Terdakwa Tak Akan Bantu Pemberi Suap jika Tak Diminta Adik Ipar Jokowi

Kompas.com - 14/06/2017, 17:23 WIB
Pejabat Ditjen Pajak, Handang Soekarno, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (14/6/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPejabat Ditjen Pajak, Handang Soekarno, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (14/6/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno, menyesal telah menerima suap dari Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia R Rajamohanan Nair.

Handang mengatakan, dirinya tidak akan membantu Rajamohanan, apabila tidak diminta oleh adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo. Hal itu dikatakan Handang saat memberikan keterangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (14/6/2017).

"Iya, karena ada hubungan saudara (Jokowi). Saya pernah bantu dia ikut tax amnesty, saya kenal baik dan beliau juga diterima Dirjen pada saat itu," kata Handang seusai persidangan.

Selain itu, menurut Handang, bantuannya untuk mengurus persoalan pajak yang dihadapi Mohan, juga atas rekomendasi dari dari Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi.

(Baca: Mengapa Mudah Ditemui Adik Ipar Jokowi? Ini Jawaban Dirjen Pajak)

Menurut Handang, karena Dirjen Pajak sudah merekomendasi, mau tidak mau dia harus membantu Mohan. Hal itu sebagai bentuk penghormatan kepada atasannya.

"Tugas saya seluruh Indonesia Pak. Saya hampir dua minggu sekali keliling seluruh Indonesia. Kalau hanya mengurusi Pak Mohan dengan perusahaannya seperti itu, tidak ada artinya buat saya," kata Handang.

Dalam kasus ini, Handang Soekarno, didakwa menerima suap sebesar 148.500 dollar AS atau senilai Rp 1,9 miliar. Suap tersebut diterima Handang dari Rajamohanan Nair.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan agar Handang selaku pejabat di Ditjen Pajak, membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembangunan Tol Cisamdawu Terhambat, Jokowi Singgung Hal Ini...

Pembangunan Tol Cisamdawu Terhambat, Jokowi Singgung Hal Ini...

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Kemungkinan Baru Dibuka Lagi pada 2021

Menpan RB: Seleksi CPNS Kemungkinan Baru Dibuka Lagi pada 2021

Nasional
UPDATE: Tambah 55, RSD Wisma Atlet Tangani 754 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: Tambah 55, RSD Wisma Atlet Tangani 754 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Penjelasan Dukcapil soal Dugaan Pemalsuan e-KTP Djoko Tjandra

Penjelasan Dukcapil soal Dugaan Pemalsuan e-KTP Djoko Tjandra

Nasional
Menag: Ada 1.030 Pengajuan Pengembalian Setoran Pelunasan Biaya Haji, 955 Sudah Direalisasikan

Menag: Ada 1.030 Pengajuan Pengembalian Setoran Pelunasan Biaya Haji, 955 Sudah Direalisasikan

Nasional
KSP Akui Banyak Penyandang Disabilitas Tak Dapat Bantuan

KSP Akui Banyak Penyandang Disabilitas Tak Dapat Bantuan

Nasional
ICJR Desak Aparat Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan Anak oleh Kepala P2TP2A

ICJR Desak Aparat Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan Anak oleh Kepala P2TP2A

Nasional
UPDATE 7 Juli: Tambah Satu Orang, RS Pulau Galang Rawat 17 Pasien Covid-19

UPDATE 7 Juli: Tambah Satu Orang, RS Pulau Galang Rawat 17 Pasien Covid-19

Nasional
Menpan RB: Tak Ada Penerimaan Sekolah Kedinasan Tahun Ini, Kecuali STIN

Menpan RB: Tak Ada Penerimaan Sekolah Kedinasan Tahun Ini, Kecuali STIN

Nasional
Jokowi Minta Menteri Cari Terobosan Biayai Tol Trans Sumatera

Jokowi Minta Menteri Cari Terobosan Biayai Tol Trans Sumatera

Nasional
Komisi III DPR Akan Gelar RDP dengan KPK dan Dewas di Gedung Merah Putih KPK

Komisi III DPR Akan Gelar RDP dengan KPK dan Dewas di Gedung Merah Putih KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat dengan Menag, Evaluasi Keputusan Pembatalan Haji 2020

DPR Gelar Rapat dengan Menag, Evaluasi Keputusan Pembatalan Haji 2020

Nasional
Pemerintah Akan Bantu Daerah yang Pelayanan Kesehatan Covid-19 Minim

Pemerintah Akan Bantu Daerah yang Pelayanan Kesehatan Covid-19 Minim

Nasional
KPK Panggil 4 Saksi dalam Kasus Suap PT Dirgantara Indonesia

KPK Panggil 4 Saksi dalam Kasus Suap PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Anggaran Tambahan Pilkada Tahap 2 dan 3 Diharapkan Cair Agustus dan Oktober

Anggaran Tambahan Pilkada Tahap 2 dan 3 Diharapkan Cair Agustus dan Oktober

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X