Kompas.com - 14/06/2017, 16:59 WIB
Pimpinan KPK bersama Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) saat jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Rabu (14/6/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusPimpinan KPK bersama Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) saat jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Rabu (14/6/2017)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Mahfud MD mengatakan, berdasarkan kajian para pakar, pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR RI cacat hukum.

"Terkait rencana Hak Angket di DPR maka kami menilai bahwa pembentukan Pansus Hak Angket itu cacat hukum," kata Mahfud dalam jumpa pers bersama pimpinan KPK, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

APHTN-HAN bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas mengkaji soal pembentukan Pansus hak angket.

Kajian yang ditandatangani 132 pakar hukum tata negara seluruh Indonesia tersebut diserahkan ke KPK.

(Baca: Pansus Hak Angket Ingin Tata Ulang Fungsi KPK)

Mahfud menjelaskan, ada tiga hal dasar pansus tersebut dinilai cacat hukum. Pertama, karena subyek hak angket, yakni KPK dinilai keliru.

"Subjeknya keliru karena secara historis hak angket itu dulu hanya dimaksudkan untuk pemerintah," ujar Mahfud.

Pasal 79 Ayat 3 UU MPR DPR DPD dan DPRD (MD3), kata Mahfud, menyebutkan hak angket dugunakan untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintah, misalnya Presiden, Wapres, para mentri, jaksa agung, kapolri, dan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK).

Mahfud mengatakan, KPK tidak termasuk di dalamnya.

Kedua, obyek hak angket, yakni penanganan perkara KPK. Obyek penyelidikan hak angket harus memenuhi tiga kondisi, yakni hal penting, strategis dan berdampak luas bagi masyarakat.

"Ini pentingnya apa? Urusan pengakuan Miryam Haryani yang mengaku ditekan itu kan hal biasa, tidak ada hal yang gawat di situ. Dan itu kan sudah dibuktikan dalam sidang praperadilan sudah benar (KPK)," ujar Mahfud.

(Baca: Setnov Tak Mau Ikut Campur Urusan Hak Angket KPK)

Ketiga, prosedurnya dinilai salah. Prosedur pembuatan pansus itu, lanjut Mahfud, diduga kuat melanggar undang-undang karena prosedur pembentukan terkesan dipaksakan.

Seharusnya, kata dia, rapat paripurna dilakukan voting lantaran seluruh fraksi belum mencapai kesepakatan.

"Ketika itu masih banyak yang tidak setuju tiba-tiba diketok (disetujui)," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Kemudian, pansus terkesan dipaksakan lantaran baru tujuh fraksi yang mengutus wakilnya. Padahal, menurut Pasal 201 Ayat 3 Undang-Undang MD3 harus semua fraksi terwakili dalam pansus.

"Kalau itu dipaksakan berarti melanggar juga prosedur yang ada," ujar Mahfud.

Kompas TV Hak Angket, Lemahkan KPK? - Dua Arah (Bag 4)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P Nilai Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad Berdasarkan Pertimbangan yang Matang

PDI-P Nilai Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad Berdasarkan Pertimbangan yang Matang

Nasional
Korupsi di Lembaga Peradilan, Pukat UGM: Karena Keserakahan

Korupsi di Lembaga Peradilan, Pukat UGM: Karena Keserakahan

Nasional
Suharso Monoarfa Minta Kadernya Pakai Teknologi Dekati Pemilih Muda

Suharso Monoarfa Minta Kadernya Pakai Teknologi Dekati Pemilih Muda

Nasional
Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali Sumbang Kasus Covid-19 Harian Terbanyak

Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali Sumbang Kasus Covid-19 Harian Terbanyak

Nasional
UPDATE: Tambah 281.161 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 1,65 Persen

UPDATE: Tambah 281.161 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 1,65 Persen

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

Nasional
Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

Nasional
Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

Nasional
Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Nasional
BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

Nasional
UPDATE: 16.692 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 16.692 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

Nasional
Rekor Lagi, 3.205 Kasus Baru Covid-19 Dalam Sehari, Jakarta Tertinggi

Rekor Lagi, 3.205 Kasus Baru Covid-19 Dalam Sehari, Jakarta Tertinggi

Nasional
Jokowi: Saat Pandemi Terlihat Kita Tidak Siap, Keduluan Penyakitnya

Jokowi: Saat Pandemi Terlihat Kita Tidak Siap, Keduluan Penyakitnya

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Ada 7.612 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 Januari 2022: Ada 7.612 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.