat hukum kami menolak hadir. Itu bisa juga kan," papar Agus.

(Baca: Senin Pekan Depan, Pansus Angket KPK Panggil Miryam)

Saat ditanya apakah KPK akan mengabulkan permohonan DPR untuk mengizinkan Miryam menghadiri panggilan KPK, ia menjawab akan melihat terlebih dahulu aturannya.

"Kalau pertanyaan terkait Miryam kami lihat aturan-aturannya apakah itu memungkinkan. Kami lihat aturannya dulu," tutur Agus.

Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK akan memanggil tersangka pemberi keterangan palsu dalam kasus korups e-KTP, Miryam S. Haryani, untuk dimintai keterangan. Miryam akan dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait surat yang dikirim kepada anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu.

Dalam surat tersebut, Miryam membantah telah ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III saat memberi keterangan kepada KPK.

(Baca: Dapat Masukan soal Pansus Angket, Apa yang Akan Dilakukan KPK?)

"Hari ini keputusannya kami akan panggil pertama kali untuk konfirmasi adalah Bu Miryam Haryani," ujar Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Bersamaa dengan berlangsungnya rapat pansus angket yang memutuskan untuk memanggil Miryam, KPK menerima kedatangan para ahli hukum tata negara yang memberi masukan terkait hak angket KPK.

Mereka menyarankan KPK tak perlu mengikuti kehendak pansus angket.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Nasional
Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X